21 Juni 2019

Berita Golkar - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Kaharuddin Kadir mendatangi kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruan/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Parepare, Jumat (21/6/2019).

Kunjungan ketua harian DPD II Partai Golkar Parepare ini untuk mempertanyakan pelayanan dan kinerja kantor BPN Parepare menyusul banyak aduan warga.

"Bukan pertama kalinya saya ke sini dengan aduan yang sama. Saya sangat menyayangkan pelayanan yang ada di kantor ATR/BPN Parepare ini. Kenapa ini sering terjadi?" ujar Kahar dengan nada tinggi.

Baca Juga: Raup 5 Kursi di 3 Dapil, Golkar Duduki Lagi Ketua DPRD Parepare

"Ini lagi sudah satu tahun kasihan surat tanahnya diurus. Tertanggal 9 Januari 2018, tetapi belum selesai sampai sekarang. Kenapa begitu? Saya sudah ke atas tadi katanya datanya hilang. Kalau begitu pertanyaan saya, kenapa lepas tanggung jawab?" lanjut Kahar.

Kahar mempertanyakan penegakan reformasi agraria yang menjadi salah satu program presiden RI. Kahar mengancam akan melaporkan pelayanan kantor BPN Parepare ini ke BPN Pusat.

"Ini reformasi agrarianya dimana? Iktikad baik kantor BPN Parepare dalam menegakkan reforma agraria yang menjadi program presiden mana? Tidak ada kan. Sebagai informasi saja laporan yang mendominasi di DPRD Parepare itu adalah kinerja BPN Parepare loh. Jadi memang ini sudah lama. Saya akan laporkan ini ke BPN Pusat," ungkap ketua DPRD ini.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Hukum ATR/BPN Parepare, Dirman menuturkan, pihaknya tidak mau lepas tanggung jawab atas persoalan ini. Pihaknya tetap mencari berkas tersebut yang diduga dibawa oleh oknum.

"Kami tidak lepas tanggung jawab. Sebagai pelayan publik, kami langsung merespons, tetapi memang berkasnya tidak ada. Setelah kami diperlihatkan buktinya tadi, kami berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena bukan kesalahan lembaga tetapi perbuatan oknum," katanya.

Sebelumnya warga Parepare, Mujahidin mengadukan perubahan HGB menjadi hak milik yang tak kunjung kelar. Padahal, sudah setahun berlalu. Ironinya, berkasnya ternyata hilang.

"Padahal, saya selalu mengecek setiap bulan. Ini ada buktinya, pokoknya sudah tahapan-tahapannya semuanya sudah terlaksana, tetapi sampai saat ini belum ada penyelesaian. Ini sudah satu tahun lebih, maka itu saya mengadukan ini ke DPRD," kata Mujahidin. [rakyatku]

fokus berita : #Kaharuddin Kadir


Kategori Berita Golkar Lainnya