09 Juli 2019

Berita Golkar - Angkatan 66 adalah angkatan yang lahir lalu bertarung dengan dibekingi oleh tentara. Tak hanya golongan mahasiswanya, tapi juga sebuah golongan yang kemudian dikenal sebagai Golongan Karya (Golkar).

Ketua Umum pertama Golkar adalah Brigadir Jenderal Djuhartono, sebelum akhirnya digantikan jenderal lain bernama Brigadir Jenderal Soeprapto Soekowati. Djuhartono jadi Ketua Umum Golkar sejak 1964 hingga Desember 1965.

Sebagai militer, baik Djuhartono maupun Soekowati telah lama dekat dengan politikus dan aktivis sipil. “S. Soekowati, Let. Kol. Djuhartono dan Mayor Harsono dan kawan- kawan membentuk macam-macam Badan Kerjasama (BKS) golongan-golongan Karya dan Militer seperti BKS Buruh Militer, BKS Seniman Militer, BKS Pemuda Militer dan lain- lain,” tulis Junus Jahja dalam Catatan seorang WNI: Kenangan, Renungan & Harapan (1989: 44).

Sebelum Golkar berdiri, Djuhartono adalah orang penting di Front Nasional, di mana dia menjadi Wakil Sekretaris Jenderal. “Sebenarnya badan ini (Front Nasional) semula bagi kepentingan perjuangan pembebasan Irian Barat, Ketika Angkatan Darat membentuk Front Nasional Pembebasan Irian barat. Saya diangkat sebagai salah seorang dari tiga sekretaris. Ketika itu pangkat saya kolonel, dirasakan adalah penting ada wakil AD di situ untuk memimpin proses,” aku Djuhartono seperti dikutip Saskia Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI (2010: 176).

Setelah Irian Barat dianggap selesai, ada tuntutan dari partai-partai untuk membubarkan Front Nasional, karena ada AD ada di sana.

Golkar yang Sukarnois

Sepengakuan Djuhartono, seperti dicatat Saskia Wieringa, Presiden Sukarno pernah bilang padanya, “Djuhartono, dengan bantuanmu kita dapat menampung PKI.”

Djuhartono, seperti hampir semua perwira tinggi AD, sebenarnya tidak percaya PKI. Front Nasional pun tidak bubar. Pada 20 Oktober 1964, seperti dicatat David Reeve dalam Golkar: Sejarah Yang Hilang (2013: 258), dalam rapat gabungan dewan pimpinan pusat Front Nasional dan 61 golongan karya, para peserta sepakat untuk membentuk Sekretariat Bersama (Sekber). Inilah yang menjadi cikal-bakal Golongan Karya.

Sepenuturan Djuhartono, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), di masa Sekber berdiri, juga ingin bergabung. “Tetapi kami tidak mengundangnya. Kami tidak dapat begitu saja menolaknya, tetapi soalnya mereka organisasi yang telah bergabung dengan suatu partai,” kata Djuhartono.

Akhirnya Sekber Golkar kemudian menjadi musuh Gerwani. Djuhartono mengaku, “kami mengontrol massa mengambang perempuan yang juga ingin mereka (Gerwani) pengaruhi.”

Sekber Golkar menjadi organisasi besar yang mengontrol 40 juta rakyat dan menurut Djuhartono cukup dominan.

Menurut David Reeve (hlm. 260), Djuhartono dan Imam Pratignjo (pimpinan Front Nasional) sepertinya tokoh yang tidak memihak, pemberes masalah, klien dengan beberapa patron, dan terkait dengan Subandrio (Menteri Luar Negeri dan pimpinan Badan Pusat Intelejen).

Di bawah orang macam Djuhartono, Pratignjo, dan Junius Kurami Tumakaka (tokoh Kristen), Sekber adalah Sukarnois. Setelah Desember 1965 dan tak lagi dipimpin Djuhartono, Sekber tidak berpihak ke Sukarno lagi, bahkan cenderung kepada Soeharto.

Pada zaman Orde Baru Sekber Golkar hanya disebut Golkar dan mendukung Soeharto dalam Pemilu. Di awal-awal Soeharto berkuasa, Djuhartono kembali ke Angkatan Darat. Menurut catatan Harsya Bachtiar dalam Siapa Dia Perwira Tinggi TNI AD (1988: 104), Djuhartono sejak Mei 1968 adalah anggota Kelompok Politik Team Politik, Ekonomi, Sosial (Poleksos) dari orang nomor satu di Angkatan Darat. Kala itu Kasad dijabat oleh Jenderal Maraden Panggabean. Pangkat Djuhartono adalah brigadir jenderal.

Dari PRRI ke BKS

Pada 1965, usia Djuhartono sekitar 40. Harsya Bachtiar mencatat dia lahir tahun 1925. Karier militernya di zaman Jepang adalah komandan peleton Tentara Sukarela Pembela tanah Air (PETA) di Yogyakarta. Setelah Indonesia merdeka, seperti kebanyakan tentara PETA, dia ikut TNI. NRP-nya 13108.

Djuhartono bertugas di Sumatra pada 1950-an. Di paruh kedua 1950-an Djuhartono, yang pemuja Sukarno, berada di teritori dari TT II (Kodam II) Sriwijaya, Sumatra Selatan.

Dalam pergolakan PRRI di Sumatra Selatan, Djuhartono tampil sebagai pendukung pemerintah pusat. Setelah Letnan Kolonel Barlian—Panglima Tentara & Teritorium II Sriwijaya, yang berpusat di Palembang—mengambil alih kekuasaan, Mayor Djuhartono yang tidak setuju pun menentangnya. Kala itu Djuhartono adalah pejabat komandan Resimen 5. Dia sempat melarikan diri ke pelabuhan udara Talang Betutu, di pinggiran kota Palembang.

Laporan clash antara Djuhartono dengan Barlian membuat KSAD Kolonel Abdul Haris Nasution harus turun tangan. “Untuk menghindari pertempuran saya diminta segera ke Palembang […] kami mendarat dalam curah hujan yang keras, yang datang menjemput adalah komandan AURI Talang Betutu bersama pejabat komandan Resimen 5 (Djuhartono),” kata Nasution dalam memoar Memenuhi Panggilan Tugas: Jilid 4 Masa Pancaroba (1984: 83).

Djuhartono kemudian ditarik ke Jakarta. Letnan Kolonel Barlian, juga para perwira menengah yang terlibat PRRI, kemudian aman tanpa Djuhartono di Sumatra Selatan.

Dia kemudian tak ditempatkan sebagai perwira tempur dengan membawahi pasukan tempur. Djuhartono menjadi perwira yang berhubungan dengan orang-orang sipil dengan aktif di BKS-BKS dan akhirnya di Front Nasional lalu Sekber Golkar.

Setelah di Sekber Golkar, Djuhartono sempat ditarik lagi ke jajaran staf petinggi Kasad ketika Soeharto mulai berjaya. Harsya Bachtiar mencatat setelah tak di Angkatan Darat lagi Djuhartono pernah menjadi Presiden Direktur PT AOA Zamrud Aviation Corporation dan Ketua Indonesia Association Carrier (INACA).

Djuhartono tutup usia di Jakarta pada 10 Mei 1987 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Di zaman Orde Baru dia hanya dikenal sebagai pendiri Golkar. Di luar itu, namanya jarang disebut. [tirto]

fokus berita : #Djuhartono


Kategori Berita Golkar Lainnya