27 Juli 2017

Berita Golkar - Penetapan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek E-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  mengejutkan banyak pihak. Banyak pihak memanfaatkan kasus ini untuk mendorog adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) maupun mendesak agar Setya Novanto mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Umum Golkar maupun sebagai Ketua DPR RI.

Diakui, bahwa terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam Munaslub Partai Golkar di Bali beberapa waktu lalu adalah bagian integral dari upaya penyatuan dua kubu Partai Golkar yang sedang “bertikai waktu itu”, yakni kubu Aburizal Bakrie versi Munas Bali dan Kubu Agung Laksono versi Munas Ancol.

“Artinya bahwa, terpilihnya Setya Novanto secara demokratis sudah mendapatkan legitimasi yang cukup kuat dari semua kubu dan kelompok maupun faksi-faksi politik yang ada di Partai Golkar,” ujar Hendryk Karosekali dalam rilisnya kepada Golkarpedia, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Di sisi lain, Golkar Di bawah kepemimpinan Setya Novanto berjalan cukup solid. Konsolidasi, kaderisasi, dan kerja-kerja politik partai berjalan efektif diberbagai daerah. Bukan itu saja, komunikasi politik dengan ormas-ormas pendiri, sayap-sayap politik partai juga mampu terjalin baik dan harmonis. Artinya, tiada keraguan untuk mengatakan bahwa Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto cukup baik, terstruktur dan terukur.

Bukti nyata untuk mengukur keberhasilan kepemimpinan Setya Novanto adalah dengan kemenangan Partai Golkar dalam Pilkada Serentak tahun 2017, dimana Partai Golkar memenangkan 58%. “Prestasi ini tentunya sangat membanggakan, pasalnya PR besar yang disandang oleh bapak Setya Novanto adalah mengembalikan keutuhan dan kejayaan Partai Golkar setelah sebelumnya terpecah dalam dua kubu,” paparnya.

Dengan pendekatan dan kerja keras Setya Novanto untuk mengembalikan keutuhan dan kejayaan Partai Golkar, kami yakin bahwa Pilkada serentak tahun 2018 target memenangkan 60% dapat di raih, dan bisa tampil menjadi pemenang pemilu tahun 2019.

Terkait status tersangka yang diberikan KPK kepada Setya Novanto, tentunya tidak akan pernah menyurutkan langkah beliau untuk tetap mengemban amanah sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sebagai bentuk loyalitas dan komitmen kepada Partai Golkar, termasuk untuk memberikan sumbangsihnya dalam membangun bangsa dan negara.

Dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah yang menjadi prinsip penegakan hukum di Indonesia, serta belum adanya keputusan hukum tetap (incracht) terhadap Setya Novanto, maka menjadi sesuatu yang salah, jika kita sudah “menghakimi secara sepihak dengan cara membangun opini” seolah-olah Setya Novanto sudah bersalah.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami Dewan Pimpinan Pusat Baladhika Karya Brigade SS, menyatakan ;

1. Tetap mendukung secara penuh kepemimpinan Partai Golkar di bawah Ketua Umum Setya Novanto

2. Mendukung penuh segala langkah dan kebijakan-kebijakan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto

3. Mendukung penuh Setya Novanto untuk tetap menduduki jabatannya sebagai Ketua DPR RI.

4. Memberikan dukungan moril kepada Setya Novanto yang sedang menghadapi cobaan terkait dengan status tersangka yang diberikan oleh KPK. [kontributor Jakarta]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya