30 Oktober 2017

Hari ini, tepatnya tanggal 28 Oktober 89 tahun lalu, terjadi sebuah peristiwa besar yang dikenang sebagai “Hari Sumpah Pemuda”. Dikatakan besar karena meski ketika itu Indonesia belum berwujud negara-bangsa, berserakan di begitu banyak pulau dan terdiri dari berbagai suku dan bahasa, namun para Pemuda mampu menyatu dalam sebuah kesepakatan luhur.

Kesepakatan ini sekaligus secara resmi mencetuskan namenklatur “Indonesia” untuk menamai bangsa yang baru akan merdeka 17 Agustus 1945, 17 tahun kemudian.

Kesadaran komunal yang tumbuh kala itu, menjadikan generasi 1928 sebagai “the golden generation” karena begitu berani mendeklarasikan diri dalam satu barisan yang kokoh pada saat negeri ini masih tercengkram kolonial. Juga ikhlas mengesampingkan identitas bawaan yang plural ke dalam sebuah identitas tunggal yang bernama Indonesia.

Kala itu, bertempat di Gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106, pada sesi terakhir Kongres Pemuda II yang dihelat dalam dua hari itu, Pemuda-Pemudi Indonesia mengumandangkan sumpah; bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia.

Kongres tersebut dihadiri berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumaranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon, dsb, serta pengamat dari pemuda tiong hoa seperti Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang dan Tjoi Djien Kwie.

Sumpah Pemuda sesungguhnya mengandung dua nilai fundamental; “Persatuan” dan “Kemandirian”. Nilai persatuan secara lugas melekat langsung dan eksplisit tertuang dalam sumpah tersebut, sedangkan nilai kemandirian tersimpan di dalam lipatan makna persatuan itu sendiri. Bahwa penyatuan diri berbagai kelompok pemuda itu sesungguhnya mencita-citakan sebuah negeri merdeka agar bardaulat dan mandiri dalam menentukan dan memperjuangkan nasib bangsa.

Oleh karena itu, generasi yang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan hendaknya mampu menegakkan prinsip kemandirian dan sedapat mungkin menghindari potensi tergerogotinya kemandirian itu.

Dalam pidato “Trisakti” tahun 1963, Bung Karno menegaskan, kemerdekaan dan kemandirian itu termanifestasikan dalam bentuk; berdaulat secara politis, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya.

Negara yang berhasil membangun kemandirian, akan menumbuhkan kebanggaan pada warganya, sehingga mendorong mereka berprestasi bagi kemajuan diri, masyarakat, bangsa dan negaranya.

Kemandirian menunjukan eksistensi suatu bangsa yg berdaulat. Membebani Negara dengan utang yang melampaui batas kewajaran berpotensi menciptakan ketergantungan yang amat kuat kepada negara-negara pengutang. Dan, disinilah kemandirinya kita mulai tergerogoti. Kondisi ini sudah mulai terasa ketika kita menegakkan hukum negara. Serbuan tenaga asing ilegal, pelanggaran hukum negara di bidang kependudukan, imigrasi dan tata ruang serta masuknya narkoba dalam jumlah amat besar, tidak memaksa negara bersikap tegas dan proporsional menghadapi pelaku demi amannya investasi dan peluang untuk terus berutang.

Dalam konteks inilah, saya secara pribadi tidak sependapat dengan rezim Jokowi-JK, yang dengan sangat “bernafsu” melipatgandakan utang demi membangun infrastruktur dalam negeri dan mengesampingkan kemandirian bangsa. Bahwa benar, sebagai sebuah entitas ekonomi, negara membutuhkan utang luar negeri demi memacu pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur dan mengharapkan tricle down effect daripadanya untuk kemakmuran rakyat.

Namun, untuk mengejar target itu, pemerintah harus melakukan terobosan dengan berutang sedemikian banyak dan oleh karena itu tak mampu bertindak tegas terhadap pelanggar hukum, tidak sepenuhnya tepat. Sebab parameter kesejahteraan sosial sebagai cita-cita yang wajib dipenuhi negara, tidak hanya diukur dari kemajuan pembangunan fisik. Konsentrasi pembangunan manusia sebagaimana dilakukan Jepang pasca perang dunia II, layak menjadi teladan.

Terganggunya relasi sosial akibat masifnya sentimen dan konflik horizontal berbasis indentitas (SARA) di tahun ketiga kepemimpinan Jokowi-JK, adalah sebuah kemunduran bangsa yang mesti mendapat perhatian Pemerintah secara sungguh-sungguh.

Pemerintah membutuhkan analis sosiologis dan psikolog sosial yang mumpuni untuk mendiagnosa sekaligus memberi resep mengapa konflik berlangsung masif, penghinaan antar penganut agama terhadap kesucian agama dan tokoh agama di medsos begitu fulgar, caci maki terhadap penyelenggara negara demikian brutal, konflik antarlembaga dan pejabat negara dengan mudah meledak di ruang publik, para politisi yang melepas tugas pokoknya dan bertarung gengsi secara personal, membuktikan ada yang salah dalam pengelolaan negara.

Kecerdasan dan kehati-hatian mengelola potensi konflik di negeri pluralis mestinya dimiliki oleh negara. Ketidakadilan dan politik belah bambu antara lain merupakan penyebab dari gejolak itu. Maka, rezim ini mesti segera sadar bahwa pembangunan non fisik tidak kecil artinya bagi kesejahteraan bangsa. Terputusnya relasi sosial, masifnya konflik horisontal, dan tergerogotinya kemandirian bangsa akibat dililit utang yang amat sangat besar, jelas telah menodai esensi pesan Sumpah Pemuda yang kita peringati hari ini.

Untuk memudahkan pemahaman, sebaiknya kita membuka data. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melansir, total utang pemerintah pusat mencapai Rp 3.866,45 triliun per akhir September 2017. Angka ini bertambah Rp 40 triliun dibandingkan posisi akhir Agustus 2017, yaitu Rp 3.825,79 triliun.

Porsi utang dengan tingkat bunga mengambang terhadap total utang (rasiovariable rate) sebesar 10,8%. Sedangkan proporsi utang yang akan jatuh tempo atau bunganya disesuaikan dalam waktu satu tahun, terhadap total utang (rasio refixing rate) di level 19,8%. Porsi utang dalam mata uang asing berada pada level 40,9%, sedangkan rata-rata tertimbang jatuh tempo utang secara keseluruhan atau average time to maturity (ATM) berada pada level 9,0 tahun. Di lain sisi, indikator jatuh tempo utang dengan tenor hingga 5 tahun naik dari 39,2% menjadi 39,7% dari total outstanding utang.

Dengan membaca data di atas, Pemerintahan Jokowi-JK mesti hati-hati. Meksi belum melampaui batas yang diatur dalam undang-undang, namun variable daya beli masyarakat dan kemampuan negara untuk membayar mesti dihitung dengan cermat. Dalam konteks ini, kita mesti belajar pada Jepang.

Setelah hancur akibat perang dunia II, Jepang baru mulai mengkonsolidasi diri pasca 1945, sebagaimana Indonesia yang baru mulai start setelah merdeka. Namun, pada tahun 1960, Jepang sudah berhenti berutang, mulai mengansur tahun 1961, dan melunasi seluruh utang luar negerinya pada tahun 1975. Tahun 1977, sebagaimana ditulis Siswono Yudo Husodo dalam KOMPAS (27/10/2005), Jepang menjelma menjadi negara donor, bahkan sekarang menjadi negara donor terbesar untuk banyak negara, termasuk Indonesia.

Apa yang dilakukan Jepang ketika itu? Ternyata negeri Sakura itu lebih berkonsentrasi membangun manusia yang bermutu, baru kemudian mengalihkan konsentrasi kepada infrastruktur dan sektor fisik lainnya. Kehebatan menjaga keseimbangan utang dengan PRD serta kemampuan mengelolanya, merupakan teladan keunggulan yang layak ditiru.

Jika tidak ingin menjadi negara gagal, mestinya rezim ini tidak terlalu bangga dengan utang, apapun alasannya. Penegasan Presiden Jokowi yang ingin terus berutang hingga 'ambisi' untuk merampungkan infrastruktur negara sesuai keinginannya, membuktikan bahwa pemerintah saat ini amat bangga dengan utang.

Dengan semangat Sumpah Pemuda yang kita peringati hari ini, hendaknya menyadarkan kita bahwa kemandirian merupakan salah satu elemen penting dari negara berdaulat dan utang yang teramat besar sesungguhnya membelenggu kemandirian negara merdeka. Kesadaran ini penting, setidaknya menjadi rem bagi nafsu sang sopir yang sedang ugal-ugalan membawa kendaraan biar tidak terjun bebas ke jurang yang dalam.

Abdul Hafid Baso, Wasekjen PP AMPG & Pengurus Pleno DPP Partai Golkar

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya