21 November 2017

Berita Golkar - Wasekjen DPP Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin mengeluarkan seruan agar Partai Golkar menjaga soliditas pasca ditahannya Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto oleh KPK.

Hal ini ditegaskan Ali Mochtar Ngabalin dalam pernyataan sikap yang diterima sejumlah media. Berikut butir-butir pernyataan sikap Ali Mochtar Ngabalin yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PP Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia.

1. Melihat situasi Partai Golkar pasca-Ketua Umum Setya Novanto berhalangan tetap, maka sangat penting bagi semua pengurus, kader dan simpatisan Partai Golkar di mana pun berada untuk tetap Menjaga SOLIDITAS. Sebab tanpa soliditas maka partai Golkar bisa lemah dan ambruk.

2. Menyongsong rapat pleno Partai Golkar pada Selasa besok, maka secara organisasi Golkar bisa berharap Ketua Harian Nurdin Halid bisa menjalankan tugas-tugas internal bersama ogran struktural partai seperti para koordinator bidang, kesekretariatan dan organ struktur lainnya. Dengan demikian tak perlu ada kepanikan.

3. Semua pihak harus mengedepankan musyawarah mufakat dalam mencari solusi atas cobaan yang dihadapi Golkar. Semua pihak harus bisa menahan diri dan selalu memakai hati dan perasaan dalam setiap tindakan.

4. Semua pengurus, kader, maupun simpatisan Golkar harus kembali meresapi makna ‘Suara Golkar adalah Suara Rakyat’. Ini artinya Golkar adalah milik publik yang sahamnya dimiliki rakyat. Jangan ada yang memanipulasi dengan mengatasnamakan Golkar untuk kepentingan sesaat. Hal ini sangat penting dalam mencapai kesuksesa Golkar menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

5. Terkait kepemimpinan Golkar, selepas Ketua Umum Setya Novanto berhalangan tetap, maka dengan segala rasa hormat kepada Setya Novanto dapat dikatakan saat ini setiap kader berhak dan punya peluang untuk menjadi Ketua Umum menggantikannya.

6. Dalam perebutan menjadi ketua umum DPP Partai Golkar, semua harus mengedepankan moral dan sikap yang baik. Jangan saling adu domba, membuly, dan saling menghina.

7. Sebisa mungkin, Ketua Umum Partai Golkar nantinya harus fokus 100% mengurus partai. Artinya dia tidak pejabat publik dan tidak pejabat pemerintah. Ketua Golkar yang baru haruslah bukan kepala daerah dan bukan menteri kabinet. Hal ini penting digarisbawahi agar Golkar tak lagi berurusan langsung dengan keuangan negara sebagai pembelajaran dari masalah-masalah sebelumnya.

Demikian pernyataan sikap ini
Hormat saya

Ali Mochtar Ngabalin
Wasekjen Golkar dan Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubaligh seluruh Indonesia.

Jakarta, 20 November 2017.

[pijar.co]

fokus berita : #Ali Mochtar Ngabalin


Kategori Berita Golkar Lainnya