08 Desember 2017

Partai Golkar bergoncang lagi. Belum genap dua tahun usia kepemimpinan Setya Novanto sebagai hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Bali 2016, kini partai tertua dalam sejarah politik moderen Indonesia itu mengalami turbulensi politik hebat, menyusul penahanan Setya Novanto (Setnov) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat disangkakan terlibat kasus megakorupsi e-KTP.

Munaslub 2016 terjadi akibat konflik akut antara DPP hasil Munas Bali (November 2014) versus Munas Ancol (Desember 2014), di bawah kendali dua politisi tua; Aburizal Bakrie versus Agung Laksono.

Kendati berlangsung di tengah sisa-sisa konflik, Munaslub 2016 memberikan manfaat bagi perbaikan citra Golkar sebagai the party of ideas. Dalam momen tersebut, Golkar memunculkan inovasi demokrasi sebagai "arena pertarungan ide" di antara calon ketua umum melalui kampanye/sosialisasi visi-misi dengan "pendekatan zonasi/cakupan wilayah", serta "debat publik di televisi" (Lihat opini Viktus Murin; Inovasi Demokrasi dan Kepemimpinan Baru Golkar, Pos Kupang edisi Sabtu, 14 Mei 2016).

Hari-hari ini, mendung politik bagai bergelayut rendah di atas rimbunan dedaunan pohon beringin menyusul ditahannya Setnov oleh KPK. Namun, harus ada pembedaan antara area atau domain privat Setnov di satu sisi, dengan domain publik Partai Golkar di sisi lainnya.

Sebagai partai tertua di Indonesia, Golkar tentu sudah memiliki daya imun menghadapi benih-benih penyakit politik dalam tubuhnya. Pasca kasus hukum yang menimpa ketua umumnya, DPP Partai Golkar telah melaksanakan Rapat Pleno pada Selasa 21 November 2017 yang menghasilkan lima poin keputusan yakni: Pertama, menyetujui Idrus Marham sebagai Plt (pelaksana tugas) ketua umum sampai ada putusan praperadilan.

Kedua, apabila gugatan Setnov diterima dalam proses praperadilan, maka tugas Plt Idrus Marham berakhir. Ketiga, apabila gugatan Setnov ditolak, maka Plt bersama ketua harian melaksanakan rapat pleno menetapkan langkah setelahnya untuk meminta Setnov undur diri dari ketua umum. Bila Setnov tidak mengundurkan diri, maka rapat pleno memutuskan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa atau munaslub.

Keempat, Plt Ketua Umum khususnya yang bersifat strategis, harus dibicarakan dengan ketua harian, korbid, dan bendahara umum. Kelima, posisi Setnov sebagai ketua DPR menunggu putusan praperadilan.
Seiring keluarnya keputusan Rapat Pleno DPP, dinamika politik pun berkembang cepat di level struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi. Merujuk pemberitaan media massa, hanya berhitung hari seusai Rapat Pleno DPP digelar, tampaknya arus besar Munaslub sulit dibendung.

Dari 34 DPD Provinsi di seluruh Indonesia, ada 31 DPD sudah "meminta" dan "menyetujui" perlunya Munaslub untuk menggantikan Setnov. Terbetik kabar, ada tiga DPD yang belum mendukung Munaslub, satu di antaranya Nusa Tenggara Timur. Uniknya, DPD NTT sempat menolak Munaslub berdalih menghormati hasil Rapat Pleno DPP.

Padahal, mengacu pada AD/ART Partai Golkar hasil Munaslub 2016), hasil Rapat Pleno tidak memiliki kewenangan menolak atau membatalkan (veto) terhadap permintaan atau persetujuan DPD Provinsi. Halmana mengingat kewenangan DPP bersifat delegatif yakni melaksanakan permintaan atau persetujuan DPD Provinsi.

Pada perkembangan terkini, 31 DPD Provinsi telah menyambangi DPP Partai Golkar di Jakarta pada Rabu (6/12) sore, untuk menyampaikan aspirasi mengenai permintaan/persetujuan Munaslub. Delegasi DPD-DPD tersebut diterima Idrus Marham beserta pengurus DPP lainnya. Kabar yang terakses, dalam pertemuan ini tiga DPD tidak hadir yakni NTT, Maluku, dan Sulawesi Utara.

Mencermati pergerakan politik ini, naga-naganya partai yang lahir pada 20 Oktober 1964 dengan tujuan ideologis mengawal Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen ini, bakal kembali menggelar Munaslub. Berkembang pula usul-saran sebaiknya Munaslub digelar selambat-lambatnya penghujung tahun ini, secepat-cepatnya pekan kedua bulan Desember 2017.

Perdebatan wacana yang dominan mewarnai aspirasi perihal Munaslub kali ini adalah antara kewenangan DPD Provinsi dan kewenangan Rapat Pleno DPP. Angle perdebatan wacana konstitusional organisatoris ini dapat dianalisis sebagai berikut. Kewenangan DPD itu tersurat dalam Pasal 32 ayat 3 point (a) Anggaran Dasar, yakni; Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.

Sedangkan kewenangan DPP diatur dalam AD/ART Partai Golkar Bab VIII Mengenai Struktur Organisasi Serta Wewenang dan Kewajiban Pimpinan (Pasal 17 dan 19). Lalu apa kewenangan DPP dalam korelasinya dengan Munaslub? DPP memiliki kewenangan sebagai pelaksana Munaslub seperti tersurat pada Pasal 32 ayat (3) point (b), yakni; Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Lalu apa pula kewenangan Rapat Pleno DPP? Secara tersirat Pasal 6 ayat 2 Anggaran Dasar, berbunyi; "Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian; serta ayat 3 berbunyi; Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat. Artinya, dalam rangka pengambilan keputusan yang bersifat khusus, strategis, dan urgen, maka diperlukan Rapat Pleno sebagai media musyawarah untuk mufakat bagi seluruh Pengurus Pleno DPP.

Menyimak bunyi AD/ART perihal Munaslub, maka tafsir lebih lanjut yang muncul adalah bahwa secara prinsip kewenangan DPD Provinsi bersifat limitatif (Pasal 32 ayat 3 huruf a.). Sedangkan kewenangan DPP bersifat delegatif (Pasal 32 ayat 3 huruf b.) dimana DPP hanya diberikan wewenang oleh AD/ART untuk laksanakan Munaslub. Mengenai kewenangan permintaan dan/atau persetujuan ini secara teknis bisa dilakukan dalam bentuk surat dari DPD Provinsi kepada DPP, atau bisa juga usulan tertulis tersebut disampaikan secara lisan pada Rapat Pimpinan Nasional.

Terhadap permintaan/persetujuan Munaslub, ada dua tafsir yang berkembang. Pertama, DPP menerima pengajuan permintaan/persetujuan dan membawanya ke tingkat Rapat Pleno DPP, untuk kemudian diangkat lagi ke Rapimnas sebelum digelar Munaslub. Kedua, AD/ART tidak memberikan kewenangan secara limitatif maupun delegatif tentang Munaslub di dalam Rapimnas.

Seiring menguatnya arus besar tuntutan Munaslub, sedikitnya ada tiga nama yang muncul di ranah publik sebagai calon pengganti Setnov, yakni Airlangga Hartarto (AH), Idrus Marham, dan Titiek Soeharto. Figur AH dianggap paling potensial memenangkan kontestasi perebutan posisi ketua umum.

Dukungan terhadap AH yang kini masih menjabat Menteri Perindustrian dalam Kabinet Jokowi-JK telah mengerucut dan datang dari berbagai poros stakeholders Partai Golkar, baik dari DPD-DPD, sejumlah organisasi pendiri dan yang didirikan Golkar, dan elemen-elemen senior Partai Golkar.

Menarik untuk menyimak tagline AH dan tim pendukungnya menyongsong Munaslub kali ini, yakni "Menju Golkar Bersih". Merujuk pada tulisan opini Anggota DPR RI asal Dapil NTT-1 Malechias Markus Mekeng di harian Pos Kupang lebih dari setahun lalu pada momen menjelang Munaslub Bali 2016, dengan judul Quo Vadis Golkar Pasca Konflik? (Sebuah Otokritik), terobosan yang harus ditempuh Golkar adalah; calon ketua umum yang sudah mendeklarasikan dirinya maju bertarung di Munaslub, harus pula mendeklarasikan kepada publik bahwa dirinya tidak bermain politik uang.

Terobosan ini, menurut Mekeng, mutlak dilakukan sebagai pertanggungjawaban kepada publik bahwa Golkar mampu melahirkan kader yang berwibawa dalam konteks kepemimpinan bangsa. Kendati terobosan politik ini agak "liberal", namun pada kondisi paling awal mampu mencegah virus atau penyakit politik uang di dalam tubuh partai.

Pemikiran Mekeng tersebut kini seolah menemukan koherensinya dengan tagline Airlangga Hartarto yakni "Menuju Golkar Bersih". Apabila diperluas maknanya, tagline Menuju Golkar Bersih yang diusung AH bertautan erat dengan prinsip-prinsip PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela) yang menjadi standar kualitas kader Golkar.

Menyimak natur politik hari-hari ini, maka suksesi kepemimpinan Golkar kali ini nampaknya berpihak pada AH, sosok yang oleh banyak kalangan dipandang memiliki potensi solidarity maker bagi Golkar. Publik meyakini, di bawah kepemimpinan AH, Golkar lebih solid menghadapi tahun politik 2018 bersamaan dengan Pilkada serentak, menuju kemenangan sesungguhnya pada Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

[tribunnews]

Viktus Murin, Direktur Lembaga Kajian dan Aksi Kebangsaan (LKAK), Mantan Sekjen GMNI

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya