28 November 2017

Berita Golkar - Kursi Ketua Umum Partai Golkar mulai ramai diincar sejumlah tokoh usai Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dorongan untuk memunculkan nama baru pengganti Novanto pun kemudian bermunculan.

Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid menegaskan, sikap partai telah disepakati, pengurus bakal bersikap usai hasil praperadilan Novanto. Meski demikian, kata Meutya, dirinya tak memungkiri jika para kader Golkar secara pribadi punya kriteria calon yang bisa dijadikan sosok Ketum partai.

Meutya mengaku, secara pribadi menginginkan sosok ketua umum partai yang relatif lebih muda. Tokoh tersebut, kata dia, mesti memiliki gaya kepemimpinan yang bisa menjadi panutan seluruh kader Partai Golkar.

"Integritas, kalau bisa usia enggak terlalu tua, kalau dari saya ya kecakapan memimpin karena ini masa-masa yang berat," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin 27 November 2017.

Meutya tak bisa menutup mata dengan kenyataan kader Partai Golkar di daerah yang mulai goyah. Posisi Ketum partai yang hanya diisi pelaksana tugas (Plt) dinilai belum cukup menjadikan Partai Golkar dikatakan solid seutuhnya.

Selain dari internal partai Golkar, tokoh eksternal seperti Presiden Joko Widodo bahkan juga ikut dikaitkan sebagai Ketum Golkar. Menurut Meutya, hal itu bisa saja menjadi nyata bila ada tawaran dan keinginan dari Presiden Jokowi secara pribadi.

"Pertanyaannya Pak Jokowi mau enggak? Saya rasa Pak Jokowinya belum tentu mau ya. Saya enggak yakin Pak Jokowi mau," ucap Wakil Ketua Komisi I DPR ini.

Namun, secara aturan AD/ART Partai Golkar punya aturan untuk memilih Ketum. Meutya menuturkan, tokoh tersebut mesti punya durasi ikatan dinas selama beberapa periode setelah dinyatakan resmi sebagai kader Partai Golkar.

"Saya hanya lupa tahunnya (berapa lama menjadi kader partai). Tapi dia ada rentang waktu minimal," ungkapnya. [metrotvnews]

fokus berita : #Meutya Hafid


Kategori Berita Golkar Lainnya