05 Juli 2019

Berita Golkar - Wasekjen DPP Partai Golkar Samsul Hidayat mengatakan Surat Arahan Dewan Pembina DPP Partai Golkar yang beredar di media akhir-akhir ini adalah hal yang wajar. Menurut Samsul, arahan, nasihat dan evaluasi yang disampaikan Dewan Pembina adalah hal biasa diera Ketua Umum siapapun dan sifatnya general, bukan evaluasi kepemimpinan pribadi ketua umum.

Baca Juga: Samsul Hidayat Tegaskan Desakan Munas Dipercepat Itu Hanya Pendapat Pribadi

"Ini kan jadi heboh dipolitisasi seolah evaluasi terhadap kepemimpinan Airlangga, entah apa maksudnya pihak yang menyebarluaskan surat internal partai kepada media dan publik," ujar Samsul, Jumat (5/7/2019).

Samsul menenggarai ada pihak yang sengaja mempolitisasi dan memperkeruh situasi hanya demi kepentingan kejar target jadi menteri pada oktober 2019 atau demi Munas Partai Golkar.

"Partai dalam kedaan solid, capaian Airlangga pun patut diapresiasi. Bayangkan dari elektabilitas Partai Golkar dibawah 8% karena dualisme, kasus 'papa minta saham', tertangkapnya Setya Novanto, Fadh dan lain-lain, Airlangga mampu merebut 85 Kursi dengan urutan kedua dan sukses Pilpres 2019," tuturnya.

Dirinya pun meminta evaluasi kegiatan dan program yang telah dilaksanakan sebagai hal rutin dan biasa, termasuk Pilpres dan Pileg 2019, apa kurang-lebihnya, apa positif-negatifnya, memang harus ada evaluasi.

"Mengarahkan presepsi publik dan kader agar melakukan evaluasi kepemimpinan Pak Airlangga dengan menyebar surat internal arahan dari dewan pembina kepada media adalah langkah keliru, menghalalkan segala cara dan tidak etis," ujar Samsul.

Berikut isi surat arahan yang dikirimkan Dewan Pembina Golkar kepada DPP Partai Golkar yang beredar di kalangan wartawan:

1. Hasil Pemilu 2019 menempatkan Partai Golkar (PG) sebagai pemenang kedua berdasarkan perolehan kursi DPR RI sebanyak 85 kursi. Dibandingkan dengan hasil Pemilu 2014 sebanyak 91 kursi, terjadi penurunan perolehan dan juga di bawah target yang ditetapkan untuk Pemilu 2019, yaitu 110 kursi. Dewan Pembina Partai Golkar (Wanbin PG) berpendapat meskipun kita bisa merasa lega karena mendapatkan kursi DPR RI kedua terbesar di saat situasi partai sulit dan kurang menggembirakan, akan tetapi DPP-PG tetap selayaknya melakukan evaluasi menyeluruh dan objektif terhadap penurunan jumlah kursi legislatif di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota apalagi dengan perolehan jauh dari target yang diharapkan. Sehingga dapat menjadi bahan pembenahan partai dan juga sebagai masukan dalam pelaksanaan Sukses Pilkada 2020 dan Sukses Pemilu 2024.

2. Dewan Pembina Partai Golkar (Wanbin PG) berpendapat bahwa hasil yang dicapai dalam Pemilu 2019 ini dan evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh DPP-PG sebagaimana dimaksud dalam butir 1 merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban dan menjadi bahan penilaian kinerja DPP-PG dalam Munas PG 2019. Dengan demikian, tidak perlu menjadi perbincangan dan polemik terbuka antara sesama kader dan unsur keluarga besar PG yang berpotensi menimbulkan kegaduhan yang merugikan partai.

3. Wanbin PG menyarankan kepada DPP-PG agar segera mengadakan rapat pleno untuk melakukan persiapan dan menetapkan jadwal rapat pimpinan nasional dalam rangka konsolidasi PG pasca Pemilu 2019 sekaligus melakukan persiapan dan menetapkan tanggal Munas pada akhir 2019 yang akan datang

4. Wanbin PG berpendapat bahwa Munas 2019 nanti merupakan momentum untuk mengembalikan jati diri PG yang bersifat mandiri, terbuka, demokratis, moderat, solid, mengakar, responsif, majemuk, dan egaliter. Munas 2019 hendaknya merupakan titik awal bagi kemandirian dan kejayaan Partai Golkar 2024.

5. Oleh karena itu, Wanbin PG berpendapat bahwa Munas 2019 terbuka bagi setiap kader PG yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk maju menjadi calon ketua umum PG agar terjadi persaingan sehat, terbuka, dan demokratis. Sehingga diharapkan Munas 2019 menjadi ajang kompetisi ide dan gagasan bagi para calon ketua umum dalam mengemban tugas 2019-2024 untuk mengembalikan kemandirian dan kejayaan PG.

Baca Juga: Samsul Hidayat Tegaskan Desakan Munas Dipercepat Itu Hanya Pendapat Pribadi

6. Sebagai partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang kemudian mencalonkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024, Wanbin PG berpendapat bahwa posisi politik PG hendaknya diselaraskan dengan penggarisan anggaran dasar partai, yakni mandiri, responsif, majemuk, dan mengakar. PG hendaknya menghindari ketergantungan kepada kekuasaan, merespons secara kritis kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menjaga kemajemukan dalam masyarakat. Dengan demikian, PG dapat mendudukkan diri sebagai partai yang disegani kawan dan dihormati lawan serta mengakar dan mempunyai konstituen yang loyal di masyarakat. [okezone]

fokus berita : #Samsul Hidayat


Kategori Berita Golkar Lainnya