19 Juni 2019

Berita Golkar - Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menyepakati peningkatan status kelembagaan badan tersebut menjadi Kementerian. Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak menilai, karena saat ini masih berstatus sebagai badan koordinasi, BNPB akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan peningkatan anggaran.

“Agar anggarannya tidak terganggu fungsi dari kelembagaan, Komisi VIII sepakat mengusulkan agar ada perubahan status dari Lembaga dalam bentuk Badan, menjadi Kementerian teknis. Apalagi Presiden sudah memberikan arahan terkait mitigasi bencana kepada BNPB dan stakeholder lainnya. Ini menjadi kewajiban kita semua,” papar Deding di sela-sela RDP Komisi VIII DPR RI dengan BNPB di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (18/6/2019).

Baca juga: Deding Ishak Prihatin Maraknya Jual Beli Jabatan Di Kemenag Pusat dan Daerah

Berdasarkan Data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BNPB per 14 Juni 2019, tren bencana di Indonesia tahun 2019 mencapai 1.993 kejadian, dengan komponen terbesar pada bencana angin puting beliung, diikuti banjir dan tanah longsor.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, tahun 2018 korban bencana di Indonesia menempati peringkat pertama di dunia. Bahkan selama 19 tahun terakhir, Indonesia menempati peringkat kedua dengan jumlah korban bencana terbanyak setelah Haiti.

Baca juga: Deding Ishak Ajak Masyarakat Kawal dan Awasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dengan urgensi inilah, Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari mengusulkan perlu dikuatkannya BNPB menjadi Kementerian Bencana. Hal ini didasari oleh banyaknya kendala dalam koordinasi dengan lembaga daerah dan tumpang tindih dalam penanganan kebencanaan yang membuat BNPB tidak maksimal. “Kenapa tidak sekalian dikuatkan menjadi kementerian, sebagai lembaga yang ultimate, jangan nanggung,” pungkasnya.

Peningkatan posisi ke level kementerian ini juga dinilai akan menambah efektivitas program dan terkait dengan besarnya anggaran di RAPBN 2020. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid, salah satu langkah meningkatkan anggaran adalah dengan peningkatan status kelembagaan. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan mengadakan rapat lanjutan dengan pihak-pihak terkait.

Baca juga: Deding Ishak Ajak Semua Caketum Berkompetisi Dengan Semangat Fastabiqul Khairat

“Peningkatan status ini nantinya akan ada rapat khusus dengan tim BNPB yang sudah ditugaskan oleh Mensesneg untuk membicarakan hal itu. Apakah itu harus dengan mengubah undang-undang atau tanpa mengubahnya. Kami akan bertemu segera. Kami juga gembira BNPB sudah diminta oleh Setneg untuk membicarakan kemungkinan kenaikan status ini. Bukan hanya ide dari DPR tapi juga dari Pemerintah,” tutup Sodik. [kontributor Jakarta]

fokus berita : #Deding Ishak


Kategori Berita Golkar Lainnya