06 Juli 2019

Berita Golkar - Politisi Senior Partai Golkar Ridwan Hisjam menganjurkan agar Musyawarah Nasional Partai Golkar sebaiknya diselenggarakan setelah semua agenda politik nasional selesai dilaksanakan. Agenda politik nasional yang dimaksud Ridwan adalah tahapan pileg dan pilpres sampai dengan pelantikan para wakil rakyat dan presiden-wakil presiden terpilih.

Baca Juga: Kembalikan Kejayaan, Ridwan Hisjam Sebut Golkar Harus Diisi Kaum Muda

"Sebaiknya Munas Golkar dilaksanakan setelah semua agenda politik sudah selesai sehingga bisa mengevaluasi menyeluruh pada saat Munas tersebut," ujar Ridwan saat dihubungi, Sabtu (6/7/2019).

Menurut Ridwan, ketika Munas digelar setetah terselesainya agenda politik, maka evaluasinya bisa komprehensif. Apalagi, kata dia, kepemimpinan Ketum Airlangga Hartarto berlangsung hingga Desember 2019.

"Jadi, satu paket sampai dengan pelantikan DPR dan presiden terpilih. Nah, ketika Munas nanti akan dievaluasi secara menyeluruh, bagaimana kontribusi dan hasil pilpres dan pileg Partai Golkar. Kemudian juga bagaimana keberadaan Golkar di DPR-MPR dan pemerintahan, termasuk perolehan meteri berapa," terang dia.

Terkait waktu Munas Golkar, Ridwan mengaku tidak menjadi masalah jika dipercepat atau tetap dilaksanakan pada Desember 2019. Namun, dia berharap kalau pun dipercepat, tetap dilakukan pasca pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober 2019.

"Yang terpenting, digelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas terlebih dahulu. Nanti, Rapimnas bisa memutuskan waktu munasnya, apakah dipercepat atau tetap pada Desember 2019. Rapimnas juga bisa membahas syarat-syarat calon ketua umum berikutnya, yang mampu menjadikan Golkar pemenang di Pemilu 2024 nanti," ungkap dia.

Anggota Fraksi Golkar lima periode ini juga menegaskan, rekomendasi syarat calon ketua umum yang akan dipilih di Munas, harus bersih dari kasus hukum, agar tidak mengulang kasus Setya Novanto yang diturunkan di tengah jalan akibat tersangkut kasus korupsi E-KTP.

Selain ketua umum, Sekjen Golkar Idrus Marham juga tersangkut kasus korupsi. Menurutnya, hingga saat ini baru dua calon ketua umum yang serius untuk maju mencalonkan diri, yakni ketua umum petahana Airlangga, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

“Ketua umum adalah figur partai yang tidak boleh mengulang kejadian sebelumnya, yang bermasalah hukum, setiap yang terindikasi tidak boleh ditempatkan di etalase, harus memenuhi syarat PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela), jangan kader yang cacat,” pungkas politisi berdarah Bugis ini. [beritasatu]

fokus berita : #Ridwan Hisjam


Kategori Berita Golkar Lainnya