04 September 2017

Berita Golkar - Badan Pimpinan Pusat (BPP) Pormas Ormas MKGR mengeluarkan pernyataan sikap tentang pembantaian etnis Rohingya di Myanmar yang disampaikan Ketua Umum Pormas Ormas MKGR Achmad Taufan Soedirdjo.SH Minggu (03/09/2017).

Pormas Ormas MKGR menilai telah terjadi berulang-ulang aksi kekerasan dan pembantaian golongan minoritas muslim dan etnis Rohingya di Myanmar. Aksi kekerasan dan pembantaian tergolong tragedi kemanusiaan yang sadis dan keji. Kekejaman tersebut jauh melampaui kebiadaban yang pernah terjadi di dunia.

Aksi kekerasan dan pembantaian minoritas umat Islam dan etnis Rohingya ini telah mengoyak-ngoyak rasa kemanusiaan masyarakat dunia yang sedang berjuang menegakkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aksi kekerasan ini telah menelan korban jiwa penyiksaan dan pembantaian ribuan anak-anak dan balita. Tidak kurang 3.000 orang melarikan diri ke perbatasan Bangladesh. Belakangan ini jumlah korban mencapai kurang lebih 800-an orang, termasuk perempuan dan anak-anak.

Menurut Pormas Ormas MKGR sudah terbukti secara meyakinkan Myanmar tidak bersedia menghentikan aksi kekerasan, pembantaian dan praktik genosida etnis Rohingya. “Negara Myanmar telah terlibat langsung maupun tidak langsung melakukan aksi kekerasan dan pembantaian berkali-kali terhadap minoritas umat Islam dan etnis Rohingya,” ujar Taufan.

Pormas Ormas MKGR menilai Myanmar telah melakukan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan (Crimes Againts Humanity), dengan secara terang-terangan melakukan aksi kekerasan dan pembantaian etnis Rohingya di depan mata masyarakat internasional. Myanmar telah melanggar Universal Declaration Of Human Right, 10 Desember 1948 dan
dapat dituntut di depan Mahkamah Internasional, Den Haag Belanda.

Berdasarkan penilaian di atas, Pormas Ormas MKGR akan mengajukan pernyataan sikap tertulis Kepada Pimpinan Pusat Ormas MKGR, Partai Golkar dan ke Presiden Republik Indonesia sebagai berikut:

Pertama, mengutuk keras tindakan biadab Myanmar yang telah melakukan pembantaian etnis Rohingnya. Juga menuntut tindakan biadab tersebut segera diakhiri untuk selama-lamanya. Sudah terbukti secara meyakinkan Myanmar tidak bersedia menghentikan aksi kekerasan, pembantaian dan praktik genosida etnis Rohingya.

Kedua, mendesak Presiden Jokowi agar mengusir Dubes Myanmar dari Indonesia sebagai bentuk aksi konkret atas aksi kekerasan dan pembantaian minoritas umat Islam di Myanmar.

Ketiga, mendesak Presiden Jokowi mengajak kerja sama dengan pimpinan tertinggi para anggota ASEAN untuk memberikan sanksi pembekuan atau pemberhentian negara Myanmar sebagai anggota ASEAN. Demi penegakan prinsip-prinsip HAM atau kemanusiaan universal, maka pertimbangan prinsip non intervensi ASEAN harus diabaikan. Sesungguhnya setiap negara memiliki kewajiban memerangi kejahatan kemanusiaan sebagai tindakan tak disukai umat manusia (hostis humanis generis).

Keempat, mendesak Presiden Jokowi agar memprakarsai dan menggalang kekuatan antar negara untuk mendorong PBB menggunakan hak intervensi kemanusiaan (human intervention) ke wilayah Myanmar langsung melindungi dan langsung memecahkan permasalahan aksi kekerasan dan pembantaian berkali-kali terhadap minoritas Muslim dan etnis Rohingya di Myanmar. Bentuk aksi nyata PBB yakni mengirim pasukan perdamaian di lokasi aksi kekerasan hingga ada jaminan tidak lagi terjadi aksi kekerasan tersebut.

Kelima, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk memprakarsai agar pimpinan Myanmar dituntut di muka Mahkamah Internasional, Den Haag , Belanda. Diduga pimpinan Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM susuai Universal Declaration of Human Right.

Keenam, menolak kedatangan delegasi atlet Myanmar sebagai peserta Asian Games 2018 mendatang di Indonesia.

Ketujuh, mengimbau kepada seluruh Kader Pormas Ormas MKGR untuk berperan serta dan berpartisipasi di dalam upaya penekanan publik sesuai kemampuan masing-masing agar desakan dan tuntutan Pormas Ormas MKGR ini dapat terpenuhi dan berhasil. Yakni minoritas muslim dan etnis Rohingya terbebas dari aksi kekerasan, pembantaian dan praktik genosida untuk selama-lamanya.

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya