21 Juni 2019

Berita Golkar - Sepak terjang Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ternyata dianggap kurang memuaskan. Namun, Airlangga tetap menyatakan siap kembali maju sebagai calon ketua umum di Munas pada Desember nanti.

Politikus senior Golkar Yorrys Raweyai menorehkan catatan, kalau capaian Golkar di Pemilu 2019 tak menunjukan hasil yang memuaskan. Airlangga dianggap gagal memenuhi janji politik untuk memenuhi perolehan suara 110 kursi di parlemen.

Baca Juga: Pencapresan Airlangga Hartarto di Pemilu 2024 Belum Realistis

Kemunculan Airlangga pasca-Setya Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP sempat memberikan keran harapan publik. Ditambah pernyataan Airlangga tentang Golkar yang bersih bukan hanya slogan, bukan moralisme tanpa isi, tapi keniscayaan politik. Namun, semua itu berhenti hanya sebagai retorika semata.

Airlangga juga berjanji mengembalikan suasana kepartaian yang ekslusif, oligarkis dan birokratis menjadi terbuka dan transparan serta demokratis. Lagi-lagi, tak kunjung mengemuka dalam perjalanannya.

Kesibukan Airlangga yang duduk sebagai Menteri Perindustrian pun dianggap membuat aktivitas kepartaian Airlangga kurang terdengar nyaring di publik. Bahkan, bagi publik Golkar di daerah, Airlangga hanya terlihat di layar kaca.

"Retorika politik Airlangga hanya mampu terngiang di udara, tidak langsung menghampiri mata dan telinga mereka. Kinerja politik internal partai juga cenderung terbengkalai. Hampir tidak ada keriuhan dan geliat semangat berpartai yang terekam dalam berbagai kegiatan. Di beberapa tempat, kita hanya menyaksikan agenda-agenda kepartaian yang bersifat seremonial," ujar Yorrys.

Yorrys menuturkan, sebagai harapan baru dengan wajah baru dan terlepas dari masa lalu, Airlangga harus mampu mendefinisikan dirinya sebagai figur dan karakter berbeda. Ia perlu membuka diri pada kegelisahan internal dan pubblik saat ini.

Menurut pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Idil Akbar, pernyatan Yorrys sesuatu yang menarik sebagai otokritik bagi Golkar, khususnya kepada Ketua Umum Golkar. Hal itu bila melihat merosotnya suara Golkar di bawah Airlangga.

"Penurunan suara Golkar yang terjadi pada Pemilu 2019 harus menjadi catatan semua kader Golkar dan pimpinan Golkar. Saya kira evaluasi memang diperlukan sejauh tidak ada yang perlu dipersalahkan mengapa dan siapa yang bertanggung jawab atas suara Golkar yang tidak memenuhi nilai ekspektasi yang ditetapkan," ujarnya kepada Okezone, Jumat (21/6/2019).

Idil menyampaikan sejumlah faktor yang membuat suara Golkar tak sesuai target, pertama, jika Golkar menilai akan ada signifikansi dari efek ekor jas karena telah mendukung Jokowi sebagai capres sejak awal, harusnya tidak menjadi patokan. Problem Golkar bukanlah pada faktor dukungan capres, tetapi dinamika di internal Golkar yang mengkondisikan terjadinya penurunan tersebut.

"Kedua, faktor internal yang dimaksud adalah dramaturgi yang diperankan oleh ketum Golkar sebelumnya yang memiliki tendensi untuk dikenang publik yang ntah sadar atau tidak justru ikut menggerus suara Golkar. Diakui atau tidak, publik mengesankan Golkar tidak serius menggarap proyek anti-korupsi dan tetap mempertontonkan perilaku koruptif yang dilakukan ketum sebelumnya," ujarnya.

Baca Juga: Sekjen Satkar Ulama Puji Airlangga Berhasil Bawa Golkar Keluar Masa Sulit

Ketiga, Golkar juga harus mahfum bahwa kader pecahan Golkar juga menyebar dan membentuk partai sendiri. Dan yang paling mencolok dan cukup mempengaruhi atas menggerusnya suara Golkar adalah hadirnya Partai Berkarya.

"Jika di tahun sebelumnya, publik yang masih berempati dengan nostalgia orde baru menyandarkan pilihan ke Golkar, maka di Pemilu 2019 mereka mengalihkan dukungan ke Partai Berkarya yang jelas merupakan anak kandung langsung dari penguasa orde baru," katanya. [okezone]

fokus berita : #Airlangga Hartarto


Kategori Berita Golkar Lainnya