29 September 2017

Berita Golkar - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto atas penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakim menyatakan penetapan tersangka Novanto tidak sah.

Menanggapi itu, Sekjen Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Ratu Dian Hatifah bersyukur atas dikabulkannya gugatan Novanto itu. "Kami bersyukur bukti-bukti yang dibawa pak Novanto memperkuat haknya untuk bebas dari sangkaan KPK," kata Ratu kepada Golkarpedia, Jumat (29/9/2017).

Menurut Ratu, KPK tidak boleh menyematkan status seseorang sebagai tersangka tanpa fakta hukum yang kuat. "Perlu kode etik yang dipahami. Standar operasional prosedur (SOP) harus jelas. Kami sepakat berantas korupsi tapi dengan cara menaati hukum," pungkas Ratu.

Sebelumnya, hakim tunggal PN Jaksel Cepi Iskandar menyatakan penetapan tersangka Novanto tidak sah karena tidak sesuai prosedur sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 2002. "Penetapan tersangka tidak berdasarkan prosedur dan tata cara UU Nomor 30 tentang Tipikor, KUHAP, maka penetapan terhadap tersangka tidak sah," ucap Cepi Iskandar. [Kontributor Jakarta]

fokus berita : #Ratu Dian Hatifah


Kategori Berita Golkar Lainnya