23 November 2017

Berita Golkar - Wasekjen DPP Partai Golkar, Tb Ace Hasan Syadzily menyampaikan hasil rapat pleno beberapa waktu lalu merupakan jalan tengah. Partai Golkar tidak langsung menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menggantikan Novanto sebagai ketua umum.

Ace mengakui desakan dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I, agar DPP Partai Golkar segera menggelar munaslub, tanpa menunggu hasil praperadilan yang diajukan Setya Novanto terkait penetapan tersangka. Namun memenurutnya, belum dua per tiga (2/3) DPD yang mendukung digelarnya Munaslub.

"Memang ada anggota DPD I yang menginginkan Munaslub sebagai langkah menyelamatkan Partai Golkar. Tapi ini masih belum memenuhi syarat. Tapi secara aturan organisasi karena mesti 2/3," jelas Ace Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/11/17).

Menurut Ace Hasan, hasil rapat pleno yang digelar selama delapan jam itu bentuk kompromi atau jalan tengah. Diantaranya mempertimbangkan suasana kebatinan Setya Novanto. Sehingga pihaknya memberikan kesempatan Setya Novanto membuktikan apakah dia terlibat atau tidak melalui praperadilan. "Pak Setya Novanto berhak mendapat keadilan hukum dan upaya hukum dengan melakukan praperadilan. Kta harus hargai," katanya.

Selain itu Partai Golkar juga mempertahankan posisi Setya Novanito sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berdasarkan hasil rapat pleno. Artinya Setya Novanto baru bisa diganti jika kalah dalam putusan praperadilan. Karena, kata Ace Hasan, pihaknya harus menjunjung asas praduga tak bersalah yang dijamin Undang-undang MD3.

"Kami tak sama sekali mengabaikan etika publik, tapi kita juga harus harus menghormati proses hukum. Pergantian mengharuskan adanya inkrach," ujar Ace Hasan. [republika]

 

fokus berita : #Ace Hasan


Kategori Berita Golkar Lainnya