Berita Golkar - Darul Siska merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat 1 (Sumbar 1) yang  terdiri dari 11 kabupaten/kota yakni Padang, Padang Panjang, Tanahdatar, Sawahlunto, Sinjunjung, Dharmasraya, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada Pemilu 2019 ia terpilih dengan meraih 26.920 suara.

Darul Siska merupakan politisi kawakan yang sudah mencicipi berbagai era periode kepemimpinan di Indonesia. Dirinya bahkan telah menjadi politisi Senayan sejak medio era 1997 sampai dengan 2009. Setelah sebelumnya gagal pada Pemilu tahun 1987 dan 1992, Darul Siska seolah ingin membuktikan bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda.

Pasca Pemilu 1997 ia terpilih sebagai anggota DPR RI, Darul Siska melanjutkan keterpilihannya pada dua periode berikutnya pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 hingga genap ia menjadi anggota DPR RI sebanyak tiga periode berturut.

Baca Juga: CSR Mengalir ke Jawa, Rudy Mas'ud Minta Pemprov Kaltim Peringatkan Perusahaan Tambang

Pria yang lahir pada 23 Februari 1954 dari pasangan H.M. Said Karim dan Sarunah ini mengawali karir politiknya dari bawah. Mungkin bakat organisasinya diturunkan dari sang ayah H.M. Said Karim yang pernah diamanahi jabatan sebagai Ketua Muhammadiyah kecamatan Talawi, Sawahlunto.

Terlepas dari bakat organisasi dari ayahanda Darul Siska, tanpa kerja keras dan tekad, ia mustahil mencapai titik seperti hari ini, apalagi sebagai anak dari seorang guru, Darul Siska dibesarkan dalam kondisi yang penuh dengan keprihatinan di Talawi, Sawahlunto bersama saudara-saudaranya.

Keprihatinan pula yang kemudian memotivasi Darul Siska untuk memperbaiki taraf kehidupannya dengan mencoba merantau ke perkotaan. Jakarta menjadi pilihan paling logis baginya saat itu.

Selepas lulus SD, Darul Siska langsung dibawa merantau ke Jakarta dan tinggal bersama kakak tertuanya. Hingga ia mengenyam pendidikan tinggi dan berkuliah di Universitas Jayabaya Jakarta. Darul Siska mengambil jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Sosial Politik, Universitas Jayabaya pada rentang waktu 1975-1982.

Baca Juga: Akbar Tandjung Minta Golkar Kembali Menang di Banten Tahun 2024 Seperti Tahun 2004 Lalu

Di Universitas Jayabaya, sama seperti latar belakang politisi lain yang biasanya lahir dari dunia organisasi, Darul Siska juga membangun karir politik hingga menjadi seperti sekarang dengan mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan di kampusnya.

Tercatat, Darul Siska pernah didapuk jabatan sebagai Sekretaris Senat Universitas Jayabaya pada tahun 1976. Pada tahun 1981, satu tahun sebelum dirinya lulus kuliah, Darul Siska mengambil langkah besar dengan mendaftar keanggotaan Partai Golkar. Untuk langkah satu ini, Darul Siska bisa dikatakan visioner. Dirinya mampu melihat celah di mana ia bisa belajar politik praktis menuruti kegemarannya berorganisasi sebagai penunjang.

Bersamaan dengan langkah besar yang ia ambil pada tahun 1981 sebagai kader Partai Golkar, Darul Siska di tahun yang sama juga aktif di DPP KNPI sebagai pengurus. Kelihaiannya berdiplomasi dan kemampuan berbahasa yang baik membuat Darul Siska berkali-kali dipercaya menjadi delegasi pertemuan pemuda taraf internasional waktu itu.

Baca Juga: Mengenal Partai Kesayangan Kita Bersama, Partai Golkar

Sebut saja, Peserta Friendship Program Indonesia – Jepang di Jepang pada tahun 1984, Delegasi Indonesia pada AYC General Asembly di Kuala Lumpur pada 1987, Peserta Inter Regional Consultative Meeting on Youth Policies di Beijing pada 1988, Peserta Seminar On Youth and Health di India di tahun 1989, dan Delegasi Pemuda Indonesia ke Australia pada tahun 1992.

Selama berkarir di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Darul Siska juga memiliki banyak pengalaman mengisi di berbagai komisi. Saat pertama kali terpilih sebagai anggota DPR pada tahun 1997, ia ditempatkan Fraksi Golkar DPR di Komisi Pertahanan dan Luar Negeri sekarang menjadi Komisi 1 DPR. Komisi ini agaknya sesuai dengan latar belakang Darul Siska yang mengenyam pendidikan di jurusan Hubungan Luar Negeri.

Kemudian pada periode 1999-2002, Darul Siska menempati komisi Perindustrian dan Perdagangan. Lalu pada periode 2002-2009, Darul Siska diminta untuk masuk ke komisi perhubungan. Karakternya yang cepat beradaptasi membuat ia dengan baik menjalankan segala tugas di manapun ia ditempatkan oleh Fraksi Golkar DPR.

Baca Juga: Dengar Keluhan Masyarakat, Anggota DPRD Jambi Ivan Wirata Silaturahmi ke Desa Nyogan Muarojambi

Pada periode 2002-2009, Darul Siska terlibat dalam banyak kerja-kerja legislasi parlemen, di antaranya penyusunan hingga pengesahan berbagai UU mulai dari UU lalu lintas, UU MD3, UU Penerbangan, UU Kereta Api, hingga UU Pelayaran. Selain itu dalam periode ini pula Darul aktif menjadi anggota tim peningkatan kinerja DPR dan menjadi ketua tim Grand Design kompleks DPR-RI.

Pada periode 2019-2024 Darul Siska ditempatkan Fraksi Golkar DPR di Komisi 9 DPR. Komisi 9 DPR memiliki lingkup tugas di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, sebuah bidang baru lagi bagi Darul Siska.

Di komisi ini, Darul Siska aktif dalam berbagai rapat dengar pendapat dengan mitra kerja, seperti BPJS Kesehatan guna menyoroti terjaminnya kesehatan masyarakat Indonesia terutama yang telah menjadi anggota BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Nurdin Halid: Koalisi Indonesia Bersatu Rumah Baru bagi Capres-Cawapres Tanpa Rumah

Selain itu, Darul Siska juga turut aktif dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan melakukan upaya edukasi dan promosi hidup sehat ke berbagai pelosok daerah di Sumatera Barat.

Di masa Pandemi Covid-19, dalam laporan kerjanya, Darul Siska mengatakan bahwa dirinya telah berkontribusi menyalurkan 32.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Tidak hanya penyaluran bantuan, Darul Siska juga turut berupaya membantu pemerintah dengan melakukan vaksinasi massal.

Bekerjasama dengan kementerian dan lembaga pemerintahan yang menjadi mitra kerja Komisi IX DPR RI, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BKKBN, BPOM, BP2MI, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta Polda Sumbar Darul Siska mengatakan telah menjangkau lebih dari 13.000 masyarakat Sumbar untuk gerakan vaksinasi Covid-19 ini.

Baca Juga: Bamsoet Apresiasi 22 Tahun Kiprah ESQ Leadership Center Bentuk Karakter SDM Indonesia

Selama masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021 silam, Darul Siska juga telah melakukan edukasi kepada sekitar 1.700 tokoh masyarakat tentang penerapan pola hidup sehat termasuk menjaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Untuk sektor tenaga kerja, Darul Siska bergerak aktif dalam menciptakan pengusaha-pengusaha UMKM baru di Sumbar. Tahun 2021, Darul Siska mengklaim telah membentuk 73 kelompok usaha ultra mikro dengan modal kerja yang dikucurkan mencapai Rp. 1.752.000.000.

Di samping itu ada 14 kelompok Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang terbentuk dan bergerak di sektor usaha mikro dengan total anggaran yang dikucurkan Rp. 920,000.000.

Baca Juga: Mengenal Sosok Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Legislator Partai Golkar Asal Sumatera Utara

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil, siap pakai dan berdaya saing di masa yang akan datang, Darul Siska bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan berikhtiar menghadirkan sarana dan prasarana tempat pembentukan tenaga kerja kompeten di Sumatera Barat dengan pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK Komunitas).

Tahun 2020 lalu, Darul Siska telah menghadirkan 7 BLK Komunitas dengan anggarans ebesar Rp.5,6 miliar. Tahun 2021 ia juga membangun 7 BLK Komunitas di 7 pondok pasantren di Sumatera Barat dengan anggaran sebesar Rp 7 miliar.

Darul Siska adalah sosok yang patut diteladani, disiplin, komitmen serta tegak lurusnya ia terhadap pengabdian bagi masyarakat bisa menjadi preseden baik untuk politisi yang selama ini dianggap kurang memperhatikan masyarakat. Untuk generasi muda, Darul Siska telah menjalankan tugasnya, memberi contoh yang baik untuk penerusnya kelak.

Berita Golkar - Nama Ahmad Doli Kurnia Tanjung sudah tidak asing lagi di telinga para organisatoris dan politisi. Sejak menjadi mahasiswa, Ahmad Doli Kurnia telah menjejakkan namanya sebagai figur besar dunia organisasi.

Melalui berbagai organisasi kampus, kemahasiswaan, kepemudaan dan agama yang salah satunya adalah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Ahmad Doli Kurnia menapaki karir organisasi yang kemudian berhilir di dunia politik.

Sewaktu mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas MIPA Unpad (Universitas Padjajaran) Bandung pada rentang tahun 1991 sampai 1996. Ia menganggap perlu bagi dirinya meningkatkan kapasitas diri, tidak sekadar kuliah, pulang, kuliah, pulang. Ia mulai merambah berbagai organisasi di kampus yang menarik minatnya.

Baca Juga: Nasdem Bakal Gabung Koalisi Bersatu, Pasangan Airlangga-Anies Bisa Terwujud

Pada organisasi intra, Ahmad Doli Kurnia pernah tercatat Ketua Himpunan Mahasiswa Matematika FMIPA UNPAD Tahun 1992 – 1993, Ketua I Senat Mahasiswa FMIPA UNPAD Tahun 1992 – 1993, Ketua Umum Senat Mahasiswa FMIPA UNPAD Tahun 1993 – 1994 dan Ketua Komisi Organisasi Presidium/Senat Mahasiswa UNPAD Tahun 1993 – 1994.

Sedangkan untuk organisasi eksternal kampus, HMI menjadi pilihan organisasi bagi Ahmad Doli Kurnia. HMI menjadi tempatnya menempa diri, sesuai dengan yang dikatakan salah satu tokoh senior sekaligus sejarawan HMI Agussalim Sitompul, HMI merupakan kawah candradimuka bagi mahasiswa Islam Indonesia.

Pria yang lahir di Medan pada 26 Juli 1971 dari pasangan H. Zainuddin Tandjung dan Hj. Nurhafni Tambunan ini benar-benar memegang ucapan Agussalim Sitompul. Ia berproses di HMI, hingga perlahan tapi pasti karir organisasinya menanjak. Pada tahun 1992-1993, Ahmad Doli Kurnia yang masih menjadi mahasiswa mendapat jabatan pertamanya di organisasi. Ia diamanahi menjadi Ketua Bidang PTKP HMI Komisariat FMIPA UNPAD.

Baca Juga: Bertabur Tokoh Kunci, Koalisi Indonesia Bersatu Berpeluang Menangkan Pilpres, Pileg dan Pilkada di Sulsel

Sejak menapaki jabatan pertamanya itu, karir Ahmad Doli Kurnia melesat di HMI, setelah dari komisariat ia didapuk untuk menjabat sebagai Ketua Bidang Eksternal Koordinator Komisariat (Korkom) HMI UNPAD pada tahun 1993-1994. Di tahun tersebut, Ahmad Doli Kurnia juga diamanahi jabatan sebagai Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Tahun Kemasyarakatan HMI Cabang Bandung.

Selang satu tahun kemudian, pada periode 1995-1997, Ahmad Doli Kurnia menjabat Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Badko HMI Jawa Bagian Barat. Tidak berhenti di situ, PB HMI pun akhirnya bisa ia jajaki. Jabatan pertama di PB HMI adalah sebagai Ketua Bidang Kekaryaan PB HMI pada periode 1997-1999.

Di periode 1999-2001, ia berada di puncak karir sebagai kader HMI, meski tidak berada di pucuk pimpinan, Ahmad Doli Kurnia berhasil menjadi orang kedua di PB HMI yakni sebagai Sekjen PB HMI.

Pada rentang waktu 2002-2004 pasca demisioner dari kepengurusan PB HMI, Ahmad Doli Kurnia ditunjuk untuk menjadi Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI (Hamzah Haz). Ahmad Doli juga pernah menjadi Komisaris PT. Balai Pustaka pada tahun 2006-2010. Tahun 2004-2007, ia menjadi Staf Ahli Komisi 6 DPR-RI.

Baca Juga: Ridwan Kamil Berpotensi Jadi Cawapres Koalisi Bersatu PPP-Golkar-PAN

Segala proses yang ia jalani di organisasi termasuk HMI nyatanya memang tidak sia-sia, HMI pun menjadi pembuka jalan bagi seorang Ahmad Doli Kurnia mengenal banyak orang dan membuat jejaring politik.

Salah satu orang yang ia kenal secara baik melalui HMI dan memiliki pengaruh besar pada kehidupannya adalah Akbar Tanjung. Politisi senior Partai Golkar itu melihat bakat organisasi yang dimiliki seorang Ahmad Doli Kurnia. Hal ini pula yang membuat Akbar Tanjung merestui Ahmad Doli Kurnia maju sebagai calon Ketua Umum KNPI periode 2008-2011.

Naluri Akbar Tanjung benar, Ahmad Doli Kurnia memang lihat melobi dan berdiplomasi. Doli Kurnia pun terpilih sebagai Ketua Umum KNPI pada periode tersebut. Ahmad Doli Kurnia benar-benar menjelma sebagai kader ideologis seorang politisi besar seperti Akbar Tanjung.

Baca Juga: Khawatir Merebaknya Hepatitis, Hetifah: PTM Boleh Asal Kantin Tutup, Pelajar Bawa Bekal

Akbar Tanjung pula yang membuat Ahmad Doli Kurnia memasuki gelanggang politik di Partai Golkar. Jabatan pertama yang ia tampuk di Partai Golkar adalah sebagai Ketua Umum DPP AMPI salah satu organisasi underbouw Partai Golkar pada periode 2003-2010. Mulai dari situ, kembali karir politik Ahmad Doli Kurnia di Partai Golkar menanjak.

Pada tahun 2008-2013 Ahmad Doli Kurnia menjabat sebagai Wakil Sekjen PPK Kosgoro 1957, dilanjutkan pada 2009-2015 sebagai Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar, rentang tahun 2009-2015 di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, Ahmad Doli Kurnia ditempatkan sebagai Wasekjen DPP Partai Golkar.

Meski menanjak, sepak terjangnya di Partai Golkar sempat mengalami pasang surut. Bahkan pada akhir Agustus 2017, ia sempat dipecat dari kepengurusan dan keanggotaan sebagai kader Partai Golkar atas inisiasinya membentuk Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) yang dianggap tak sesuai dengan aturan partai. Di samping itu, Doli juga dinilai sudah menuding lembaga-lembaga lain berkonspirasi terkait kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketum Partai Golkar periode itu.

Baca Juga: Halal Bihalal Golkar, Abisai Rollo Serukan Rawat Kerukunan Dan Keberagaman Di Kota Jayapura

Selanjutnya pada periode 2018-2019, Doli Kurnia menempati posisi Wakorbid PP Sumatera DPP Partai Golkar, dan terakhir pada periode 2019-2024 di bawah komando Airlangga Hartarto, Ahmad Doli Kurnia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Pada Pemilu 2019, Ahmad Doli Kurnia memberanikan diri maju sebagai anggota legislatif DPR RI dari Partai Golkar. Ia berhasil terpilih dengan raihan suara mencapai 83.771 suara dari Dapil Sumatera Utara 3 yang meliputi Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai dan Kota Binjai.

Atas dedikasi, kapasitas dan loyalitasnya kepada Partai Golkar, Fraksi Golkar DPR kemudian menempatkan Ahmad Doli Kurnia di posisi penting sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI. Komisi 2 DPR memiliki lingkup tugas pada bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilihan umum.

Baca Juga: Manuver Politiknya Lincah, Airlangga Hartarto Sangat Mungkin Jadi Capres Primadona di Pilpres 2024

Selama di DPR RI, kinerja Ahmad Doli Kurnia mengesankan berbagai pihak. Ia terlibat di dalam banyak proses perumusan RUU hingga menjadi undang-undang, sebut saja RUU 7 Provinsi, menjadi Ketua Pansus RUU IKN, turut aktif merancang RUU Pemekaran Tiga Provinsi di Papua.

Doli Kurnia juga turut aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BPIP, aktif melakukan pengawasan terhadap mitra kerja Kementerian Dalam Negeri serta selalu aktif dalam kegiatan reses DPR untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah, melakukan pengawasan berjalannya program KTP elektronik, dan mengawasi sekaligus mengevaluasi berjalannya program seleksi CPNS yang diadakan oleh Kemenpan RB.

Terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024, di mana Komisi 2 DPR memiliki peran penting dalam proses legislasi termasuk menyiapkan bakal aturan pemilihan yang akan diundangkan, Doli Kurnia juga menjadi ujung tombak.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Tegaskan Koalisi Pemerintah Solid Kawal Jokowi hingga 2024

Ia turut berperan aktif dalam melakukan proses seleksi, pemilihan serta penetapan nama anggota komisioner KPU dan Bawaslu RI untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Ketujuh Komisioner KPU masa jabatan 2022-2027 terpilih adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Sedangkan lima anggota Bawaslu 2022-2027 yang lolos terpilih yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Dalam proses pemilihan serta seleksi anggota KPU dan Bawaslu ini, Doli Kurnia menampik bahwa Komisi 2 DPR RI memiliki pertimbangan politik tertentu. Ia jelas menegaskan bahwa yang paling utama di atas kepentingan politik golongan adalah kepentingan bangsa dan negara.

Baca Juga: Gubernur Riau Syamsuar Akan Upayakan Rumah Subsidi Bagi Para Buruh

“Yang pertama adalah kepentingan politik bangsa dan negara. Kedua, adalah kepentingan yang mengakomodir semua potensi kekuatan politik yang ada baik itu secara formal mewakili rakyat kita sebagai anggota DPR dan juga mewakili partai politik kita masing-masing,” ujar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan pesan penutupnya.

Selain sebagai politisi, Ahmad Doli Kurnia nyatanya juga seorang akademisi dan intelektual yang cukup rajin menelurkan karya ilmiah melalui penulisan.

Sejumlah karya buku telah dihasilkan dari tangan dan pemikirannya, diantaranya Meluruskan Jalan Ke Khittah HMI (2002), Eko-Industri: Meretas Kehidupan Berkelanjutan (2002), Gerakan dan Pemikiran Nasionalisme Kaum Muda: Pasang Surut Realitas Kebangsaan Kita (2005) dan Aksi Bela Islam 212: Gerakan Hati, Kekuatan Bangsa (2017).

Baca Juga: Bersama PPP dan PAN, Golkar Sedang Siapkan Dengan Gerbong Besar Untuk Tentukan Capres 2024

Ahmad Doli Kurnia merupakan bagian dari generasi emas pengkaderan di Partai Golkar. Ia berbakat, cerdas, kompeten dan organisatoris sejati. Tidak heran berbagai kepercayaan dan amanah jabatan publik dibebankan padanya.

Toh semuanya mampu dijalani Ahmad Doli Kurnia secara sempurna. Dewasa ini, kita berharap kader Partai Golkar bisa meneladani konsistensi dan disiplin yang menjadi semangat seorang Ahmad Doli Kurnia dalam berpolitik. Semoga akan lahir Doli Kurnia berikutnya di Partai Golkar pada generasi berikutnya.

Berita Golkar - Delia Pratiwi Sitepu melengkapi anggota DPR RI dari Provinsi Sumatera Utara yang terbagi dalam tiga daerah pemilihan. Nama Delia Pratiwi Sitepu menjadi yang terakhir, ia terpilih dari Dapil Sumatera Utara 3 yang mencakup Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai.

Tidak main-main, Delia Pratiwi Sitepu di periode pertamanya terpilih sebagai anggota DPR RI mencetak prestasi mengagumkan sebagai anggota DPR RI termuda periode 2014-2019. Usianya baru 26 tahun ketika terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2014-2019.

Tidak hanya itu, Delia Sitepu juga tercatat sebagai calon legislatif perempuan dengan perolehan suara tertinggi dari Sumatra Utara, sekaligus menempatkannya sebagai anggota DPR RI dengan perolehan suara nomor 2 tertinggi.

Baca Juga: Erwin Aksa Ajak Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Menangkan Golkar di Pemilu 2024

Dari seluruh data yang diperoleh berdasar surat keputusan KPU tahun 2014 terkait penetapan nama calon legislatif terpilih, Delia Sitepu menduduki peringkat 36 dari 560 sebagai anggota DPR RI yang memperoleh suara tertinggi di seluruh Indonesia dengan perolehan 127.845 suara. Di Pemilu 2019-2024, Delia Pratiwi Sitepu kembali terpilih dengan raihan suara yang masih luar biasa besar, yakni sebanyak 121.690 orang memilihnya.

Saat mengikuti kompetisi pemilihan calon legislatif, namanya tidak pernah diperhitungkan. Ia masih muda dan relatif belum berpengalaman dalam berpolitik. Di samping itu, banyak nama-nama beken lain yang mengisi Dapil neraka, Sumut 3 dari Partai Golkar. Ada nama beken seperti Dr. CAPT. Anthon Sihombing yang merupakan petahana, lalu Ahmad Doli Kurnia Tanjung, dan Ali Wongso Halomoan Sinaga.

Dari yang tidak diunggulkan, sosok DeliA Pratiwi Sitepu justru mampu menyodok posisi para seniornya. Karir politiknya pun bisa dibilang tidak terlalu mentereng. Sebelum terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019, Delia Pratiwi Sitepu hanya mengenyam satu jabatan penting di DPD Partai Golkar Langkat sebagai Wakil Ketua DPD pada tahun 2012-2013.

Baca Juga: Tepis Isu Munaslub, TM Nurlif Tegaskan Golkar Se-Aceh Solid Bersama Airlangga Hartarto

Kemungkinan besar, bakat politik seorang Delia Pratiwi Sitepu menurun dari sang ayah, Ngogesa Sitepu. Tidak ada yang tidak mengenal nama besar Ngogesa Sitepu di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ia merupakan Bupati Langkat dua periode sejak tahun 2009 sampai 2019.

Kinerja baik Ngogesa Sitepu membuatnya kembali terpilih untuk yang kedua kalinya dengan suara yang sangat mendominasi yakni sebesar 182.347 suara atau 62 persen, mengalahkan pasangan Budiono dan Abdul Khair yang memperoleh 79.065 suara.

Tampaknya hal ini pula yang membuat langkah Delia Pratiwi Sitepu begitu mulus melenggang ke Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Di DPR RI, Fraksi Partai Golkar DPR menempatkan Delia Pratiwi Sitepu di Komisi IV DPR  yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.

Tidak ada yang terlalu menonjol dalam perjalanan hidupnya, ia mungkin ingin menjelma sebagai orang biasa. Orang yang tak berjarak dengan rakyat pemilihnya. Kehidupan sehari-hari Delia Pratiwi Sitepu pun jauh dari hingar bingar pemberitaan media massa. Ia tenang, mengabdikan dirinya untuk daerah dan negara.

Baca Juga: Indo Barometer: Koalisi Golkar, PAN dan PPP Koalisi Paling Nyata, Tinggal Tentukan Capres-Cawapres

Perempuan yang lahir pada 30 Maret 1988 ini memang bukan anak kota, ia adalah anak desa yang akrab dengan kehidupan rakyat kebanyakan. Satu hal yang khas dari seorang Delia Pratiwi Sitepu, ia adalah penganut Islam yang taat. Latar belakang keagamaannya juga ditunjang oleh pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Delia Pratiwi Sitepu selalu disekolahkan di lingkungan yang berbasis Islam. Delia Pratiwi Sitepu menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Ahmad Yani, Binjai pada tahun 2000. Ia lalu melanjutkan pendidikan SMP di sekolah yang sama dan berhasil menamatkannya pada tahun 2003.

Pada tahun 2006, Delia menamatkan pendidikan SMA dari sekolah SMA AL AZHAR, Medan. Kemudian pada tahun 2010 dia berhasil menamakan gelar Sarjana (S1) Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan. 

Baca Juga: Golkar Kota Surabaya Perjuangkan Aspirasi 83 Karyawan PT Star Taman Remaja

Mengenai kinerjanya di DPR RI, Delia Pratiwi Sitepu cukup rajin menyoroti masalah pupuk subsidi yang sering langka keberadaannya dan menyusahkan para petani saat ia berada di Komisi IV DPR pada periode 2014-2019.

Di luar dari kinerja legislasi Delia Pratiwi Sitepu sebagai anggota parlemen, ia mampu berperan efektif menjadi corong suara masyarakat. Delia Pratiwi Sitepu terbilang cukup rajin menyambangi konstituen di Dapilnya. Bahkan, Delia Pratiwi Sitepu tak segan untuk datang ke acara undangan meski hanya sekadar sunatan anak seorang warga di Langkat.

Saat terjadi bencana puting beliung yang melanda dua kecamatan di Kabupaten Langkat yaitu Kuala dan Bahorok di tahun 2018 lalu. Delia Pratiwi Sitepu bergerak cepat untuk memberikan bantuan pada warga.

Bantuan berupa beras 10 kg untuk masing-masing kepala keluarga, berikut gula, minyak goreng, mie instan, serta uang Rp1 juta diberikannya tanpa pernah menghitung berapa dana yang harus ia keluarkan.

Baca Juga: Detik-detik Menjelang Pak Harto Meninggal, Tutut: Ayah Berbisik 'Aku Ingin Nyusul Ibumu'

Pada periode 2019-2024 Delia Pratiwi Sitepu ditempatkan oleh Fraksi Partai Golkar di Komisi IX DPR. Terkait kinerjanya di DPR RI, Delia Pratiwi Sitepu terekam beberapa kali berkomentar mengenai kualitas pelayanan BPJS Kesehatan. Ia juga pernah mengomentari mengenai kenaikan tarif BPJS kesehatan yang dirasa akan memberatkan masyarakat.

Tidak hanya itu, sewaktu Pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Delia Pratiwi Sitepu termasuk salah satu anggota DPR RI yang rajin memberikan sosialisasi program kesehatan pemerintah seperti JKN-KIS, sosialisasi Germas, pendataan keluarga sebagai bagian dari program BKKBN RI dan berbagai prorgam perlindungan BPJS Kesehatan.

Delia Pratiwi Sitepu juga tak pernah lupa memberikan bantuan kepada masyarakat yang terjepit kondisi ekonomi akibat pandemi sambil ia memberikan sosialisasi.

Baca Juga: Gubri Syamsuar Dianugerahi Masyarakat Adat Rohul Gelar Datuk Sutan Sotio Amanah Tuah Nogoi

Dalam pesan yang disampaikan, Delia berujar bahwa kondisi kesehatan masyarakat adalah hal utama. Karenanya, konsen terhadap kesehatan masyarakat menjadi prioritasnya sebagai anggota DPR RI.

“Di kondisi Pandemi Covid-19 seperti ini kesehatan menjadi hal yang amat penting, menjaga kesehatan adalah hal yang musti kita lakukan baik untuk menjaga diri kita sendiri, keluarga dan orang lain,” terang Delia Pratiwi Sitepu menjadi pesan penting bagi kita semua. 

Berita Golkar - Meskipun DPR RI merupakan lembaga politik, tetapi cukup banyak profesional di bidangnya berada di Gedung Senayan DPR. salah satunya Lamhot Sinaga. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini terbilang baru untuk urusan dunia politik, ia bukan berlatar belakang seorang organisatoris atau politisi alami. Lamhot Sinaga justru lebih banyak mengenyam pengalaman sebagai pemimpin perusahaan sebagai seorang ekskutif.

Keunggulan dari seorang profesional seperti Lamhot Sinaga ketika ia memasuki gelanggang gedung parlemen adalah pemahaman akan masalah. Nilai-nilai profesionalismenya bisa jadi merupakan hal yang akan sulit dikejar oleh kebanyakan politisi berlatar belakang sederet organisasi di kehidupannya.

Pria yang lahir di Lintongnihuta, Sumatera Utara pada 8 Februari 1973 ini mengawali geliat dunia organisasinya di PP AMPG sebagai ketua pada periode 2010-2015, di selang masa jabatannya di AMPG Lamhot Sinaga juga diamanahi jabatan sebagai Ketua PPK Kosgoro 1957 pada 2013-2020.

Baca Juga: Mengenal Sosok Meutya Hafid, Legislator Partai Golkar Asal Sumatera Utara

Perlahan tapi pasti, karir organisasi dan politik Lamhot Sinaga meningkat, pada periode 2017-2019 ia didapuk jabatan sebagai salah satu Wasekjen di DPP Partai Golkar. Dan jabatannya terakhir adalah Ketua Bidang Perikanan dan Kelautan DPP Partai Golkar periode 2019-2024.

Di bidang profesional, pengalaman Lamhot Sinaga jauh lebih lama tertempa. Sejak menamatkan gelar sarjana di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten pada 1998, Lamhot Sinaga malang melintang di berbagai perusahaan.

Jerih payahnya membuahkan hasil manis hingga pada tahun 2004 atau enam tahun setelah ia menamatkan pendidikan tingginya, Lamhot Sinaga didapuk jabatan sebagai Direktur PT Xoixe Conpival dan konstruksi sampai dengan tahun 2018.

Tahun 2004 tampaknya menjadi pekerjaan sibuk bagi Lamhot Sinaga, di tahun ini selain menjabat sebagai direktur PT Xoixe Conpival dan konstruksi, ia juga menduduki kursi direktur PT Mega Asri Pratama sampai dengan tahun 2017.

Baca Juga: Bagikan Sembako di Bandung Barat, Ace Hasan Didoakan Pengasuh Ponpes Al-Musri Semua Hajatnya Terkabul

Profesionalisme dan keandalan Lamhot Sinaga dalam memimpin perusahaan mulai dicium oleh perusaah plat merah, BUMN Bidang Perkebunan PTPN IV. Di PTPN IV Lamhot Sinaga ditunjuk untuk menjadi Komite Managemen Resiko Dewan Komisaris.

Tidak hanya perusahaan itu, banyak lagi perusahaan yang dipimpinnya dan rata-rata memiliki kemajuan pesat, sebut saja PT. Bakrie Indo Infrastructur sebagai advisor presiden direktur, PT. Pembangunan Perumahan. TBK sebagai staf ahli dewan direksi, dan PT. Tripatra Engineer & Constructions sebagai Senior Engineer.

Pada tahun 2019, Lamhot Sinaga kemudian memberanikan diri mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar. Pertama kali mencalonkan, ia langsung dipilih dan mendapatkan satu kursi dari daerah pemilihan Sumatera Utara 2 yang meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan.

Baca Juga: Ace Hasan: Golkar Jabar Siap Kerja Sama dengan PAN dan PPP Untuk 2024

Lalu Kabupaten Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat.

Lamhot Sinaga terpilih menjadi anggota DPR RI dengan suara sebanyak 50.558. Sayangnya ada sedikit permasalahan di saat ia terpilih menjadi anggota DPR RI. Rekan se-Partai, petahana dan juga satu Dapil dengannya Rambe Kamarul Zaman, mengajukan gugatan ke MK.

Pengajuan gugatan hukum Rambe Kamarul Zaman ditolak oleh MK karena tidak memenuhi unsur kecurangan. Lamhot Sinaga pun melenggang ke Senayan dari Dapil Sumut 2.

Baca Juga: HM Ruslan AS Tegaskan Golkar Kalteng Solid Dukung Airlangga Hartarto

Di DPR RI, menghitung pengalaman, kapasitas dan latar belakangnya Fraksi Partai Golkar DPR menempatkan ia di Komisi VI DPR. Tetapi posisinya kemudian dirotasi ke Komisi VII DPR.

Pada 17 Maret 2022, Lamhot Sinaga dirotasi kembali ke Komisi XI DPR, selang empat hari kemudian, Lamhot kembali dipindahkan ke komisi asal, Komisi VII DPR hingga kini yang membidangi Energi, Riset dan Inovasi serta Industri.

Sepak terjang Lamhot Sinaga di DPR terbilang sangat aktif. Sewaktu di Komisi VI DPR, berbagai persoalan ia cermati seperti persoalan dunia industri yang terhantam Pandemi Covid-19, aktif dalam pembahasan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) RUU Cipta Kerja, aktif dalam merumuskan RUU (Rancangan Undang-Undang) Energi Baru dan Terbarukan (EBT), dan berbagai persoalan mengenai importasi baja serta produk industri hasil metal.

Baca Juga: Koalisi Golkar-PPP-PAN Lanjutkan Visi Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2024

Di komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga termasuk anggota DPR yang konsen pada persoalan BUMN dengan basis industri padat karya seperti PT. Krakatau Steel, Petrokimia dan lainnya.

Lamhot Sinaga sempat terekam jejak digital mengomentari persoalan PT. Krakatau Steel yang dianggapnya salah kaprah dalam pengelolaan operasional  dan manajemen. Pasalnya PT. Krakatau Steel mencari keuntungan dari trading bukan dari potensi baja yang bisa dimaksimalkan.

Satu hal yang perlu disorot dari seorang Lamhot Sinaga sebagai anggota DPR RI adalah kesejatiannya di DPR yang benar-benar menjadi corong bagi suara rakyat. Hal ini didasari dari tidak pernah absennya seorang Lamhot Sinaga dari masa reses. Kegiatan reses Lamhot Sinaga terdokumentasi dengan baik di berbagai media pemberitaan digital.

Baca Juga: Mesin Politik Yang Kuat Jadi Andalan Partai Golkar Menangkan Pemilu 2024

Dalam kegiatan reses, Lamhot Sinaga memiliki ciri khas tersendiri. Ia selalu hadir membawa bantuan entah itu dari CSR (Corporate Social Responsibilty) perusahaan BUMN atau dari kantongnya sendiri.

Bantuan itu merupakan hasil dari masa reses sebelumnya di mana ia selalu menampung aspirasi masyarakat. Seperti pada 7 Maret 2022 membagikan 50 unit alat pemipil Jagung kepada 50 kelompok tani se- Humbang Hasundutan senilai Rp 910 juta rupiah.

Pada Oktober 2021 di Desa Parsuratan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Lamhot Sinaga juga membagikan alat pemipil jagung pada petani jagung di daerah tersebut. Pada Agustus 2021, Lamhot Sinaga menginisiasi bantuan CSR senilai 2,1 miliar rupiah untuk berbagai kelompok masyarakat di Dapil 2 Sumut.

Baca Juga: Angely Theresia Runtu Jabat Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Minahasa

Dana 2,1 miliar rupiah itu kemudian digunakan untuk pembukaan jalan usaha tani, huta tua menuju komplek gereja mempelai sejati sepanjang 198 m x 5 Rp 200 juta di Desa Bonanionan, Kecamatan Dolok Sanggul, Humbahas. Lalu ada pembangunan saluran drainase Jl Silpa Dusun I Desa Sihite 1 kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbahas sepanjang 200 meter Rp 200 juta.

Pengadaan sound system Gereja GKPI kecamatan Doloksanggul Rp 118 juta. Pembangunan Gereja Katolik Stasi Santo Yohanes Desa Bonandolok Kecamatan Sijamapolang Humbahas. Pembangunan lapangan parkir dan toilet Gereja HKBP sibuntuon Kecamatan Lintongnihuta Rp 230 juta CSR Angkasa Pura II. Renovasi Gereja HKBP lumban julu Resort Lintongnihuta Habinsaran, Desa Sihar Julu, Kecamatan Lintongnihuta, Humbahas senilai Rp. 100 juta.

Pengadaan 1 unit mesin traktor pertanian roda 4 senilai Rp 370 juta, KUD Baik Lamhot Kecamatan Paranginan Humbahas. Pembukan pembangunan Jalan Op Sosuharon menuju Jalan Olahraga Rp 200 juta, Desa Sibuntuon Kecamatan Lintongnihuta dan banyak lainnya.

Baca Juga: Bisa Rusak Citra Diri dan Partai Golkar, Airlangga Tak Cocok Dipasangkan Dengan Ganjar

Lamhot Sinaga termasuk sosok yang amanah dalam menjaga kepercayaan rakyat. Ia senantiasa mempublikasi apa yang negara berikan untuk rakyat semisal dana-dana CSR dari berbagai BUMN tersebut.

Lamhot Sinaga senang berderma, bantuan itu nyatanya tidak akan datang tanpa inisiatifnya. Masyarakat Dapil 2 Sumut sangat beruntung memiliki perwakilan seperti Lamhot Sinaga, pembangunan maju, rakyat sejahtera dan unggul berdikari. 

Berita Golkar - Mengawali karir sebagai seorang jurnalis, Meutya Hafid kini dikenal sebagai salah satu politisi perempuan terbaik di Indonesia. Kecerdasan dan kemampuan dasar dalam melakukan tugas jurnalisme membuat Meutya Hafid tidak terlalu sulit menjalani karir sebagai seorang politisi.

Awal ketertarikannya pada dunia jurnalisme pun terbilang tidak biasa. Perempuan yang lahir di Bandung, Jawa Barat, 3 Mèi 1978 ini mengaku pada awalnya, jurnalistik bukanlah tujuan hidupnya, bukan keinginannya. Namun, panggilan hati melihat kondisi negara yang kacau balau di tahun saat terjadi reformasi 1998 membuatnya ingin berbuat sesuatu untuk negara.

"Saya syok melihat Indonesia collapse. Saya gemas dan pengin melakukan sesuatu untuk Indonesia. Teman-teman mahasiswa saya di Jakarta bisa ikut demo. Saya ikut apa, ya?" akunya.

Meutya yang masih terbayang kejadian 1998 pun tergerak menjadi wartawan dan melamar ke Metro TV yang sedang buka lowongan besar-besaran. Apalagi setelah reformasi, keberadaan media informasi semakin terbuka lebar.

Baca Juga: Hengkang Dari Demokrat, Mantu Pakde Karwo Bayu Erlangga Dinilai Tepat Masuk Partai Golkar

Mulailah Meutya Hafid memulai petualangannya. Ia menikmati dunia yang dijalaninya, terlebih ketika meliput konflik sosial. Ada tantangan tersendiri bagi Meutya Hafid untuk bisa memberikan informasi kepada publik.

18 Februari 2005 menjadi titik balik dari kehidupan seorang Meutya Hafid. Ia mengalami penyanderaan di Irak saat sedang bertugas menjadi reporter di daerah yang sedang berperang tersebut. Beruntung negara sigap bersikap dan Meutya bersama seorang rekannya, juru kamera Budiyanto berhasil diselamatkan tanpa kurang satu apapun.

Meski tidak mengenakkan, peristiwa itu menjadi titik balik dari seorang Meutya Hafid. Setelah pemerintah Indonesia berhasil menyelamatkan dirinya dan seorang juru kamera Budiyanto.

Sebagai seorang jurnalistik, karir seorang Meutya Hafid terbilang mentereng. Ia pernah diganjar berbagai prestasi kategori jurnalistik atas dedikasi dan loyalitasnya pada tugas-tugas jurnalistik.

Baca Juga: Koalisi Golkar-PPP-PAN Lanjutkan Visi Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2024

Pada tahun 2007, Meutya Hafid mendapatkan penghargaan Elizabeth O’Neill. Penghargaan ini dianugerahkan setiap tahun dalam rangka mengenang mantan Atase Pers Kedutaan Australia Elizabeth O’Neill, yang palastra dalam tugasnya pada 7 Maret 2007. Ia meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat di Yogyakarta.

Penghargaan diberikan kepada satu orang jurnalis Australia dan satu orang jurnalis Indonésia, diserahkan langsung olèh Duta Besar Australia untuk Indonésia Bill Farmer.

Pada 19 Fèbruari 2008, Meutya meraih penghargaan alumni Australia 2008 untuk kategori Jurnalisme dan Media, bersamaan dengan pemilik grup Lippo Dr. James Tjahaja Riady (alumni University of Melbourne) yang menerima penghargaan serupa untuk kategori kewiraswastaan.

Meutya sempat mengenyam pendidikan tinggi di University of New South Wales, sebelum kemudian mengabdikan diri sebagai jurnalis Metro TV.

Baca Juga: HM Ruslan AS Tegaskan Golkar Kalteng Solid Dukung Airlangga Hartarto

Pada 9 Fèbruari 2012, Meutya menjadi satu di antara lima Tokoh Pers Inspiratif Indonésia versi Mizan, karena dianggap sebagai tokoh besar di balik perkembangan pers nasional.

Hal yang membanggakan adalah, Meutya Hafid menjadi satu-satunya perempuan yang duduk di antara tokoh pers inspiratif tersebut, dan juga yang termuda meraih penghargaan tersebut. Dia terpilih bersama Tirto Adhi Soerjo. Tirto Adhi Soerjo, merupakan perintis pertama ariwarta di Indonésia melalui “Medan Prijaji” pada 1 Januari 1907 di Bandung.

Setelah malang melintang di dunia jurnalistik, Meutya Hafid kemudian banting setir menjadi seorang politisi. Partai Golkar menjadi pelabuhan hatinya. Sedikit alasan subjektif mempengaruhi Meutya Hafid mengapa ia memilih Partai Golkar. Keberadaan Surya Paloh, bosnya di Metor TV menjadi salah satu alasan.

Baca Juga: Ace Hasan: Golkar Jabar Siap Kerja Sama dengan PAN dan PPP Untuk 2024

Tetapi ketika Surya Paloh membuat Partai Nasdem pada tahun 2011, Meutya Hafid menunjukkan bahwa loyalitas dan dedikasinya tiada yang menandingi. Ia tetap setia pada Partai Golkar. Pada 11 Agustus 2011, Meutya Hafid menyatakan di akun Twitternya dengan tegas mengatakan, "Sangatlah tak mungkin jika saya menjadi anggota parpol lain."

Karir Meutya Hafid di dunia politik pun terbilang sukses. Pada tahun 2010, ia dilantik menjadi Anggota DPR melalui pergantian antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanudin Napitupulu yang meninggal dunia. Sejak saat itu, Meutya Hafid berarti sudah tiga periode berada di Senayan, yakni pada periode 2010-2014, 2014-2019, dan 2019-2024.

Selama tiga periode menjadi legislator Partai Golkar di Senayan, berbagai jabatan di komisi pernah ia cicipi. Mulai dari Komisi XI DPR dengan ruang lingkup tugas di bidang keuangan dan perbankan sampai saat ini ia menjadi Ketua Komisi 1 DPR.

Baca Juga: Mesin Politik Yang Kuat Jadi Andalan Partai Golkar Menangkan Pemilu 2024

Saat berada di Komisi XI DPR, Meutya Hafid pernah mengkritisi proses IPO (Initial Public Offering) PT Krakatu Steel karena dianggap membingungkan, ia menganggap ada berbagai hal yang ditutupi dari proses IPO BUMN penghasil besi dan baja tersebut.

Alasan Meutya Hafid mengkritik prosis IPO Krakatau Steel disebabkan oleh adanya indkasi insider trading (atas beberapa awak media yang dicurigai mendapat info rahasia dari Krakatau Steel sebelum IPO dilakukan) yang melibatkan dua media terbesar di Indonesia, Meutya Hafid mengkritisi hal tersebut karena dirinya juga punya latar belakang jurnalis.

Meutya Hafid juga termasuk anggota DPR yang sejak awal mempertanyakan kurang profesionalnya jajaran manajemen Merpati (PT Merpati Nusantara Airlines) yang terbelit berbagai hutang dan problem pengadaan pesawat. Termasuk saat jajaran direksi Merpati rapat dengan komisi XI (2010). Hingga kini, tidak jelas nasib Merpati pasca tutup operasional.

Baca Juga: Angely Theresia Runtu Jabat Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Minahasa

Di komisi I DPR, Meutya Hafid jauh lebih aktif menyikapi berbagai gugus kerja Komisi I, ia merasa ada di dunianya sendiri. Komisi 1 DPR merupakan komisi dengan ruang lingkup kerja bidang Pertahanan. Luar Negeri. Komunikasi dan Informatika.

Dirinya aktif mengawal RUU Veteran sehingga RUU ini telah menjadi UU (12 Oktober 2002), termasuk RUU yang cepat dibahas dan menjadi UU. Meutya juga aktif mempersoalkan penyadapan Australia terhadap Indonesia yang sempat menjadi pro kontra di publik saat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Meutya juga aktif menghadiri rapat Komisi I DPR dengan Komisi Penyiaran Indonesia, utamanya saat proses pemilihan komisioner KPI 2013-2016.

Saat pertemuan tahunan Parlemen ASEAN (April 2012), Meutya Hafid mengkritisi delegasi parlemen Malaysia yang tidak kunjung meratifikasi berbagai konvensi internasional yang memberikan kewajiban negara ratifikatornya untuk lebih peduli terhadap nasib buruh migran, dan mendesak parlemen Malaysia untuk lebih aktif menekan pemerintah Malaysia agar memperlakukan TKI yang bekerja di Malaysia dengan lebih manusiawi.

Baca Juga: Isu Liar Dari Pihak Luar, Taufan Pawe Untuk Apa Munaslub? Golkar Solid di Belakang Airlangga Hartarto

Kini menjalani periode jabatan 2019-2024, ia diamanahi jabatan dari Fraksi Golkar DPR sebagai Ketua Komisi 1 DPR. Berbagai tugas besar menantinya, salah satunya RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) sebagai pengejawantahan kehadiran negara di era globalisasi pada individu masyarakat Indonesia. Meutya Hafid memperjuangkan RUU ini agar cepat disahkan karena didasarkan pada kebutuhan dan urgensinya.

Selain RUU PDP, Meutya Hafid juga merupakan salah satu sosok yang berada di belakang digitalisasi penyiaran. Konsep digitalisasi penyiaran nasional bagi Meutya Hafid penting dilakukan dalam upaya mewujudkan penyiaran nasional yang berkualitas melalui Analog Switch Off (ASO).

Program ASO yang dicanangkan oleh pemerintah tidak saja sebagai tuntutan perkembangan global, tetapi juga dianggap memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Indonesia.

Dalam 5 tahun berada di DPR, Meutya tidak mengalami konflik internal dengan jajaran pimpinan fraksi Golkar karena Meutya selalu mematuhi instruksi fraksi/partai. Ia sosok legislator yang profesional dalam bekerja. Dedikasi, loyalitas dan profesionalitas, itulah tiga kata yang bisa menggambarkan seorang Meutya Hafid.

Berita Golkar - Hijrah dan mendapatkan balasan yang lebih baik, begitu kira-kira gambaran sosok Ilham Pangestu, Anggota DPR RI Fraksi Golkar asal Aceh. Ia terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Aceh 2 melalui Partai Golkar setelah sebelumnya Ilham Pangestu menjabat sebagai anggota DPRK Kota Langsa dari Partai Gerindra.

Ilham Pangestu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPRK Kota Langsa dari Partai Gerindra dan pindah ke Partai Golkar pada tahun 2017. Soal kepindahannya ke Partai Golkar, tidak banyak yang terekam dan dikatakan oleh Ilham Pangestu. Hanya sebuah SK pemberhentian dari DPP Partai Gerindra nomor : 04-0065/Kpts/DPP-Gerindra/2017 tanggal 3 April 2017 yang berhasil ditemukan.

Selepas pindah partai, Ilham Pangestu langsung tancap gas, tidak butuh waktu lama di tahun yang sama, ia didapuk jabatan sebagai Ketua Partai Golkar Kota Langsa.

Baca Juga: Mukhtarudin: Permendag 20/2021 Biang Kerok Impor Baja Tak Terkontrol dan Tanpa Rekomendasi Kemenperin

Terlepas dari hijrahnya seorang Ilham Pangestu, ia kini sepenuhnya mengabdikan diri menjadi Kader Partai Golkar. Pengabdian Ilham Pangestu di Partai Golkar ia buktikan dengan terpilihnya ia sebagai anggota DPR RI dari Dapil Aceh 2, yang meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Bireuen, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe dengan raihan suara sebanyak 39.719 suara.

Keterpilihannya sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar menambah keyakinan bahwa jalan hijrah dengan berpindah partai merupakan pilihan yang terbaik bagi Ilham Pangestu.

Di DPR RI, kiprahnya cukup mudah diketahui. Gairah muda seorang Ilham Pangestu membuatnya banyak tersorot media sebagai politisi yang konsen terhadap persoalan dunia digital.

Sewaktu ia ditempatkan di Komisi 1 DPR, Ilham Pangestu banyak menyoroti masalah penyalahgunaan instrumen digital yang merugikan masyarakat seperti judi online, investasi bodong, termasuk perilaku netizen Indonesia yang menurutnya masih kurang baik di dunia digital.

Baca Juga: Maman Abdurrahman Usulkan Solusi dan Terobosan Entaskan Masalah Tambang Pasir Laut

Mitra kerja Komisi 1 DPR, Kemenkominfo pun sering ia kritisi ketika berada dalam agenda rapat di DPR. Bukan tanpa alasan Ilham Pangestu senang mengkritisi kinerja kementerian Kominfo. Baginya, informasi dan komunikasi merupakan jalan masuk yang cukup penting dalam membangun generasi bangsa.

Pasalnya, di era globalisasi tekhnologi seperti saat ini, peran penting dari Kementerian Kominfo patut diawasi secara ketat. Jika tidak, maka ada potensi ancaman tergerusnya nilai kebangsaan serta moral anak bangsa akibat akulturasi budaya dari luar.

Hal ini yang membuat seorang Ilham Pangestu khawatir. Seperti saat ia menyampaikan hal ini kepada khalayak ketika berada di Dapilnya di Lhokseumawe, Aceh 8 Maret 2020 silam.

“Kami minta Kominfo supaya memblokir situs perjudian online di Indonesia umumnya dan Aceh khususnya, mengingat situs tersebut kian menjamur,” katanya di Lhokseumawe, Aceh pada 8 Maret 2020.

Baca Juga: Resmi Lepas Jabatan Wagub, Golkar Banten Pastikan Usung Andika Hazrumy Jadi Cagub 2024

Dengan adanya upaya pembekuan situs-situs judi online, Ilham Pangestu berharap dapat menyelamatkan moral generasi bangsa. Karena ia banyak mendapat aduan masyarakat mengenai dampak negatif dari perjudian online ini, terutama oleh masyarakat Aceh yang menjadi konstituennya.

"Kita juga tidak dapat memungkiri bahwa susah membasmi situs-situs tersebut, meskipun telah banyak situs perjudian yang diblokir, namun situs perjudian online tetap saja menggurita dan menggerogoti moral anak bangsa. Kita juga tidak dapat memungkiri bahwa susah membasmi situs-situs tersebut, meskipun telah banyak situs perjudian yang diblokir, namun situs perjudian online tetap saja menggurita dan menggerogoti moral anak bangsa," katanya.

Masih dalam konteks dunia digital, Ilham juga seringkali mengingatkan mengenai pentingnya menyaring pemberitaan agar mendapatkan kebenaran yang hakiki. Dewasa ini, berita hoaks tersebar di mana-mana, menjadi hal lumrah dan hampir dianggap biasa. Ilham Pangestu justru mencoba melawan anggapan lumrah masyarakat.

Baca Juga: Ahmed Zaki Iskandar: Golkar DKI Jakarta Siap Lawan Gerakan Penggulingan Airlangga Hartarto

Ia memahami dampak dari penyebaran berita hoaks yang bisa berakibat buruk pada lingkungan sosial masyarakat. Dunia digital memang berkutat di media sosial dan sebagainya, tetapi jika kabar hoaks ini menyerempet sensitifitas sosial, bukan tak mungkin akan terjadi pergesekan horizontal terhadap sesama masyarakat Indonesia.

"Jangan sampai kita juga menjadi bagian dari penyebaran (sharing) berita hoaks itu yang akhirnya dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat umumnya. Dan, gunakan nalar dalam memahami pesan, selalu skeptis jangan buru-buru percaya dengan pesan-pesan medsos," imbuh Ilham Pangestu.

Seluruh perjuangan dan kata-kata Ilham Pangestu tersebut terekam jelas di berbagai pemberitaan. Kini ia tidak lagi duduk di Komisi 1 DPR. Terhitung 21 Maret 2022 Fraksi Golkar DPR merotasi Ilham Pangestu dan menempatkannya di Komisi V DPR dengan lingkup tugas di bidang infrastruktur dan perhubungan.

Baca Juga: Hindari Tumpang Tindih, Ridwan Hisjam Minta Persoalan Tata Kelola Tambang Pasir Laut Segera Diatasi

Maka tugas besar menantinya kembali, baru saja masuk Komisi V DPR, Ilham Pangestu kemudian diamanahi tugas menjadi anggota Pansus RUU IKN Nusantara sebagai proyek mercusuar pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Bersama 55 anggota Pansus IKN Nusantara lainnya, tugas berat merumuskan perundangan IKN Nusantara, termasuk unsur pemerintahan, pendapatan daerah dan sebagainya menanti dirinya.

Di daerah pemilihannya, Aceh 2, Ilham Pangestu terkenal sebagai orang yang dermawan. Tak heran jika kemudian masyarakat memilihnya sebagai anggota DPR RI, sebagai corong suara bagi mereka. Ilham Pangestu rajin berbagi, ia bahkan secara sengaja dan rutin menyisihkan gajinya untuk berderma sosial kepada masyarakat yang membutuhkan di Aceh.

Baca Juga: AMPG Babel Gelar Drag Race dan Drag Bike di Tanjungpinang 14-15 Mei 2022

Melalui kelompok relawan Sahabat Ilham Pangestu (SIP), ia seringkali membantu masyarakat seperti santunan yang diberikannya kepada sepasang Lansia. Sepasang lansia itu sebatang kara dan sering sakit-sakitan. Bantuan sembako dan obat-obatan pun diberikan oleh relawan Sahabat Ilham Pangestu sebagai upaya menjaga kehidupan dan membangun kepedulian terhadap sesama.

“Kita tetap berusaha berbagi dengan sesama, apalagi dimasa pandemi ini. Tujuannya sebagai rasa tanggung jawab moral kemanusiaan selaku wakil rakyat,” ungkap Ilham Pangestu pada 30 Desember 2021 lalu.

DPR RI dan Partai Golkar membutuhkan banyak sosok seperti Ilham Pangestu, muda, cerdas, progresif, berani dan perduli. Ia adalah cerminan orang Aceh yang agamis, nasionalis sekaligus moderat. Jika ada sepuluh saja sosok Ilham Pangestu di Aceh, maka masyarakat Serambi Mekah akan sejahtera, berkeadilan dan sentosa kehidupannya.