27 Desember 2017

Berita Golkar - Penentuan kepengurusan DPP PG sebaiknya berpatokan pada hasil musyawarah nasional luar biasa (munaslub), yaitu memberi kewenangan penuh kepada Airlangga Hartarto sebagai formatur tunggal. 

"Para senior dan elit partai jangan mencampuri apalagi merecoki Ketum terpilih dalam menyusun kepengurusan DPP PG dua tahun ke depan," ujar pengamat komunikasi politik dari Univeristas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Selasa (26/12).

Ia menyarankan kepada para senior dan elit Golkar agar keterlibatan di penentuan kepengurusan DPP hanya sebatas memberikan masukan agar Golkar lebih baik ke depan.

Sementara semua keder Golkar harus lebih fokus pada tuntutan capaian kepengurusan PG dua tahun ke depan di bawah kepemimpinan AH. "Ketimbang menghabiskan energi dalam penetapan kepengurusan DPP PG. Sebab, susunan kepengurusan sudah menjadi ranah Ketum terpilih," pungkasnya. [rmol]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya