27 Desember 2017

Berita Golkar - Meski menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto masih duduk sebagai Menteri Perindustrian di Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar bidang Kemaritiman Anton Sihombing menegaskan, rangkap jabatan Airlangga tidak perlu menjadi polemik dan dibesar-besarkan. Sebab, penentuan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Saya kira polemik itu dibesar-besarkan saja. Pak Airlangga ini kan sudah membuat banyak terobosan di Kemenperin sehingga tenaga dan pemikirannya masih diperlukan memimpin kementerian itu," kata Anton, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Rabu (27/12).

Menurutnya, tidak ada masalah jika Airlangga tetap menjadi menteri. Sebab, tidak ada aturan apa pun yang dilanggar Airlangga jika merangkap jabatan menteri dan ketua umum partai politik.

Anggota Komisi V DPR RI itu menambahkan, penempatan jabatan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Sepanjang Presiden Jokowi masih memerlukan Airlangga di kabinet tentu tidak ada yang bisa menghalanginya.

"Saya kira tidak ada aturan yang melarang untuk rangkap jabatan. Penempatan anggota kabinet itu hak prerogatif Presiden," katanya.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI itu menyebut, Jusuf Kalla pernah jadi Ketua Umum Golkar saat menjadi Wakil Presiden. Begitu juga dengan Megawati Soekarnoputri saat jadi Presiden tetap menduduki jabatan ketua umum PDI Perjuangan.

Menurutnya, Airlangga tetap bisa fokus pada jabatannya sebagai menteri perindustrian meski menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar. Sebab, kekuatan Partai Golkar juga ada pada sistem di seluruh jajaran pengurusnya. "Pak Airlangga ini politisi bijak tenru aka memilih kader terbaik Golkar masuk jajaran kepengurusan partai. Dengan begitu tugas-tugas partai bisa didelegasikan ke pengurus," ujarnya. [jurnas]

fokus berita : #Anthon Sihombing


Kategori Berita Golkar Lainnya