19 November 2017

Saya prihatin terhadap cita-cita pemberantasan korupsi yang dinubuatkan kepada KPK. Pasalnya cita-cita pemberantasan korupsi tersebut tak lebih dari sekedar jargon yang dijadikan instrumen politik oleh sebagian oknum belakangan ini.

Menanggapi tulisan Notrida Mandica kader Golkar yang merasa janggal terhadap kasus ketua umumnya, saya juga merasakan hal yang sama sebagai sahabat Novanto. KPK memaksakan status hukum yang sebelumnya sudah digagalkan keputusan pra peradilan Jakarta Selatan yang berbunyi berbunyi jika status tersangka terhadap Novanto batal demi hukum.

KPK yang berdiri di atas koridor hukum tentunya lebih memahami bagaimana lembaga super body seperti mereka kecolongan dalam penetapan tersangka yang ternyata masih memiliki kelemahan hukum. Lucu ya.

Kembali pada persoalan, faktanya proyek e-KTP ini memang terjadi di masa pemerintahan SBY, Ketua DPR RI saat itu adalah Marzuki Alie yang juga merupakan kader Demokrat. Hingga saat ini masih duduk manis tanpa tersentuh proses hukum yang dilakukan KPK.

Tidak hanya itu, Menteri Keuangan 2010-2013 yang dijabat Agus Martowardojo kala itu juga disinyalir terlibat proyek e-KTP, pasalnya kewenangan Agus cukup sentral. Agus lah yang menandatangani proyek e-KTP dengan sistem kontrak tahun jamak atau multiyears.

Kini Agus di pemerintahan Jokowi-JK menjabat sebagai Gubernur BI. Agus bahkan pernah dipanggil KPK untuk menjadi saksi atas tersangka Dirjen. Kependudukan dan Catatan Sipil, Irman. Namun Agus juga tak pernah memenuhi panggilan KPK itu.

Tidak sampai di situ, proyek e-KTP juga melibatkan nama-nama besar di republik ini. Sri Mulyani misalnya disinyalir mengetahui tentang proses pembahasan Rancangan Anggaran Dasar (RAD) e-KTP. Hal ini diketahui dari keterangan Nazarudin yang lalu dicocokkan dengan keterangan Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

Lalu Setya Novanto yang kala itu menjadi ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) dianggap kini sebagai aktor utama korupsi e-KTP. Logika macam apa yang hendak dibangun KPK sehingga melempar bola panas kepada Novanto? Andai pun Novanto sebagai ketua fraksi terlibat, tentunya ketua fraksi partai lain juga terlibat. Bagaimana dengan ketua fraksi PDIP yang kala itu anggota badan anggaran (Banggar) DPR yang juga terdiri dari banyak anggota fraksi PDIP. Puan Maharani sebagai ketua fraksi PDIP pasti mengetahui dan memahami kasus e-KTP ini.

Lalu, status tersangka Setya Novanto yang kini seolah dikejar tenggat waktu oleh KPK, KPK mendasarkan tuduhan tersebut karena Novanto kala itu sebagai ketua FPG atau karena saat ini sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar?

Pasalnya, memasuki tahun politik, segala macam manuver politik dijalankan oleh pihak yang merasa berkepentingan pada Pemilu 2019. Golkar memiliki kedudukan penting pada konstelasi politik menjelang 2019. Jika Ketua Umumnya dilumpuhkan kasus hukum, maka Golkar menghadapi pemilu 2019 dengan terpincang-pincang. Apalagi mengingat kontestasi Pilkada 2018 sesaat lagi menjelang. Golkar merupakan ancaman utama bagi kompetitor politik lain.

Sebagian pihak dari kacamata politiknya masing-masing menginterpretasikan ada kekuatan politik besar yang mencoba mengobok-obok Partai Golkar melalui berbagai syak wasangka hukum yang melibatkan berbagai figur sentralnya. Cobaan demi cobaan ini datang pasca Golkar mendukung Jokowi menjadi calon presiden pada gelaran Pemilu 2019.

Pertanyaan berikutnya, apakah Agus Rahardjo yang merupakan ketua KPK saat ini memainkan sebuah operasi politik untuk meruntuhkan kedigdayaan Golkar? Karena sangat gamblang sekali peran Agus Rahardjo dalam mendegradasi Golkar dengan berbagai kasus hukum yang terkadang justru tak mendasar.

Kita nantikan nyali KPK dengan Superhero Agus Rahardjo, Mampukah menjerat berbagai nama besar yang disinyalir ikut terlibat namun berada dalam lingkaran kekuasaan dan lingkaran emosional dengan dirinya sebagai pribadi? [radaraktual]

Oleh: Guntur Setiawan, Bendahara Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII)

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya