12 November 2017

Berita Golkar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Golkar itu kembali terjerat dalam pusaran kasus e-KTP.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai penetapan tersangka kepada Setya Novanto, cacat hukum. Pasalnya, kata dia, penetapan tersangka pertama telah gugur di praperadilan.

"Status hukum ketum (Setya Novanto) ini kan sudah memenangkan di praperadilan, jadi kan statusnya semua kan sudah gugur. Kalau KPK menetapkan lagi, ya harusnya dengan objek hukum yang berbeda. Kalau objeknya sama ya sama lagi dong tinggal diajukan lagi di praperadilan," ujar Dave di Jakarta, Sabtu (11/11/2017).

Namun, Dave mengaku masih menunggu surat dari KPK terkait penetapan tersangka tersebut. Dia mengatakan, pihaknya akan melihat proses hukum dan mekanisme penetapan tersangkanya.

"Kita masih menunggu surat tersebut. Penetapan tersangkanya seperti apa dan proses hukum seperti apa. Belum ada pemeriksaan, pemeriksaan terus ditersangkakan lagi," ucap Dave.

Namun, lanjut dia, pihaknya juga masih menunggu arahan dari Setya Novanto selaku ketua umum terkait sikap Partai Golkar ke depannya. Terlebih, 2018 merupakan tahun politik. Partai Golkar akan mengikuti perhelatan Pilkada 2018.

"Kita masih menunggu arahan dari ketua umum. Kan sudah mengetahui hal ini sudah jauh-jauh hari. Cuma kan masih mengatur strategi dan jadwalnya seperti apa. Kita nanti kan dulu arahnya seperti apa. Baru menentukan sikap secara keseluruhan," papar Dave [liputan6]

fokus berita : #Dave Laksono


Kategori Berita Golkar Lainnya