12 Juli 2019

Berita Golkar - Fungsionaris Partai Golkar, Syamsul Rizal, menyebut sukses atau pergantian kepemimpinan partai politik wajar saja. Terkait rencana Munas Golkar mendatang, Syamsul Rizal mengkritik kebijakan mem-Plt-kan sejumlah DPD II Golkar.

"Munas itu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan kebetulan periodesiasi kepemimpinan Golkar memang berakhir di tahun 2019 ini," kata Syamsul dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (12/7/2019).

Baca Juga: Fungsionaris Golkar Ini Nilai Airlangga Tak Pedulikan Pesan Jokowi dan JK

Menurut syamsul, jajaran pengurus DPP Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto harus bisa menangani konflik perbedaan pandangan menjelang munas. Dia kemudian berbicara soal 'kebijakan' mengganti sejumlah pengurus DPD tingkat II Golkar karena isu dukung-mendukung caketum Golkar. Isu ini sendiri sudah diluruskan pengurus DPP Golkar.

"Bukan kemudian menerapkan gaya kepemimpinan yang otoritarian dengan mem-plt-kan DPD II yang barusan berjuang dalam pemilu, apalagi para DPD II ini kan sudah membantu kinerja Airlangga secara maksimal," sebut dia.

"Airlangga lupa bahwa perilaku melakukan plt DPD II pendukung Bamsoet secara tidak langsung kepemimpinannya gagal dan telah melakukan kegaduhan politik yang akan berdampak pada dinamika politik nasional," imbuh Syamsul.

Syamsul menyebut tindakan tersebut sama saja dengan melanggar arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK)

"Artinya secara tidak langsung juga Airlangga melakukan pembangkangan terhadap pesan atau amanat Pak Jokowi dan Pak JK tentang 'munas ini dikembalikan ke internal PG dan jangan Gaduh'," ucapnya.

Meski demikian, dia menyebut 'kebijakan' plt ini bukan semata-mata inisiatif Airlangga. Namun, tetap saja menurutnya Airlangga yang bakal terkena imbasnya.

"Untuk itu agar kompetisi ini bisa berjalan secara berkeadilan maka saya berpendapat agar Ketua DPD II yang sudah berjuang membantu Mas Airlangga dalam Pemilu 2019 ini segara dikembalikan hak-hak mereka sebagai Ketua DPD II. Jika tidak, maka suhu kegaduhan politik ini akan memuncak dan saya pastikan Pak Jokowi dan Pak JK akan terganggu karena saya yakin dan percaya Pak Jokowi dan Pak JK saat ini juga lagi fokus menjaga kondisi politik nasional agar semua konflik maupun kesenjangan sosial yang terjadi akibat pilpres kemarin segera berakhir," beber dia.

DPP: Jangan Kapitalisasi Pemberhentian 10 DPD ke Masalah Politik

Partai Golkar menjelaskan mekanisme pemberhentian DPD Kabupaten/Kota. Hal itu menyusul diberhentikannya 10 DPD Tingkat II di Provinsi Maluku.

"Di dalam aturan organisasi Partai Golkar, pemberhentian/penonaktifan Ketua DPD Kabupaten/Kota adalah kewenangan DPD Provinsi, bukan DPP. Dan penonaktifan itu tentu dilakukan dengan alasan yang sangat kuat dan dengan mekanisme yang sudah ditetapkan," kata Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam keterangannya, Kamis (11/7/2019).

Menurut Doli, DPD Provinsi memiliki alasan kuat dalam pemberhentian 10 Ketua DPD Tingkat II-nya. Ia menilai pemberhentian tersebut telah sesuai mekanisme dan bukan karena alasan politik.

Baca Juga: Fungsionaris Golkar Desak DPP Segera Gelar Pleno Sesuai Arahan Dewan Pembina

Jika pemberhentian itu menimbulkan keberatan, kata Doli, DPD bisa mengambil langkah mediasi dan mengambil kebijakan saat terjadi perselisihan antara DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota.

"Apabila mekanisme penyelesaian mediasi juga tidak bisa terjadi, maka ada mekanisme berikutnya dan yang terakhir di partai, yaitu diselesaikan pada tingkat Mahkamah Partai," jelas Doli. [detik]

fokus berita : #Syamsul Rizal


Kategori Berita Golkar Lainnya