13 November 2017

Berita Golkar - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam menempuh upaya jemput paksa terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto, jika kembali tidak hadir. “Yang penting kita sudah memanggil kalau misalnya, saya kurang tahu ini panggilan kedua atau ketiga. Kalau panggilan ketiga tidak hadir KPK berdasarkan hukum kan bisa memanggil paksa seperti itu,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Senin (13/11/17).

Syarif mengingatkan, berdasarkan peraturan Undang-Undang, penyidik diperbolehkan menjemput paksa seseorang. Namun, ia berharap Ketua Umum DPP Partai Golkar itu kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik. “Tapi, mudah-mudahan beliau kooperatif. Saya yakin beliau ini (kooperatif) kan ini diminta sebagai saksi. Kita berharap beliau bisa hadir tanpa ada paksaan,” imbuh Syarif.

Setya Novanto kembali absen dari panggilan penyidik KPK, Senin (13/11/17). Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan alasan ketidakhadiran Novanto berkaitan tidak adanya izin dari Presiden Joko Widodo. “Alasan yang digunakan adalah terkait izin Presiden,” kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (13/11/17).

Pemanggilan Novanto sebagai saksi untuk Anang, merupakan kali ketiga. Pemanggilan pertama pernah dilakukan KPK 30 Oktober lalu. Namun, saat itu Novanto tidak hadir karena sedang kunjungan ke konstituennya di daerah pemilihan pada masa reses DPR. Karena tidak hadir, KPK memanggil kembali Novanto 6 November 2017. Kala itu pemanggilannya juga sama, sebagai saksi untuk Anang.

Namun, bukan Novanto yang muncul, tetapi surat dari DPR yang datang ke KPK. DPR mengirimkan surat kepada KPK yang menyatakan pemanggilan Novanto perlu izin dari Presiden. Dengan demikian, Setnov telah tiga kali tidak memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi terkait kasus yang merugikan negara Rp2,3 triliun ini. [poskotanews]

fokus berita : #Setya Novanto


Kategori Berita Golkar Lainnya