08 Desember 2017

Berita Golkar - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Ridwan Hisjam meminta agar jabatan Nurdin Halid sebagai Ketua Harian DPP Golkar dievaluasi. Pasalnya, Nurdin dinilai melakukan rangkap jabatan di internal tubuh partai beringin, yakni sebagai Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan.

"Pada saat rapat pleno 21 November 2017, saya salah satu peserta rapat yang menanyakan dan meminta klarifikasi mengenai rangkap jabatan (Nurdin) sebagai Ketua Harian dan Ketua DPD Golkar Sulsel. Di dalam AD/ART dilarang adanya rangkap jabatan," kata Ridwan saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (8/12/2017).

Dikatakan Ridwan, pada rapat pleno tersebut Nurdin akhirnya sudah memberikan klarifikasi dengan alasan jabatannya di DPD Sulsel hanyalah pelaksana tugas (Plt) alias tidak definitif. Namun, beberapa waktu kemudian ditemukan surat keputusan (SK) yang ditandatangani Setya Novanto dan Idrus Marham bahwa nama Nurdin sebagai Ketua DPD Golkar Sulsel sudah definitif.

"Seharusnya otomatis Pak Nurdin gugur kepengurusannya di DPP Golkar sebagai Ketua Harian karena ada SK itu," ungkap Ridwan. Anggota Komisi X DPR RI itu menambahkan, persoalan administrasi seperti ini harus segera diselesaikan apabila Golkar ingin benar-benar merubah dirinya menjadi lebih baik.

"Masalah ini harus ditegakkan bersama dalam rangka penegakkan konstitusi di internal," pungkas dia. [okezone]

fokus berita : #Ridwan Hisjam


Kategori Berita Golkar Lainnya