16 Januari 2018

Berita Golkar - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal ribut-ribut tudingan mahar politik yang melibatkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. JK memastikan jika Prabowo bukan politisi yang kerap meminta uang jika menyangkut pencalonan kepala daerah.

Hal itu, kata JK, bisa dibuktikan dari pengalamannya saat menyodorkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI kepada Prabowo.

"Pengalaman saya waktu mengusulkan Anies Baswedan ke Pak Prabowo langsung saja diterima, tanpa syarat-syarat. Tidak ada (mahar politik)," kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (16/1).

JK menambahkan permintaan mahar politik akan memiliki dampak buruk. Salah satunya berimbas pada tingginya biaya ekonomi di daerah tersebut.

"Itu memang lanjutannya ialah untuk ongkos mejadi bupati, wali kota, gubernur itu punya mahar, sehingga menyebabkan proses ekonomi, izin di daerah menjadi dibebankan di situ, sehingga terjadilah politik berbiaya tinggi," tambah Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sebelumnya, tudingan mahar politik dibeberkan oleh Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti yang mengaku dipalak oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto hingga Rp 40 miliar untuk memuluskan langkahnya maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. [rmol]

fokus berita : #Jusuf Kalla


Kategori Berita Golkar Lainnya