08 November 2017

Berita Golkar - Pembahasan rancangan APBD Minahasa Utara tahun 2018 yang digelar di Gedung Tumatenden DPRD Minut, Rabu (8/11/17) berjalan cukup alot. Ini menyusul penolakan dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Minahasa Utara, untuk membahas APBD 2018 ke tingkatan lanjut.

Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) Minut Elia Tooy ketika membacakan pandangan umum fraksi, menyampaikan dua poin yang diperjuangkan. Pertama agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut memperhatikan masalah gaji Hukum Tua (Kumtua) se-Minut. Kedua, pemkab meningkatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik guru, tenaga medis dan lain-lain yang bertugas di daerah kepulauan dan pulau terluar di wilayah Minut.

Dijelaskan Tooy, alasan meminta kenaikan gaji Hukum Tua se-Minut karena beban dan tanggungjawab semakin meningkat karena pengelolaan dana desa, aktifitas dan kinerjanya semakin bertambah. Hukum tua bekerja 1x24 jam.

Sementara peningkatan TKD bagi ASN baik guru, tenaga medis dan lain-lain yang bertugas di daerah kepulauan dan pulau terluar di wilayah Minut, alasannya, banyak guru dan tenaga medis tidak mau bertugas di sana. Biaya hidup ASN di daerah kepulauan dan pulau terluar sangat tinggi serta banyak sekolah kekurangan guru sehingga berdampak pada pendidikan anak di daerah tersebut.

Menanggapi pandangan umum FPG, Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan akhirnya bersedia membahas kembali dua poin yang disampaikan tadi. “Kumtua, guru-guru, dokter, perawat itu memang harus kita perhatikan. Apalagi yang di pulau-pulau. Nanti akan kita perhatikan pendapatan mereka,” kata Panambunan.

Mendengar jawaban bupati, Wakil Ketua DPRD Minut yang juga Ketua DPD II Golkar Minut Drs Denny Wowiling melaksanakan rapat internal FPG dan akhirnya diputuskan bahwa FPG menerima rancangan APBD Minut tahun 2018. “Fraksi Golkar Minut berjuang untuk kenaikan gaji hukum tua dan TKD ASN di pulau-pulau, demi kemajuan Minahasa Utara,” pungkas Wowiling. [beritamanado]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya