26 Juni 2019

Berita Golkar - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta mengkritisi penyerapan APBD DKI 2018. Realisasi belanja daerah pada 2018 hanya 82,03% dari total APBD Rp83 triliun.

Menurut anggota fraksi PKS DKI Muhammad Subki, banyak belanja publik yang gagal dieksekusi. Salah satunya perbaikan puskesmas dan sejumlah sekolah.

Baca Juga: Tumbang di Pileg 2019, 6 Politisi Senior Golkar Angkat Kaki Dari Kebon Sirih

"Demikian pula dengan pembangunan dan perbaikan JPO yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengurangi kecelakaan," kata Subki dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juni 2019.

Subki menyampaikan belanja pembangunan terkait kesejahteraan dan keselamatan warga harus diprioritaskan. Belanja daerah yang tidak optimal juga terjadi pada kegiatan besar, seperti pembelian tanah, gedung dan bangunan serta peralatan tetap.

"Penyerapan anggaran kegiatan tersebut sebetulnya sudah terjadi di periode sebelumnya. Apakah DKI tidak memiliki perencanaan yang baik untuk penyerapan anggaran kegiatan besar?" ucap dia.

Seharusnya, lanjut Subki, DKI belajar dari kegagalan belanja pada tahun sebelumnya. DKI juga harus cerdas mengantisipasi kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana.

Hal yang sama juga disampaikan anggota fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ruddin Akbar Lubis. Sejak 2018, Rumah Sakit Koja dibiarkan mangkrak.

"Pembangunan RS Koja tertunda akibat lelang yang berlarut-larut dan berkepanjangan," imbuh anggota fraksi Golkar DKI Ruddin Akbar Lubis.

Fraksi Golkar juga mengkritisi Rumah Sakit tipe D Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang memberlakukan kuota di sejumlah poli. Dalam sehari, mereka hanya membatasi 25 pasien.

"Apakah kebijakan ini dibenarkan dan apakah instruksi Gubernur atau kebijakan Kepala RSUD Kebon Bawang?" pungkas dia.

 [medcom]

fokus berita : #Ruddin Akbar Lubis


Kategori Berita Golkar Lainnya