18 Juni 2019

Berita Golkar - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta tak mau terburu-buru mengajukan hak interpelasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi. Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali akan mengkaji ulang kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.

"Kita akan lakukan kajian karena menyangkut masalah regulasi dan regulasi itu menyangkut masalah interpretasi terhadap pandangan payung hukum," kata Ashraf saat dihubungi, Selasa, 18 Juni 2019.

Baca Juga: Fraksi Golkar DPRD DKI Bakal Kaji Penerbitan IMB Reklamasi Oleh Gubernur Anies

Ashraf berencana membentuk tim yang terdiri beberapa ahli hukum. Dia juga akan melibatkan Komisi A bidang Pemerintahan, Komisi B bidang Perekonomian, dan Komisi D bidang Pembangunan. 

"Nanti satu minggu ke depan kita akan tahu pendapat Golkar ke mana," ucap dia.

Dia meminta Anies menjelaskan proses penerbitan IMB. Tak hanya pada anggota dewan tapi juga pada masyarakat.

"Biar jelas persoalannya agar ada titik temu. (Permintaan Golkar) itu saja, sementara belum bisa memutuskan seperti lain. Kita masih ditaraf minta penjelasan," ungkapnya.

Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta berniat mengajukan hak interpelasi untuk menanyakan proses penerbitan IMB Pulau Reklamasi. Penerbitan IMB Pulau Reklamasi diniali janggal mengingat tidak ada Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

"Ya itu bisa-bisa saja. Itu hak bertanya untuk menanyakan supaya tidak terjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat terkait kebijakan itu," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus di Jakarta Pusat, Senin, 17 Juni 2019.

Bestari menyebutkan prosedur penerbitan IMB harus jelas. Ia pun ingin mendengar langsung penjelasan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang DKI Jakarta

"Ini kan harus jelas, makanya kita bertanya. Kan itu saja, hak interpelasi kan cuma hak bertanya aja," ucap dia.

Bestari yakin banyak fraksi yang sepaham dengan pikirannya. Setidaknya, butuh 15 orang untuk menggelar rapat paripurna.

"Kalau interpelasi cuma 15 orang juga sudah cukup, sudah memenuhi syarat. 1 orang itu sekurang-kurangnya dua fraksi," pungkas dia.

Baca Juga: Ashraf Ali Heran Gubernur Anies Terbitkan IMB Untuk Bangunan di Pulau Reklamasi

Belum lama ini, Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 gedung di Pulau D hasil reklamasi. Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan).

Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. Bangunan itu sempat disegel Anies awal Juni 2018 karena tak memiliki IMB. [medcom]

fokus berita : #Ashraf Ali


Kategori Berita Golkar Lainnya