21 Juli 2019

Berita Golkar - Pemerintah Indonesia diminta tidak menyepelekan kualitas dan prestasi anak bangsa. Hal ini terkait dengan rencana Presiden Joko Widodo yang ingin mendatangkan pengajar asing termasuk rektor asing ke Indonesia.

"Kami mendapat masukan dari Ikatan Dosen Republik Indonesia yang menyampaikan bahwa pemerintah harus menghargai dan mengakui anak negeri yang berprestasi," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian dikutip dari AKURAT.CO, Jakarta, Minggu (21/7/2019).

Baca Juga: Dukung Airlangga Tanpa Lewat Pleno, Hetifah Disomasi Kader-Kader KPPG

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa kualitas rektor dalam negeri tidak kalah dengan kualitas rektor asing. Daripada Pemerintah mendatangkan Rektor asing, lanjutnya, lebih menarik adalah memulangkan kembali para akademisi Indonesia yang bekerja di luar negeri.

"Para diaspora yang bekerja sebagai akademisi asing, ditarik pulang ke Indonesia, daripada mengundang asing untuk masuk," ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana mengkritisi wacana mendatangkan wacana Presiden Jokowi mendatangkan rektor dari luar negeri untuk membantu pendidikan di Indonesia.

Menurutnya ada lima alasan dirinya mengkritisi rencana tersebut. Pertama, apakah mendatangkan rektor dari luar negeri berarti calon tersebut tidak mengikuti syarat dan proses seleksi yang sudah ditetapkan?

Padahal, seperti UI yang saat ini dalam proses mencari Rektor telah mengiklankan dan menetapkan sejumlah syarat dan mekanisme seleksi. Proses ini, ujar dia, tentu memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada siapapun sepanjang memenuhi syarat, termasuk calon asal luar negeri. Salah satu syarat adalah harus berkewarganegaraan Indonesia. Syarat lain adalah ijazah yang di dapat dari luar negeri pun harus disetarakan oleh Kemenristekdikti. Belum lagi proses seleksi harus mengikuti prosedur yang panjang dan tidak mudah.

"Kalaulah ada warga asing yang didatangkan oleh Presiden untuk menjadi rektor tidakkah orang tersebut harus juga mengikuti syarat dan proses seleksi yang ada?," ujar dia.

Kedua, dorongan Presiden agar pengajar dan rektor asal Indonesia memiliki kemampuan yang sama dengan mereka yang dari luar negeri tentu patut diapresiasi. Namun bila cara Presiden mendorong dengan selalu menyebut asal asing, termasuk baru-baru ini soal maskapai penerbangan asing, maka hal ini akan kontra produktif di masyarakat.

Ketiga, Presiden saat mewacanakan hal yang berbau asing apakah telah meminta masukan dari menteri yang memimpin birokrasi. Menteri seharusnya paling tahu apa yang dihadapi suatu sektor sehingga tidak efisien. Bahkan, sangat tahu apakah mendatangkan yang asing akan menyelesaikan masalah.

"Keempat, bila dibandingkan tugas rektor di Indonesia dengan di luar negeri jelas tantangannya berbeda," ujar Hikmahanto.

Baca Juga: Dukung Sistem Zonasi PPDB

Rektor di luar negeri dapat menjalankan tugas adminstrarif guna menunjang suasana akademik dengan efektif karena anggaran yang memadai dan minimnya politik kampus, apalagi pengaruh politik nasional. Tidak demikian dengan rektor di Indonesia.

Terakhir, lanjut Hikmahanto, di Universitas terkenal di luar negeri untuk menjadi rektor didasarkan pada kecakapan dan kemampuan.

Sementara di Indonesia, bila calon rektor tidak menghadap sana sini, bahkan melakukan kompromi-kompromi politik, sulit untuk yang bersangkutan dapat menjadi rektor [akurat]

fokus berita : #Hetifah Sjaifudian


Kategori Berita Golkar Lainnya