29 September 2017

Berita Golkar - Dewan Pimpinan Nasional Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi) menolak rekomendasi yang meminta Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dinonaktifkan. Soksi meminta Setya tidak perlu merespons hasil rekomendasi itu.

"Tidak, tidak ada kewajiban,” kata pelaksana tugas Ketua Depinas Soksi, Ali Wongso Sinaga, di Kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis, 28 September 2017. Apalagi, kata dia, rekomendasi yang berasal dari tim yang disebut Tim Elektabilitas itu bukan merupakan keputusan rapat harian.

Rekomendasi Tim Elektabilitas yang keluar pada Senin lalu, 25 September 2017, itu dinilai Soksi tidak memiliki kekuatan. “Tidak ada sifatnya kekuatan yang konstitusional,” ujarnya. Sebab, rapat hanya memutuskan menyetujui rekomendasi itu untuk disampaikan kepada Ketua Umum. "Itu bukan keputusan rapat, apalagi disebut pleno, bukan," ucap Ketua DPP Golkar Bidang Ketenagakerjaan ini. 

Sebelumnya, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan elektabilitas partainya merosot. Salah satunya akibat Setya menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Menurut Yorrys, tidak ada cara lain untuk mengembalikan citra Golkar di mata publik selain mengganti Ketua Umum. "Tidak ada kata lain selain mengganti, kalau cara lain mana bisa,” tuturnya.

Ali menuturkan pihaknya tetap mendukung Setya menjadi Ketua Umum. Soal proses hukum yang menjerat Setya, ia berpegang pada asas praduga tak bersalah.

Bila elektabilitas yang dipersoalkan, ia menyarankan Golkar segera melakukan konsolidasi program partai ke daerah-daerah. Para kader yang duduk di kursi legislatif diminta bekerja maksimal mendukung program percepatan pembangunan nasional. "Kami berharap elektabilitas akan meningkat dengan peran kader secara menyeluruh," katanya. [tempo]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya