26 Desember 2017

Berita Golkar - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Arif Susanto mengusulkan, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) agar Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Menteri Perindustrian usai terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini sejalan dengan larangan yang dibuat Jokowi soal menteri tidak boleh rangkap jabatan sebagai ketum partai.

Instruksi itu diperlukan supaya tidak terjadi kegaduhan politik, terutama menjelang Pilkada dan pemilu tahun depan. "Nah itu kan mulai dipecahkan oleh Jokowi lewat Inpres," kata Arif di D Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12).

Arif menilai, sebenarnya tidak ada masalah jika seorang menteri rangkap jabatan sebagai petugas partai. Hanya saja, secara etika politik, jika seorang menteri mundur karena menjabat ketum parpol maka akan membuat peluang politik bagi orang lain.

"Tapi kalau misalnya ini dibuka katakan lah seorang ketua parpol membangun kebiasaan baru tidak menjadi pejabat publik, saya kira itu sudah dilakukan di beberapa partai ya," kata dia.

Saat ini, kata Arif, Airlangga memiliki tantangan berat untuk menyeimbangkan dukungan politik dari internal Golkar dan pemerintahan. Pasalnya, Airlangga telah mendapatkan dukungan pemerintah sebelum terpilih menjadi Ketum Golkar. Di sisi lain, dukungan politik internal akumulasinya belum cukup besar.

"Sebab tidak banyak mulai dari level kandidat, itu mendapat dukungan yang lebih besar dari pemerintahan. Misal Setnov. Setelah dia jadi baru dapat dukungan pemerintahan," tandasnya. [merdeka]

fokus berita : #Airlangga Hartarto


Kategori Berita Golkar Lainnya