03 Desember 2017

Berita Golkar - Wakil Ketua Umum Depinas SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia), Erwin Ricardo Silalahi, mengatakan, seluruh pemangku kepentingan (stakholders) Partai Golkar sebaiknya jangan membebani Presiden Jokowi dalam kemelut Partai Golkar.

Sebaliknya mendukung penuh Presiden dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat. Pernyataan Erwin ini menanggapi manuver segelintir elite Partai Golkar yang seolah-olah menarik Jokowi masuk ke dalam kemelut Partai Golkar menyusul kasus hukum yang menimpa Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto.

"Sebagai partai yang telah matang dalam sistem kepartaian, semestinya Partai Golkar dapat menyelesaikan permasalahan internalnya sendiri, tanpa melibatkan lembaga kepresidenan. Sebagai mitra pendukung pemerintahan Jokowi-JK, semestinya Partai Golkar berada di garda depan untuk mengawal kehormatan posisi lembaga kepresidenan," ujar Erwin yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Golkar.

Erwin Ricardo menegaskan, secara etis-moral organisasi, setiap kader Partai Golkar berkewajiban mengkritisi tindakan-tindakan politik yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan pelembagaan demokrasi di dalam Partai Golkar. Inilah sejatinya refleksi konsistensi kader terhadap AD/ART Partai Golkar sebagai konstitusi tertinggi organisasi.

"Jadi, ini bukan soal siapa yang mendukung siapa, tetapi lebih merupakan ikhtiar mengawal mekanisme kelembagaan Partai Golkar," tegas Erwin Ricardo. Dia mengajak semua komponen elite Partai Golkar agar mengambil langkah berani dan elegan untuk bersama-sama mengawal tata aturan organisasi Partai Golkar. "Sekali lagi, ini bukan soal siapa mendukung siapa," tegas Erwin Ricardo.

Dia menjelaskan, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat 3 point (a) yang berbunyi; "Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi".

Namun demikian, lanjut Erwin, permintaan untuk Munaslub tersebut harus terlebih dahulu dibahas dalam Rapat Pleno DPP mengingat DPP merupakan badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif. Lagipula, kata Erwin, setelah Rapat Pleno tidak bisa langsung digelar Munaslub, keputusan Rapat Pleno tersebut harus dibawa ke tingkat Rapat Pimpinan Nasional yang melibatkan DPP bersama seluruh DPD Provinsi.

Erwin mengimbau agar semua pihak menahan diri dengan menghormati hasil Rapat Pleno DPP yang telah digelar pada tanggal 21 November 2017, yang salah satu keputusannya menunggu sampai keluarnya keputusan Sidang Pra-Peradilan. Erwin Ricardo meminta semua elite Partai Golkar lebih mengutamakan kepentingan strategis Partai Golkar yakni menjaga soliditas kader di seluruh Indonesia.

"Sampai hari ini saja Pra-Peradilan batal digelar dan harus ditunda gara-gara KPK tidak mau hadir di ruang sidang. Bagaimana mungkin kita sudah bertindak terburu-buru untuk menyelenggarakan Munaslub?" tanya Erwin Ricardo retoris. [rmol]

fokus berita : #Erwin Ricardo Silalahi


Kategori Berita Golkar Lainnya