01 November 2017

Banyak orang menilai demokrasi langsung yang berjalan memunculkan banyak masalah; politik uang, korupsi, kepemimpinan yang lemah, kandidat pemimpin buruk, pemerintahan yang inkompeten dan ketidakstabilan politik dimana-mana.

Bagaimana tidak?

Menyadur Churcill perdana menteri Inggris pada suatu hari puluhan tahun lalu, "It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried." menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem yang buruk, namun hanya itu yang terbaik yang kita punyai sekarang atau etikus Jerman Hans Magnus Enzensberger yang menyatakan dalam demokrasi semua yang buruk-buruk akan keluar

Secara umum, orang yang paham akan ilmu kehidupan akan memafhumi bahwa demokrasi bukan yang terbaik namun juga bukan yang terburuk; namun dengan karakternya yang demikian demokrasi mendapat tempat untuk lebih memanusiakan sistem politik.

Ketidaksabaran sebagian publik Indonesia dengan sistem demokrasi yang mendahulukan kepentingan publik/rakyat dalam ekspresi dan partisipasi dalam pembangunan sekarang ini karena hingar-bingar dan ketidakteraturan ekspresi politik publik yang keluar melalui outlet kampanye, pilkada, DPR, dan kinerja pemerintahan yang buruk karena munculnya sinyalemen politik uang, politik dinasti dan ketidakefisienan pemerintahan bukanlah satu alasan kemudian kembali ke masa lalu yang tentram, aman dan sentosa dengan mengandalkan aparat negara yang kuat dan koersif.

Ketidaksabaran publik ini mestinya ditujukan kepada lemahnya daya tangkap dan daya antisipasi para pemimpin, perubahan lebih cepat daripada kesadaran mereka. Situasi sudah berubah namun sikap mentalnya masih tertinggal atau kata anak zaman now; jadul. Kepemimpinan yang lemah seperti ini akan menambah beban perubahan yang kemudian menyesatkan publik bahwa kondisi seperti ini terjadi karena perubahan itu sendiri. Kepemimpinan bangsa yang lemah ini menjadi bumerang bagi mereka; publik yang sadar bahwa kini bangsa ditengah pusaran perubahan yang cepat akan membidik kelemahan pemimpin karena tak mampu mengimbangi perubahan yang terjadi.

Ketidakasabaran sebagian publik semestinya tidak kemudian mengambil langkah kebijakan untuk mematikan kebebasan dan kemandirian rakyat dengan memunculkan kembali slogan pemerintahan kuat, butuh pemimpin kuat dan mimpi-mimpi satrio piningit atau semacamnya. Menguatkan pemerintah artinya melemahkan publik. Padahal cita-cita perubahan adalah memerdekakan publik meningkatkan partispasinya menentukan arah perkembangannya sendiri.

Susah dan rumit? tentu demokrasi ini menimbulkan kekacauan dan kerumitan, tapi mengapa makin di perumit? ingat, dalam kekacauan dan kerumitan tersebut ada pola, pola kebebasan, pola kemandirian sebuah embrio masyarakat kreatif baru. Jangan-jangan publik yang tidak sabar ini, tidak mampu mengekspresikan dirinya dalam pola kebebasan dan kemandirian semacam ini? sehingga buru-buru berdalih bahwa bangsa sedang terancam; virus kebebasan yang kebablasan padahal kebablasan itu adalah makna dari kebebasan yang sesungguhnya; mana ada kebebasan yang terkendali? ini melawan konsepsi kebebasan itu sendiri.

Kebebasan memunculkan dampak negatif, ya. tapi bukan karena itu kemudian kebebasan yang dihentikan toh?. Para pemimpin bangsa kini nampaknya tidak mampu mengendalikan dampak kebebasan itu; gagap dalam menghadapi dan mengantisipasi perubahan, bahkan menjadikan dirinya panutan dari dampak buruk kebebasan tersebut; misalnya; menjadikan anak isterinya tokoh untuk menggantikannya, melahirkan dinasti politik yang kuat. Mereka tak mampu meredam dampak kebebasan demokrasi, tersesat dalam etika kebebasan.

Pikiran sempit dan picik orang-orang yang tersesat dalam kebebasan kemudian menyalahkan orang-orang yang merayakan kebebasan karena melupakan basis berdirinya negara, nilai-nilai kebangsaan dan lemahnya karakter. Basis berdirinya negara adalah awal yang suci dari sebuah ide, sebuah semangat kebebasan yang membebaskan dan sebuah prophecy akan masa depan yang lebih baik. Kelahiran sebuah bangsa jangan hanya di lihat dari sekedar tumpukan kalimat dan buku aturan; yang akan terbatas pada sebuah sistem yang mengatur pola hubungan kemasyarakatan. Jangan salah menilai antara ide dan semangat dengan aturan sosial.

Kebebasan dan kemandirian adalah satu prinsip dalam demokrasi dan perubahan. Dalam suasana seperti itu akan muncul lapis kedua generasi yang kreatif, yang berani mengungkapkan gagasan baru. Dalam suasana seperti itu akan muncul 'tanah subur' persemaian bibit genarasi masa depan yang akan maju melesat dengan ide-ide sederhana namun tepat dengan arah perubahan yang tentunya akan mengelinding menjadi bola salju kesadaran yang sangat besar yang akan melaju melindas apapun yang ada di depannya.

Peta sosial demokrasi sekarang ini memperlihatkan kebebasan dan kemandirian sebagai pilar utama ekspresi dan partisipasi publik dalam menentukan arah pembangungan bangsanya. Tentu tidak dalam jangka pendek dan tidak semudah membalik telapak tangan. Arah pembangunan yang berlandaskan kebebasan dan kemandirian akan menemui titik terang puluhan tahun mendatang. Dimana sebuah masyarakat yang akan menghargai ide-ide sederhana, di mana sebuah masyarakat saling dukung mendukung menggelindingkan ide sederhana menjadi ide yang besar dan dimana sebuah masyarakat yang menghargai kemajuan orang per orang seperti halnya kemajuan masyarakat itu sendiri. Sebuah masyarakat kreatif baru.

"The best weapon of a dictatorship is secrecy, but the best weapon of a democracy should be the weapon of openness." Niels Bohr

 

Khalid Zabidi, Aktivis Praja Muda Beringin (PMB), Pengurus Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPP Partai Golkar

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya