21 Juli 2019

Berita Golkar - Partai Golongan Karya (Golkar) menyatakan, tidak gentar menghadapi sikap kritis sejumlah parpol yang sudah menyatakan menjadi oposisi di DPRD Kabupaten Purwakarta.

Salah satu parpol yang sudah menunjukkan sikap oposisi tersebut, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyatakan, akan mengkritisi setiap kebijakan Pemkab Purwakarta.

Ketua DPD II Partai Golkar Purwakarta, Sarif Hidayat menegaskan, sikap politik PPP yang diimplementasikan oleh kadernya di DPRD akan sangat positif dalam upaya mewujudkan dinamika politik di DPRD.

"Kami tidak memandang sikap opisisi itu akan kontraproduktif bagi DPRD. Justru sebaliknya, akan sangat positif. Dalam setiap kebijakan tentu saja perlu penyeimbang melalui sikap kritis, sehingga produk yang dihasilkan bisa lebih sempurna," ungkap Sarif yang kini masih menjabat Ketua DPRD Purwakarta kepada SINDOnews, Minggu (21/7/2019).

Dia pun menyadari, ke depan, dinamika politik di DPRD Purwakarta akan lebih dinamis. Apalagi, banyak wajah-wajah baru yang akan duduk di DPRD Purwakarta periode 2019-2024.

Menurut dia, ketidakkhawatiran partai berlambang pohon beringin ini tak lepas dari banyaknya kader Golkar yang akan duduk di DPRD Purwakarta periode 2019-2024, yakni 11 kursi.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Purwakarta, Budi Sopani Muplih mengatakan, parpolnya akan menyokong penuh dua kadernya yang menjadi anggota DPRD Purwakarta.

Meski jumlahnya minim, namun Budi yakin kedua kader PPP tersebut bisa memberikan opini kedua (second opinion) sebagai penyeimbang kebijakan pemerintah.

Terlebih, kata Budi, hubungan antara eksekutif dan legislatif selama ini terkesan pincang karena tidak adanya penyeimbang dari lembaga legislatif.

"Tidak selamanya oposisi itu berseberangan. Adakalanya mendukung terhadap kebijakan yang dinilai positif," ungkap Budi.

Salah satu sikap tegas partainya yang sudah ditunjukkan adalah mengkritisi soal pendapatan daerah yang belum tergali maksimal.

Menurut dia, pendapatan daerah hampir tidak mencapai target yang diharapkan, seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangungan (BPHTB) yang hanya pada kisaran 25-30 persen. [sindonews]

fokus berita : #Sarif Hidayat


Kategori Berita Golkar Lainnya