27 Desember 2017

Berita Golkar - Politisi Golkar, Fayakhyun Andriadi mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan anggota Komisi I DPR itu untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus suap pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla-RI).

Tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.30 WIB, Fayakhun enggan berkomentar apapun terkait pemeriksaan dirinya hari ini. Sambil memakai kemeja putih, Fayakhun bergegas masuk ke lobi gedung KPK.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah belum mengonfirmasi kehadiran Fayakhun hari ini, Rabu (27/12). Pemeriksaan terhadap Kun, sapaan akrab Fayakhun, terkait kasus suap di Bakamla bukan pertama kalinya. Sebelumnya, Kun juga dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka Nofel Hasan.

Febri mengatakan penyidik KPK tengah melakukan pengembangan terkait keterlibatan pihak lain dalam proses tersebut. Khususnya pada tahapan pembahasan pengadaan.

"Karena KPK mulai menemukan beberapa informasi baru dalam penanganan kasus (suap pengadaan alat satellite monitoring) di Bakamla ada dimensi lain seperti pembahasan anggaran terkait pengadaan di Bakamla. Karena sebelumnya kita fokus pada indikasi pemberian suap," ujar Febri di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/10).

Meski tidak mengaitkan sikap dingin Kun usai menjalani pemeriksaan, Febri menuturkan penyidik menduga adanya keterlibatan dari unsur legislatif terkait kasus tersebut.

Namun, ujar Febri, perlu ditelaah lebih lanjut guna membuktikan ada tidaknya peran pihak-pihak tertentu di legislatif.

"Mulai masuk persoalan pembahasan anggaran tentu kalau itu pembahasan anggaran ada sejumlah pihak terlibat di sana. Tapi ada tidaknya terima suap atau janji kita belum menyimpulkan saat ini," ujarnya.

Sehubungan dengan kasus tersebut, status Kun masih tercegah untuk bepergian ke luar negeri. KPK meminta pengajuan pencegahan ke luar negeri terhadapnya sejak Juli. Pencegahan berlaku selama enam bulan.

Febri menjelaskan kepentingan pencegahan tersebut guna memperlancar proses penyidikan yang saat ini tengah dikerjakan KPK.

Sementara itu, terkait kasus ini dua orang telah menjadi terpidana yakni Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla; Eko Susilo Hadi dan Fahmi Darmawansyah.

Eko divonis 4 tahun 3 bulan penjara serta denda Rp 200 juta atas penerimaan suap dari Fahmi sebesar Rp 2 miliar terkait pengadaan alat tersebut. Sementara Fahmi divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor pidana penjara 2 tahun 8 bulan.

Di pihak militer, LaksmaTNI Bambang Udoyo juga telah dijatuhi vonis 4 tahun 6 bulan penjara di Pengadilan Tinggi Militer, Cakung, Jakarta Timur. Bambang juga dipecat dari kedinasannya di TNI Angkatan Laut. Bambang didakwa menerima suap dari Fahmi sebesar SGD 105.000. [merdeka]

fokus berita : #Fayakhun Andriadi


Kategori Berita Golkar Lainnya