23 Juni 2019

Berita Golkar - Ketua DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam berharap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar dapat diselenggarakan tahun ini, karena masa kepemimpinan pengurus DPP Golkar akan berakhir pada Desember mendatang.

Pelaksanaan Munas Golkar sebelumnya digelar lima tahun lalu di Nusa Dua, Bali, yang berlangsung pada 30 November hingga 4 Desember 2014, yang menjadikan Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar. Novanto kemudian digantikan Airlangga Hartarto karena ditangkap KPK kasus korupsi e-KTP.

Baca Juga: 

Menurut Ridwan pelaksanaan Munas pada Desember nanti harus didahului Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar Agustus-September, untuk membahas sejumlah persoalan Golkar, seperti penurunan jumlah kursi di DPR dan membahas syarat-syarat calon ketua umum berikutnya, yang mampu menjadikan Golkar pemenang pada Pemilu 2024.

“Golkar harus mengulang kesuksesan 20 tahun lalu, di 2004, di masa kepemimpinan Akbar Tanjung Golkar jadi pemenang dengan jumlah 128 kursi di DPR, Pileg lalu hanya dapat 85 kursi, turun dari 91 kursi, sebelumnya ketua umum menargetkan bisa dapat 110 kursi,” tutur Ridwan.

1. Kepengurusan Golkar harus melibatkan kelompok millennial

Menurut Ketua Komisi VII DPR RI ini, siklus 20 tahun kemenangan Golkar dapat dicapai apabila dilakukan pembenahan pada Rapimnas dan Munas nanti. Selain itu, Golkar juga harus berani mempercayakan kepemimpinan dari pusat hingga di daerah dipegang generasi millennial.

“Jelang bonus demografi ini, Golkar harus berani meletakkan pimpinan pada generasi muda, dari tingkat pusat hingga daerah, kalau ingin menang harus didominasi anak muda, tanpa meninggalkan senior yang sudah meletakkan pondasi kepemimpinan. Idealnya, 70 sampai 80 persen anak muda, karena sejatinya dalam Panca Bakti Golkar, setiap kader harus mengedepankan pembangunan dan pembaharuan,” ujar mantan Ketua DPD I Golkar Jawa Timur ini.

2. Golkar harus mengubah paradigma lama agar tidak ditinggal pemilihnya 

Ridwan mengatakan untuk dapat memenangkan pemilu berikutnya, paradigma Golkar harus diubah. Golkar harus menjadi partai modern, terbuka, mandiri, dan setiap kebijakannya harus mengedepankan cek dan ricek, khususnya pada era maraknya hoaks.

Golkar juga harus memanfaatkan bonus demografi, dengan menjadi partainya kelompok millennial, serta memanfaatkan Revolusi Industri 4.0, yang tidak lepas dari peran kecanggihan teknologi informasi.

“Golkar harus menjadi kekuatan utama demokrasi di Indonesia. Kalau partai tidak dibenahi, maka demokrasi akan runtuh. Partai harus kuat secara kelembagaan, tidak boleh dikelola secara kekeluargaan, atau secara konvensional dan tradisional. Pemerintah harus juga memperkuat partai, contohnya anggarannya harus disiapkan agar partai tidak mencari dana ilegal,” kata Ridwan.

3. Calon ketua umum Golkar harus bersih dari kasus hukum

Anggota Fraksi Golkar lima periode ini menegaskan, rekomendasi syarat calon ketua umum yang akan dipilih di munas harus bersih dari kasus hukum, agar tidak mengulangi kasus Setya Novanto yang diturunkan di tengah jalan akibat tersangkut kasus korupsi e-KTP.

Baca Juga: 

Selain ketua umum, Sekjen Golkar Idrus Marham juga tersangkut kasus korupsi. Menurut Ridwan, hingga kini baru dua calon ketua umum yang serius maju mencalonkan diri, yakni ketua umum sekarang, Airlangga, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

“Ketua umum adalah figur partai yang tidak boleh mengulang kejadian sebelumnya, yang bermasalah hukum, setiap yang terindikasi tidak boleh ditempatkan di etalase, harus memenuhi syarat PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela), jangan kader yang cacat,” kata politikus berdarah Bugis ini. [idntimes]

fokus berita : #Ridwan Hisjam


Kategori Berita Golkar Lainnya