14 Juli 2019

Berita Golkar - Istri Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) Thomas Mopili, yaitu Nurjanah Yusuf, membuat sensasi. Yang, bagi para politisi lain, akan berpikir seribu kali untuk melakukannya.

Sudah bersusah payah naik turun panggung kampanye, bertatap muka dengan masyarakat secara maraton untuk meyakinkan pemilih dalam masa kampanye Pileg 2019. Tapi saat mendapatkan suara terbanyak dan menjadi caleg terpilih, tiba-tiba memilih mundur. Bukan karena alasan ikut pilkada. Tapi ingin rehat dari aktivitas politik.

Rasanya ini agak mustahil dilakukan oleh politisi. Tapi faktanya, Nurjanah Yusuf yang kini memegang jabatan Ketua DPRD Gorut itu, bisa melakukannya. Memilih mundur dari Caleg terpilih hasil Pileg 2019. Disaat penetapan caleg terpilih, tinggal menunggu tuntasnya penanganan sengketa Pileg di Mahkamah Konstitusi. Dan setelah itu, akan dilantik sekitar pertengahan Agustus bulan depan.

Keputusan Nurjanah Yusuf untuk mundur sebagai caleg terpilih, telah ia realisasikan dengan melayangkan surat pengunduran diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorut.

Surat itu dibuat pada pada 1 Juli lalu. Dalam surat itu, Nurjanah Yusuf menyampaikan ada dua alasan yang mendasari keputusannya tersebut. Pertama, karena sudah dua periode atau sudah 10 tahun bertugas mengabdi sebagai wakil rakyat. Yaitu satu periode menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2009-2014. Dan satu periode menjadi anggota DPRD Gorut periode 2014-2019.

Alasan kedua, karena pertimbangan regenerasi di tubuh Partai Golkar. Saat Pileg 2019, Nurjanah Yusuf memutuskan untuk mencalonkan diri ke DPRD Gorut dari dapil I. Yang mencakup kecamatan Kwandang, Kecamatan Ponelo Kepulauan dan Kecamatan Tomilito.

Dari pencalonan itu, Nurjanah Yusuf meraup suara tertinggi dari 9 caleg Golkar di dapil I. Perolehan suara Nurjanah Yusuf bahkan lebih tinggi dari anak mantunya yaitu Hamzah Sidik yang juga mencalonkan diri dari dapil yang sama.

Dari total suara Golkar di dapil I sebanyak 2.769, Nurjanah Yusuf mendapatkan 735 suara, disusul Hamzah Sidik 708 suara, kemudian Riko Salim Tanango 203 suara, Sadat Alamri 34 suara, Yulianti Dangkua 7 suara, Muhammad Daut 6 suara, Rahmat Pakaya 9 suara, Arifin Mohammad Tamu 3 suara, Nova Lakande 8 suara. Sementara suara partai sebanyak 242 suara.

Sehingga, bila Nurjanah Yusuf mundur maka yang akan menggantikannya adalah Hamzah Sidik yang mendapatkan suara terbanyak kedua.

Komisioner KPU Gorut Gandhi A.Tapu yang membidangi divisi hukum dan pengawasan internal mengakui, surat pengunduran diri Nurjanah Yusuf sudah diterima oleh KPU. Tapi surat itu bukan diserahkan leh Nurjanah Yusuf. Tapi oleh orang lain yang diberi kuasa.

“Kami akan melakukan verifikasi kepada yang bersangkutan dan juga partai politik. Suratnya kami terima pada 2 Juli,” tegasnya.

Terkait pengunduran diri Nurjanah, Gandhi mengatakan, KPU Gorut akan melakukan klarifikasi kepada partai politik perihal surat pengunduran diri tersebut. KPU Gorut akan mempedomani PKPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, serta surat edaran KPU nomor 901 tanggal 14 Juni 2019 perihal penyelesaian situng pemilu dan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih.

“Serta surat edaran lain yang terkait,” tambahnya.

Gandhi mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan kepastian apakah KPU Gorut akan melakukan penggantian caleg yang mengundurkan diri, pada saat penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, atau pada saat pengusulan pelantikan calon terpilih kepada Gubernur melalui Bupati.

“Kami nanti akan menginformasikannya setelah berkonsultasi dengan KPU Provinsi. Dan juga sambil menunggu surat resmi dari KPU terkait jadwal penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sesuai surat edaran KPU nomor 986 tanggal 3 juli 2019,” tandasnya.

“Yang jelas Insya Allah pada pelantikan nanti yang akan dilantik adalah calon yang memperoleh suara terbanyak berikut di partai yang bersangkutan,” tambah Gandhi.

PKPU Nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilu, telah mengatur pengunduran diri calon terpilih.

Yang diatur dalam Pasal 32 ayat 1. Bahwa, penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota, terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye.

Selanjutnya dalam ayat 4 diatur bahwa KPU mengganti calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan calon dari DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yangmemperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di Dapil yang bersangkutan.

Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gorut, Thomas Mopili saat dihubungi via seluler membenarkan kadernya memutuskan untuk mengundurkan diri.

“Memang benar Ibu Nurdjanah memutuskan untuk mundur, dan itu merupakan haknya dan kami tidak bisa mengintervensi hal tersebut. Dan ini bukan PAW karena yang bersangkutan belum dilantik maupun ditetapkan sebagai caleg terpilih walaupun perolehan suaranya terbanyak dari Dapil 1,” terang Thomas.

Untuk alasan mundur kata Thomas, telah dituangkan dalam surat pengunduran diri yang bersangkutan. “Alasan lainnya yakni keluarga, karena beliau merasa sudah waktunya untuk lebih banyak waktu dengan cucu dan anak-anaknya,” ujarnya.

Thomas mengatakan, pihaknya menyerahkan proses selanjutnya kepada KPU sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Hanya saja kebetulan pemilik suara terbanyak setelah Nurdjanah adalah Hamzah Sidik. Partai tidak menyiapkan pengganti Nurdjanah, semuanya diserahkan pada kewenangan KPU,” tegasnya.

Lebih jauh Thomas mengakui, memang sejak awal Pileg, Nurdjanah sudah tidak mau lagi mencalonkan diri. Hanya saja partai tidak menemukan calon yang memiliki elektabilitas yang tinggi.

“Dan setelah dibicarakan beliau bersedia maju. Saat ini juga, suaminya (saya.red) terpilih ke Puncak Botu (DPRD Provinsi.red). Sehingga dia merasa sudah sepantasnya mundur, namun lain halnya jika suaminya tidak terpilih maka beliau tentu tidak akan mundur,” tandasnya.

Kabar mundurnya Nurjanah Yusuf rupanya telah beredar di masyarakat Gorut. Kabar ini mengundang komentar sejumlah warga. Sandi, masyarakat Desa Moluo misalnya. Mengaku, keputusan untuk mundur sepenuhnya merupakan hak pribadi Nurjanah Yusuf.

“Hanya saja sebagai masyarakat tentu ini akan menjadi catatan tersendiri, pasalnya beliau mendulang suara terbanyak dari partai Golkar. Hal itu menandakan bahwa masyarakat percaya kepadanya untuk duduk di parlemen mewakili masyarakat” kata Sandi.

Lain lagi yang dikatakan oleh Meydi yang menjadi pemilih pemula dari desa Mutiara Laut Kecamatan Tomilito. Dia menilai bahwa sikap pengunduran diri yang diambil oleh Nurdjanah Yusuf belum waktunya.

“Harusnya beliau menunggu proses dari KPU, mulai dari penetapan kursi dan caleg terpilih, kemudian pelantikan dan nantinya baru mundur. Jangan sampai sikap yang diambil ini justru akan berdampak politik terutama kepada partai dan juga yang bersangkutan,” ujarnya. [hargo]

fokus berita : #Nurjanah Yusuf


Kategori Berita Golkar Lainnya