22 Juli 2019

Berita Golkar - Partai Golkar juga menginginkan untuk mengusung nama calon menjadi N1. Hanya saja, untuk maju dengan mengusung calon sendiri, DPD Partai Golkar Kabupaten Malang harus berkoalisi dengan Parpol lain. Pasalnya, perolehan kursi dalam Pileg lalu hanya mendapat 8 kursi. Sedangkan persyaratan untuk mengusung calon sendiri harus mendapat 10 kursi di DPRD Kabupaten Malang.

"Pastinya kami ingin mengusung calon sendiri untuk maju N1. Dengan siapa nantinya berkoalisi, masih akan berkoordinasi atau berkomunikasi dengan partai lain," jelas Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Malang, Sudarman, SP,d.

Lebih lanjut, Parpol lain yang digandeng untuk berkoalisi, tentunya harus memiliki pandangan politik sama. Termasuk memiliki visi dan misi yang sama.

Lantas siapa calon yang akan diusung?. Sudarman mengatakan, bahwa nama Siadi, yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang, terpilih layak untuk dicalonkan. Alasannya selain kenyang pengalaman, juga merupakan kader terbaik di DPD Partai Golkar.

"Pak Siadi adalah kader terbaik. Dia juga memiliki banyak pengalaman politik di Kabupaten Malang. Sekaligus pahamdengan kondisi dan kultur wilayah Kabupaten Malang," bebernya.

Bagaimana dengan tokoh lain, seperti Peni Suparto (tokoh politik). Sudarman menyebut bahwa peluang itu masih terbuka. Karena keputusan penentuan calon dalam Pilkada 2020 nanti tetap berada di DPP Partai Golkar.

Parpol di Kabupaten Malang lainnya memang sudah melakukan penjajakan. Partai Gerindra salah satunya. Partai pemenang Pileg ke dua tahun 2019 ini sudah melakukan penjajakan dengan partai lain, untuk melakukan komunikasi politik. Hal ini dikatakan oleh Ketua DPC Partai Gerindra, Chusni Mubarok SH. MM.

Dihubungi Malang Post, Chusni mengatakan, sudah melakukan penjajakan dengan partai lain.Komunikasi politik dilakukan, sebagai persiapan untuk menjalin koalisi. Chusni mengatakan, jika di Kabupaten Malang, Partai Gerindra tidak bisa mengusung sendiri calonnya. Dibutuhkan koalisi dengan partai lain sebagai syarat untuk dapat mengusung calon.
”Nah ini. Koalisi adalah bagian dari syarat untuk mengusung calon kepala daerah bagi partai dengan jumlah kursi yang kurang. Tentunya kami juga harus realistis. Sehingga butuh berkoalisi dengan partai lain, dan saat ini kami melakukan penjajakan dengan partai-partai lain,’’ urainya.

Chusni juga mengatakan, jika pihaknya cukup terbuka dengan partai manapun. Ia sendiri mengaku jika partainya sangat siap menyongsong Pilkada Kabupaten Malang 2020 mendatang. Bahkan partainya juga akan berpartisipasi aktif, dalam pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Malang mendatang.

”Target kami adalah menang,’’ ungkapnya.

Tidak hanya melakukan penjajakan dengan Parpol lain. Chusni juga melakukan pembenahan di internal partai. Pemilu 2019 lalu, menjadi acuan pihaknya untuk evaluasi. Dia tak menampik saat Pemilu 2019 lalu, banyak sekali kekurangan yang harus diperbaiki. Chusni menegaskan, tak menutup kemungkinan, partainya melakukan koalisi dengan parpol seperti Pilkada tahun 2015 lalu.

”Bisa jadi. Tapi tidak boleh dipungkiri, bahwa dinamika politik dulu dan sekarang sudah berbeda. Dan ini terus kami pelajari. Intinya, kami akan berkoalisi dengan parpol yang memiliki tujuan sama dengan kami, yaitu membangun Kabupaten Malang lebih baik,’’ tambahnya.

Disinggung dengan tokoh yang diusung? Chusni mengatakan di internalnya banyak tokoh yang layak menjadi pemimpin. Dia pun menyebutkan nama Moreno Suprapto sebagai tokoh yang bisa diusung sebagai calon Bupati, saat Pilbup 2020 mendatang.

”Saya, pak Moreno dan kader-kader Partai Gerindra sangat banyak. Bisa dicalonkan,’’ ungkapnya.

Ditanya sosok pemimpin yang layak? Chusni mengatakan, adalah pemimpin yang memiliki sikap political will. Yaitu pemimpin yang memiliki kehendak politik yang baik, dan mau bekerja untuk masyarakat, serta mensejahterakan masyarakat.

”Masyarakat Kabupaten Malang ini sudah bagus, persuasif, dan mudah untuk diajak membangun. SDM di Kabupaten Malang ini sudah lengkap. Tinggal pemimpinnya. Yang dibutuhkan ya itu, pemimpin yang memiliki sikap political will,’’ ungkapnya.

Chusni juga mengharamkan pemimpin yang berangkat dari Parpol kemudian lebih mementingkan parpolnya. Dikatakan Chusni, jika Bupati itu berangkat dari Parpol, saat jadi nanti mereka adalah milik masyarakat, bukan lagi milik parpol. Dan penekanan ini juga yang disampaikan Chusni kepada para kadernya.

Terpisah, penjajakan juga dilakukan Partai Demokrat. Meskipun hasil Pileg tahun 2019 lalu sangat menurun, tapi partai dengan lambang mercy ini tetap berperan aktif dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 mendatang.

”Kami sudah melakukan penjajakan, sudah melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai lain. Tapi kami Partai Demokrat, saat Pileg lalu suaranya menurun jauh, jadi kami lebih pada posisi menunggu dari calon lain,’’ terang Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang, Josua Sebayang. [malang-post]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya