11 Juli 2019

Berita Golkar - RANGKAIAN aksi massa warga Hong Kong dalam menentang pemberlakukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi, yang hendak disahkan Dewan Legislasi Hong Kong membuahkan hasil. Pada Selasa (9/7) Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, menegaskan bahwa RUU Ekstradisi yang mulai dibahas sejak Februari lalu tersebut sudah ‘mati’ dan menjadi ‘kegagalan total’.

Unjuk rasa besar-besaran yang diiringi sejumlah bentrokan keras dengan aparat tersebut dimulai sejak 9 Juni dan mencapai puncaknya pada Senin (1/7/2019), yang berujung pada pendudukan gedung parlemen. Selama beberapa pekan, ratusan ribu hingga jutaan orang dari berbagai lapisan masyarakat memadati jalan-jalan utama Hong Kong dan diyakini sebagai aksi massa terbesar sejak integrasi Hong Kong dengan China.

RUU yang juga meliputi Taiwan dan Makau itu mengatur ekstradisi para tersangka pidana kriminal ke China Daratan, sebutan warga Hong Kong untuk China. Jika RUU Ekstradisi disahkan, pemerintah China dapat leluasa menangkap para tersangka kasus pidana maupun politik yang melarikan diri ke Hong Kong dan membawa mereka ke daratan utama untuk diadili.

Pemicu dibahasnya RUU ini bermula dari kasus seorang warga Hong Kong, yang membunuh dan menarik uang ATM kekasihnya yang tengah hamil ketika berkunjung ke Taiwan. Lantaran Hong Kong dan Taiwan tidak memiliki perjanjian ekstradisi, dia tak bisa diadili dan hanya dijerat dengan kasus pencucian uang di Hong Kong.

Kendati pemerintah Hong Kong berjanji untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia yang mengikat secara hukum, para pegiat demokrasi di Hong Kong tetap bersikap resisten terhadap sistem hukum China Daratan, yang dinilai bias dan kental nuansa politik sesuai selera rezim Partai Komunis.

Masyarakat Hong Kong khawatir RUU Ekstradisi tersebut akan digunakan untuk membidik para musuh politik China, yang selama ini bermukim di sana. Mereka menolak penghapusan kebijakan ‘satu negara, dua sistem’, yang sudah dinikmati warga Hong Kong sejak Inggris menyerahkan kedaulatan negeri itu kepada China pada 1997.

Ambisi Berkuasa China
Wilayah Hong Kong resmi jatuh ke pangkuan Inggris Raya sejak China takluk di Perang Candu I (1839-1842). Berlanjut pada 1898, China berhasil menegosiasikan status kepemilikan Inggris Raya atas Hong Kong menjadi ‘sewa’ selama 99 tahun.

Selama kurun waktu tersebut, negeri kepulauan Teluk Kowloon ini menjelma pusat keuangan dunia, sebuah pelabuhan peti kemas tersibuk, jalur utama perdagangan, dan juga industri perfilman yang tumbuh pesat. Hong Kong juga menikmati iklim demokrasi, termasuk keleluasaan dalam menggelar aksi protes, mengkritik pemerintah, hingga kebebasan media.

Sebagai Wilayah Administrasi Khusus, Hong Kong memiliki keistimewaan yang tidak didapatkan di China Daratan, meliputi sistem hukum, mata uang, bea cukai, imigrasi, dan peraturan jalan di jalur kiri. Urusan yang ditangani Beijing adalah pertahanan nasional dan hubungan luar negeri. Otonomi ini berlaku setidaknya selama 50 tahun atau sampai dengan 2047.

Dalam beberapa tahun belakangan, warga Hong Kong menilai pengaruh politik China perlahan mulai merasuki sendi kehidupan mereka. Salah satunya soal pemilihan pemimpin tertinggi Hong Kong, yang disebut sebagai Pemimpin Eksekutif. Carrie Lam, misalnya, terpilih pada 2017 oleh komisi berisikan 1.200 pejabat pro-Beijing. Sementara setengah anggota parlemen Hong Kong juga tidak dipilih lewat pemilihan umum yang demokratis.

China juga melakukan pendekatan secara geografis dengan membangun jembatan laut penghubung antara Hong Kong dan Makau sepanjang 55 kilometer, menjadikannya jembatan terpanjang di dunia.

Pembangunan jembatan yang diresmikan Oktober 2018 lalu ini merupakan bagian penting dari proyek Greater Bay Area yang mendorong Kawasan Pearl River Delta, yaitu sembilan kota di provinsi Guangdong sebagai pusat ekonomi dan teknologi. Dengan mengintegrasikan Hong Kong dan Makau yang sebelumnya terpisah lautan, lambat laun hal ini akan menjadi semacam ‘belenggu’ dan menguatkan dominasi China.

Dalam bingkai yang lebih besar, Greater Bay Area juga tak lepas dari mega-proyek One Bealt One Road (OBOR), sebuah proyek ambisius China dalam pembangunan infrastruktur global yang fokus pada penghapusan hambatan dagang (trade barriers), guna mengurangi biaya perdagangan dan investasi. Tujuannya adalah memperkuat pengaruh politik dan akses ekonomi China di berbagai penjuru dunia, utamanya Eropa dan Asia.

Demi merealisasikan mimpi tersebut, China secara gencar membangun kerjasama pembangunan infrastruktur di berbagai negara, baik berupa jalur kereta api antarnegara, tol darat, tol laut, pelabuhan bahkan juga jaringan pipa minyak antar negara. Pembangunan jembatan penghubung Gretater Bay Area dengan Hong Kong dan Makau, serta pengesahan RUU Ekstradisi diyakini menjadi salah satu jalan untuk memuluskan dominasi China ini.

Respons Masyarakat Internasional
Untuk lebih menarik perhatian, para demonstran Hong Kong dalam aksi protesnya meminta dukungan masyarakat internasional untuk menolak RUU Ekstradisi dengan memanfaatkan momentum KTT G20 di Osaka, Jepang. Ribuan massa mengadakan long march ke konsulat negara peserta G20, membacakan deklarasi, dan menyerahkan petisi dalam Bahasa Inggris, diikuti berbagai bahasa negara-negara G20 lain termasuk Jepang, Bahasa Indonesia, Spanyol, Prancis, Jerman, Korea, dan Italia.

Aksi ini mendapat respons beragam. Beberapa negara, terutama pihak Barat, menerima petisi ini dengan baik, sebagaian lagi menolak untuk bertemu dengan para demonstran karena tidak ingin terseret dan lebih memilih menjaga hubungan baik dengan China. Sementara Indonesia memilih bersikap hati-hati, dan menjadi salah satu pihak konsulat yang menolak untuk menemui perwakilan demonstran.

Meskipun demikian, Indonesia sebaiknya tetap memperhatikan secara saksama perkembangan situasi di Hong Kong. Menurut data Sekretariat Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Hong Kong, saat ini terdapat sekitar 380.000 buruh migran yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga atau caregiver di Hong Kong. Dari jumlah tersebut, sekitar 165.000 atau 43% di antaranya berasal dari Indonesia.

Untuk itulah, Indonesia sangat berkepentingan terhadap situasi politik dan ekonomi di Hong Kong, dan semaksimal mungkin harus dapat menjaga dan melindungi keselamatan serta kesejahteraan para buruh migrannya. Meski untuk sementara waktu aksi massa mulai mereda, para aktivis pro-demokrasi, salah satunya Joshua Wong, menanggapi pernyataan Carrie Lam dengan skeptis dan berjanji akan terus melakukan perlawanan sampai RUU Ekstradisi benar-benar dicabut.

Sebagai negara besar dan pemimpin ASEAN, Indonesia sejatinya dapat menggunakan pengaruhnya untuk tetap aktif dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan dunia tanpa bermaksud mencampuri urusan domestik negara lain. Secara kolektif, ASEAN dapat menjadi sebuah kekuatan yang memiliki daya tawar tinggi secara politik dan ekonomi dalam menghadapi isu-isu global secara beradab, tak terkecuali atas dominasi China dengan proyek OBOR-nya, yang juga menyasar ke wilayah Asia Tenggara.

Pengaruh China secara global tak lagi terbantahkan. Sikap tegas dan waspada terhadap segala hal yang berpotensi menjadi ancaman bagi negara wajib dilakukan agar Indonesia tidak mudah tunduk pada upaya dominasi yang dilakukan. Dengan begitu, eksistensi Indonesia dalam kancah global semakin diperhitungkan dan dapat berdiri sejajar dengan negara-negara adidaya lainnya. [inews]

Dave Akbarshah Fikarno, ME
Anggota Komisi I DPR

fokus berita : #Dave Laksono


Kategori Berita Golkar Lainnya