18 Juni 2019

Berita Golkar - Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Golkar, Muhtada Sobirin, menjadi pendaftar pertama seleksi calon wakil bupati Bekasi, Senin (17/6/2019).

Ada yang menarik di sini, saat ditanya program, Muhtada, menyebut ingin mengutamakan pemekaran Kabupaten Bekasi apabila terpilih menjadi wakil bupati Bekasi.

Gagasan pemekaran yang diusahakan Aliansi Utara (Alu) sebagai respons masyarakat bagian utara atas ketimpangan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Sebagai ganti, daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bekasi Utara digaungkan.

Baca Juga: Muhtada, Qomariyah dan Amin Daftar Calon Wakil Bupati Bekasi

“Pemekaran Kabupaten Bekasi itu harga mati untuk saya. Dari dulu saya pikirkan Kabupaten Bekasi harus dimekarkan, kenapa? Karena memang daerah lain yang potensinya lebih kecil sudah dimekarkan,” ucap Tada, sapaan akrab Muhtada, kepada awak media.

Ia mencontohkan Kabupaten Bogor Timur dan Kabupaten Pangandara. Daerah tersebut menurut Tada memiliki aset dan pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak sebesar Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan data BPS Jawa Barat, PAD Pangandaran pada 2016 hanya Rp64 miliar, sedangkan Kabupaten Bekasi mencapai Rp1,6 triliun. Pangandaran adalah kabupaten dengan PAD terkecil se-Jawa Barat.

“Kalau kita rubah (pemekaran, Red). Mungkin pemerataan pembangunan wabilkhusus Bekasi Utara bisa terjalin dengan baik antara pemerintah pusat dengan kabupaten yang baru. Kenapa? Karena APBN akan berbeda, kita akan disubsidi APBN ketika sudah misah,” imbuhnya.

Muhtada merasa terpanggil
Sebagai kader Golkar, Muhtada merasa terpanggil sehingga ia mendaftar sebagai calon wakil bupati Bekasi.

“Saya siap mendampingi Pak Eka di sisa jabatan. Saya sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi menginginkan perubahan signifikan terhadap Kabupaten Bekasn,” jelasnya.

Di luar keinginannya soal DOB, Muhtada melihat sejumlah problema masih mewarnai kabupaten berpenduduk 3 juta orang lebih ini. Salah satunya ketimpangan dalam segi tenaga kerja: angka pengangguran.

Kalau saya terpilih, RPJMD harus diubah. RJMD 2017-2022 harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” ucapnya.

“Kebutuhan mendesak lain yaitu manajerial Kabupaten Bekasi hari ini, tertunggak silpa yang besar. Silpa kita Rp1,1 triliun. Ini penting karena harus dialokasikan. Cita-cita saya 3 tahun tidak terjadi silpa,” demikian Muhtada.

Pada pemilihan anggota legislatif (pileg) Kabupaten Bekasi, Muhtada tidak terpilih menduduki kursi parlemen. [pojoksatu]

fokus berita : #Muhtada Sobirin


Kategori Berita Golkar Lainnya