18 Juni 2018

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menganggap saat ini masih sedikit dari masyarakat yang benar-benar melek terhadap penyusunan dan pengelolaan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Kata Hetifah, masyarakat seharusnya memahami setiap tahapan penyusunan APBD atau APBN. Sehingga memberikan pemahaman kepada mereka ke mana arah dari kebijakan anggaran pembangunan yang diambil pemerintah. “Masyarakat bicara APBD, APBN. Tapi apa yang dimaksud dari itu, masyarakat belum benar-benar melek anggaran. Bagaimana membaca posturnya. Siklus pembuatannya seperti apa. Masih sedikit yang tahu,” kata Hetifah.

Sering kali saat ada usulan anggaran pembangunan, banyak yang tidak tepat momentumnya. Misalnya, seperti saat ini, DPR RI atau DPRD setiap kabupaten/ kota dan provinsi sudah mulai menyusun anggaran belanja pembangunan di tahun 2019. Bahkan seperti di DPR RI saat ini sedang dilakukan pembahasan dengan kementerian. “Kalau mau ngomong APBN 2019, satu tahun setengah sebelum itu prosesnya sudah mulai. Saya ingin masyarakat atau publik melek karena mereka punya hak untuk tahu,” ucapnya.

“Ketika ada APBD, di media resume-nya bisa ditampilkan. Biar masyarakat tahu. Sehingga menghilangkan kecurigaan antara pemerintah, dewan, dan masyarakat. Di sisi lainnya, iklim demikian akan membangun komunikasi politik yang bagus,” sambung Hetifah.

Menurut politisi Golkar ini, ketika masyarakat melek anggaran dan didukung keterbukaan informasi, maka hal itu akan mendongkrak partisipasi masyarakat dalam menyukseskan pesta demokrasi. “Artinya, masyarakat merasa dilibatkan. Karena, sebagian besar dari program pembangunan yang disusun dalam APBD merupakan usulan masyarakat yang dilakukan melalui musrembang (musyawarah rencana pembangunan),” tuturnya.

Meski begitu, diakui Hetifah, masalah ketidakpahaman terhadap anggaran juga dialami kebanyakan para wakil rakyat. Tidak sedikit dari anggota legislatif kesulitan memahami cara menyusun dan mengelola APBD. Kebanyakan dari wakil rakyat tahu adalah mereka yang biasa berkutat di Badan Anggaran (Banggar).

“Sementara fungsi legislatif itu ada tiga. Pertama, fungsi legislasi atau membuat undang-undang. Kedua, fungsi anggaran atau menetapkan anggaran pendapatan dan belanja. Ketiga, fungsi pengawasan. Dewan harus mengawasi penerapan aturan dan pengelolaan dari keuangan pemerintah,” pungkasnya. [bontangpost]

fokus berita : #Hetifah


Kategori Berita Golkar Lainnya