02 Juli 2019

Berita Golkar - Calon anggota DPRD Sulsel dari Partai Golkar, Rahman Pina, diperiksa oleh penyidik kepolisian di Mapolda Sulsel, Senin (1/7/2019).

Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi pada Pemilihan Umum 2019 pada bulan April lalu.

Kabid Humas Polda Sulsel mengatakan, Rahman Pina yang kini masih menjadi legislator di DPRD Kota Makassar diperiksa sebagai saksi.

Dalam kasus ini, ada oknum penyelenggara yang menambah suara Rahman Pina dalam DAA1 yang tidak sesuai dengan C1 dari TPS di dua Kecamatan di Makassar, yakni Kecamatan Biringkanaya dan Panakukang.

"Jadi ada salah satu operator ini menambahkan suaranya ke Rahman Pina. Tidak dijelaskan berapa suara yang ditambahkan," kata Dicky saat diwawancara wartawan, Selasa (2/7/2019).

Dicky mengatakan, saat ini pihaknya masih menyelidiki apakah Rahman Pina juga berperan pada penambahan suaranya oleh oknum penyelenggara pemilu.

Yang jelas, kata Dicky, pihaknya sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan penggelembungan suara ini. Kelimanya yakni Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Biringkanaya yang bernama Adi dan ketua PPK Kecamatan Panakukang atas nama Umar.

"Keduanya berperan lalai dalam pengawasan saat pelaksanaan penghitungan perolehan suara pemilu sehingga penetapan suara tidak sesuai antara C1 dari TPS dengab DAA1 yang dikeluarkan oleh PPK," terang Dicky.

Selain dua ketua PPK, polisi juga menetapkan Panitia Pemungutan Suara dari Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, yang bernama Fitri karena meminta kepada petugas input data untuk mengubah suara Rahman Pina dengan memberinya imbalan.

Sementara itu, dua tersangka lainnya adalah Rahmat dan Ismail yang masing-masing merupakan operator KPU di Kecamatan Biringkanaya dan PPS di Kecamatan Panakukang.

"Kalau Rahmat mengubah suara dari inputan dan mendapatkan upah berupa uang, sementara Ismail mengubah suara yang ada dalam inputan," pungkas Dicky. [kompas]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya