11 Desember 2017

Berita Golkar - Tiga pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) pendiri Partai Golkar mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai berlambang pohon beringin itu untuk segera melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada Desember ini.

Ketiga ormas itu yakni, Ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Agung Laksono, Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ade Komaruddin, dan Ketua Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Roem Kono.

Ketiganya mendesak DPP Partai Golkar untuk melaksanakan Munaslub paling lambat 20 Desember 2017 mendatang.

“Hingga kini kita belum mendengar berita akan diadakannya rapat pleno Munaslub sehingga kami bertiga mendesak diadakan Munaslub pada bulan ini dan kami minta paling lambat tanggal 20 Desember 2017. Dan itu sudah sesuai aturan karena lebih dari 2/3 dewan pimpinan daerah (DPD) dan sebagian besar ormas menyatakan hal yang sama,” kata Agung Laksono.

Politisi Golkar tersebut mendorong agar degradasi dan penurunan elektabilitas Partai Golkar yang disebabkan tersandungnya Ketua Umum Non Aktif Partai Golkar, Setya Novanto segera berakhir.

Pasalnya, agenda politik baik pilkada serentak, pileg dan pilres sudah di depan mata. “Tahun depan sudah penuh dengan agenda politik mulai tanggal 8-10 Januari 2018 untuk mendaftar Pilkada dan 2019 sudah dilaksanakan pilpres serta pileg,” tambah Agung.

Ketiganya sepakat mengusulkan Menteri Perindustrian Kabinet Kerja, Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.
“Setiap pemimpin ada pemimpinnya, begitu juga sebaliknya dan bagi kami Airlangga Hartarto lah yang dapat membawa Partai Golkar keluar dari turbulensi ini. Kami ingin memadukan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan kompetensi dengan kepemimpinan yang berkarakter,” jelas Agung Laksono.

Sementara, Ketua MKGR Roem Kono belum mau menanggapi surat dari Setya Novanto yang mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI dan menunjuk Azis Syamsudin sebagai penggantinya. “Saya belum dengar soal itu, tapi kami mendesak keputusan itu dikeluarkan setelah Partai Golkar memiliki kepemimpinan yang memiliki legitimasi setelah Munaslub dan bukan keputusan dari pelaksana tugas,” katanya.

Mekanisme pergantian kepemimpinan Partai Golkar harus dilakukan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. “Tidak boleh semena-mena, harus berdasarkan konstitusi. Kami sepakat untuk menggunakan jalur ini, mendorong agar Partai Golkar melaksanakan musyawarah luar biasa (Munaslub),” pungkasnya.

Apalagi, kata Agung, 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar telah terlebih dahulu menyalurkan aspirasinya agar segera digelar Munaslub. “Tentu semuanya sesuai dengan aturannya.

Munaslub hanya bisa diselenggarakan kalau ada permintaan dari pimpinan daerah, dua pertiga dan ini sudah tercapai bahkan lebih apalagi kalau sudah ditambah dengan ormas pendukungnya MKGR, SOKSI dan Kosgoro 1957,” tuturnya.

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya