17 Juni 2019

Berita Golkar - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),  mengkritisi penerapan kebijakan sistem zonasi yang dinilai terlalu kaku dan terburu-buru. Banyak daerah yang belum siap dengan persebaran guru berkualitas, sarana prasarana, dan daya tampung sekolah negeri, sehingga penerapan sistem zonasi ini berpotensi merugikan peserta didik.

Baca Juga: Ferdiansyah Ungkap Standar Nasional Dikti Perlu Ditinjau Ulang, Ini Alasannya

"Sebenarnya PPDB ini dilihat dari tujuannya sangat baik, tapi lagi-lagi di Indonesia ini kondisinya tidak dapat disamaratakan. Harusnya dibuat bertahap, sama seperti penerapan kebijakan lain, kurikulum 2013, UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer), semuanya kan sangat bertahap," kata Ferdiansyah di Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.

Menurut Ferdiansyah, teknis pelaksanaan sistem zonasi ini harus dikaji dan dirumuskan kembali agar tidak merugikan masyarakat, utamanya peserta didik. "Kuncinya tolong PPDB dengan sistem zonasi ini jangan dibuat kaku, karena Indonesia ini dinamis. Artinya disesuaikan dengan kondisi daerah, asalkan Pemda bisa mempertanggungjawabkannya," tegas Ferdiansyah. 

Dinamis yang dimaksud Ferdiansyah adalah, baiknya kuota zonasi tidak dipatok 90 persen. "Angka-angka ini bagusnya dibuat range, bukan 90 persen. Tapi katakanlah 87-91 persen. Jalur prestasi juga misal dibuat range 4-6 persen, kalau 5 persen di jalur prestasi dan 5 persen di jalur perpindahan orangtuakanterlalu kaku," sesal Politisi dari daerah pemilihan Jawa Barat XI ini.

Ferdiansyah, kebijakan sistem zonasi ini juga harusnya dibuat peta jalan terlebih dahulu. "Harus ada peta jalan dan bertahap, itu kuncinya," tutup Ferdiansyah.

Kesiapan paling sepele misalnya, terkait PPDB yang harus digelar secara daring. Aturan ini tercantum di dalam pasal 5 Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB, bahwa PPDB dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan atau daring. "Padahal kita tahu, belum semua sekolah dari TK, SD hingga SMA apakah sudah memiliki fasilitas daring? Andai sudah punya, bagaimana koneksi internetnya, listrik, dan masalah teknis lain seperti SDM," ujarnya.

Sejumlah masalah dalam PPDB dengan sistem zonasi ini, kata Ferdiansyah, tidak akan terjadi jika kondisi dan kualitas pendidikan di Indonesia seperti kualitas guru, sarpras, dan latar belakang ekonomi masyarakatnya sudah relatif sama. "Kalau terjadi disparitas kualitas pendidikan seperti ini mana mungkin tidak menimbulkan masalah," ungkap anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ini.

Ia juga menyesalkan sosialisasi sistem zonasi dalam PPDB ini tidak masif di masyarakat. "Kemendikbud ini sukanya jalan sendiri, Komisi X ini tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi" kata Ferdiansyah.

Baca Juga: Rugikan Peserta Didik, Ferdiansyah Tolak Rencana Ujian Nasional Dipercepat

Untuk diketahui, Permendikbud 51/2018 merupakan penyempurnaan dari Permendikbud 17/2017 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat, dan Permendikbud 14/2018 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Penerimaan murid baru 2019 dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu zonasi dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal lima persen dan jalur perpindahan orangtua dengan kuota maksimal lima persen. Dalam hal ini, kuota zonasi 90 persen sudah termasuk peserta didik yang tidak mampu dan penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. [medcom]

fokus berita : #Ferdiansyah


Kategori Berita Golkar Lainnya