18 Juli 2019

Berita Golkar - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritisi pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto Yang menganggap rangkap jabatan menteri kabinet sekaligus pucuk pimpinan partai politik sebagai hal yang wajar.

Lucius menyebut anggapan Airlangga adalah sebuah sesat fikir. Sebab, rangkap jabatan menteri dan ketua umum partai politik berpotensi membuka peluang konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. "Saya kira keliru kalau menganggap jabatan publik bisa dirangkap. Apalagi di satu sisi dia ketua partai, satu sisi dia sebagai menteri. Potensi konflik kepentingan akan semakin terbuka," kata Lucius, Rabu (17/7/2019).

Baca juga: Prestasi Bagus di DPR, Formappi Nilai Bamsoet Pantas Pimpin Golkar

Salah satu konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang yang dimaksud Lucius adalah terjadinya korupsi politik. Lucius mengatakan, korupsi muncul karena penyimpangan kekuasaan. Menurut dia, jabatan menteri yang dirangkap seorang pucuk pimpinan partai politik, berpotensi disalahgunakan. Di satu sisi, seorang menteri adalah kuasa pengguna anggaran. Di sisi lain, ketua umum partai politik punya kebutuhan untuk menghidupi partai.

"Bahwa Airlangga menjadikan pengalamnnya selama ini belum ditemukan adanya penyimpangan, itu kemudian tidak bisa menjadi alasan bahwa rangkap jabatan itu jadi wajar. Kalau dibiarkan orang merasa jadi biasa dan disanalah potensi untuk menyalahgunakan jabatan menjadi sangat terbuka," ucap Lucius.

Baca juga: Bamsoet Kebanjiran Dukungan Lagi Dari Kader Golkar Aceh Hingga NTT

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa rangkap jabatan adalah sesuatu yang wajar. Airlangga mengklaim selama dua tahun terakhir kinerjanya tidak bermasalah meski merangkap jabatan sebagai ketua umum partai sekaligus menteri kabinet.

"Jabatan publik dan partai politik itu bukan sesuatu yang dipisah-pisahkan. Dan tentunya Partai Golkar sudah bekerja untuk itu. Tentu akan kita bicarakan (kalau diminta mundur presiden). Tentu ada pertimbangan dari presiden dan parpol. Partai Golkar karena orientasinya di pemerintah, kebanyakan ketumnya seluruhnya di pemerintahan," kata Airlangga. [kontributor Jakarta]

fokus berita : #Airlangga Hartarto


Kategori Berita Golkar Lainnya