09 Juli 2019

Berita Golkar - Presiden Joko Widodo tak ikut campur dan memengaruhi proses pemilihan Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2019 mendatang.

Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. Menurutnya, Jokowi juga tak dalam posisi memberi restu kepada sosok yang maju dalam perebutan kursi Golkar 1.

Baca Juga: Ali Mochtar Ngabalin Rayu PAN Merapat Ke Pemerintahan Jokowi

"Ini berjalan saja, berjalan alami. Jadi enggak ada lah itu menunggu restu dari presiden, saya pastikan tidak," kata Ngabalin dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (9/7).

Ngabalin meminta semua pihak tak mengaitkan pemilihan ketum partai berlambang pohon beringin itu dengan Jokowi. Ia menyebut masyarakat bisa tersesat bila dikatakan faktor restu Jokowi akan menentukan kandidat untuk menduduki kursi ketua umum Golkar.

"Kalau presiden dan pemerintah mengintervensi sampai menunggu arah angin dari presiden Jokowi itu sesuatu yang publik bisa tersesat di siang bolong," ujarnya.

Ngabalin merupakan kader Golkar. Namun ia saat ini tak aktif sebagai pengurus partai yang besar di era Orde Baru itu.

Menurut Ngabalin, Golkar adalah partai terbuka sehingga tak ada satu orang pun atau satu kekuatan apapun yang bisa mendominasi pergerakannya dalam dunia politik di tanah air.

"Karena itu kaitannya dengan posisi Golkar baik Munas maupun atur-mengatur sama sekali tidak ada urusannya dengan Presiden Joko Widodo," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Andi Sinulingga menyebut faktor restu dari Presiden Jokowi akan sangat menentukan bagi kandidat untuk menduduki posisi ketua umum di ajang forum Munas selanjutnya.

"Karena kalau kita lihat restu Pak Jokowi. Siapa yang direstui Pak Jokowi saya kira itu yang akan memimpin Partai Golkar nanti," kata Andi dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (7/7).

Lebih lanjut Andi mengatakan bahwa Jokowi sendiri ingin semua agenda masing-masing koalisi partai politik sudah selesai sebelum resmi dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Baca Juga: Rencana Ijtima Ulama III Usai Pilpres 2019, Ini Tanggapan Ali Mochtar Ngabalin

Jokowi, kata Andi, ingin saling duduk bersama para ketum parpol pengusungnya yang sudah memiliki legitimasi kuat dari para kader-kadernya masing-masing.

"Pak Jokowi inginnya duduk dengan para ketum partai yang sudah memiliki legitimasi kuat. Jadi sebelum dilantik, semua agenda parpol sudah beres semua," kata dia. [cnnindonesia]

fokus berita : #Ali Mochtar Ngabalin


Kategori Berita Golkar Lainnya