17 Desember 2017

Berita Golkar - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan bakal menghormati keputusan Presiden Joko Widodo jika dirinya harus dicopot dari posisi menteri karena terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru, melalui rapat pleno.

Airlangga mengatakan hal tersebut di sela Rakornas Tiga Pilar PDI Perjuangan di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banteng, Sabtu (16/12). "Nah semua itu kita kembalikan pada hak prerogatif beliau," ujar Airlangga.

Diketahui, Airlangga baru saja terpilih menjadi ketua umum, menggantikan Setya Novanto yang kini telah menjadi terdakwa dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Airlangga, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Koordinator Bidang Perekonomian, terpilih melalui rapat pleno DPP Golkar Rabu lalu (13/12).

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) terkait masalah hukum yang dihadapi Setya Novanto, maka jabatan Ketua Umum Golkar dinyatakan terbuka. Secara terpisah, Presiden Joko Widodo masih belum menunjukkan sinyal bahwa Airlangga akan dicopot dari posisi Menteri Perindustrian.

Jokowi tidak menjawab dengan tegas ketika wartawan menanyakan status menteri Airlangga nanti usai disahkan menjadi ketua umum Partai Golkar melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa.

"Nanti," tutur Jokowi di sela Rakornas Tiga Pilar PDI Perjuangan yang dihelat di Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten (16/12). Jawaban yang sama dilontarkan Jokowi ketika ditanyakan apakah Khofifah Indar Parawansa bakal dicopot dari jabatan Menteri Sosial.

Diketahui, Khofifah telah resmi ingin maju dalam menjadi calon gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2018 mendatang. Khofifah pun mengaku telah meminta izin kepada Jokowi untuk mengikuti Pilkada melalui surat. [cnnindonesia]

fokus berita : #Airlangga Hartarto


Kategori Berita Golkar Lainnya