29 Juli 2019

Berita Golkar - Direktur Sinergis Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin menganggap, sebagai Partai pengusung Jokowi-KH. Ma`ruf Amin sangat wajar jika Partai Golkar diberikan kesempatan untuk menempatkan kader-kader terbaiknya di kabinet mendatang.

Menurut Said, soal siapa kader yang dinilai pantas menduduki kursi Menteri Kabinet tentu akan sangat bergantung pada keputusan Ketua Umum Partai berlambang Pohon Beringin itu.

"Permasalahannya kan, beberapa waktu belakangan ini cukup banyak suara-suara yang muncul dari sebagian pengurus, tokoh, dan kader Golkar di berbagai daerah yang pada pokoknya menunjukan rasa ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinan Airlangga Hartarto," kata Said saat dihubungi, Minggu (28/7/2019).

Dia menuturkan, diantara alasan yang nampak terbaca adalah karena Airlangga dianggap terlalu eksklusif dan cenderung kurang cakap dalam memainkan peran politik Partai Golkar.

Kata Said, eksklusifitas itu kemudian memunculkan kekhawatiran yang bersangkutan hanya akan mengusulkan calon menteri dari orang-orang terdekatnya saja. Sehingga menutup peluang bagi kader lain yang selama ini dianggap kritis dan kurang loyal pada dirinya. Padahal, tidak sedikit diantara mereka yang juga tidak diragukan kualitasnya.

Said menganggap, kondisi yang demikian sudah barang tentu berpotensi menimbulkan iklim persaingan politik yang tidak sehat di internal partai itu.

"Faksionalisasi yang lazim tumbuh di setiap parpol, termasuk didalam Partai Golkar dikhawatirkan semakin meruncing yang pada gilirannya dapat memunculkan problem soliditas yang justru akan merugikan Partai Golkar sendiri," ungkapnya.

Di sisi lain, kata Said, ketidakcakapan Airlangga dalam memainkan peran politik Golkar yang dikhawatirkan tidak mampu menempatkan partai itu pada posisi politik yang semestinya. Satu contoh, bagaimana seharusnya Golkar bersikap dalam pemilihan Pimpinan MPR, misalnya, banyak yang menilai langkah politik dan lobi-lobi yang dilakukan oleh Airlangga masih belum mantap.

"Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kemudian muncul gagasan dari sebagian kader Golkar untuk memajukan agenda pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang baru sebelum ditetapkannya susunan kabinet baru dan sebelum digelarnya pemilihan paket pimpinan MPR," ujar dia.

Dilanjutkan dia, mereka yang menginginkan agar Partai Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tentu saja punya hak dan alasan politik yang bisa saja dianggap wajar, karena aspirasi itu pastilah bertujuan untuk kebaikan Partai Golkar sendiri.

"Bahwa kenapa nama Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang muncul dan bahkan menguat di dalam wacana Munaslub Partai Golkar, saya menduga karena Bamsoet dinilai oleh para kader Golkar sebagai antitesis dari Airlangga. Bamsoet dipandang lebih inklusif, egaliter dan akomodatif," beber Pengamat Politik yang juga Pakar Hukum Tata Negara ini.

Said menganggap, sebagai Ketua DPR, Bamsoet juga dinilai sudah teruji dalam membangun relasi politik diantara partai-partai politik di parlemen, dengan tetap mampu menjaga marwah dan kewibawaan Partai Golkar dihadapan partai-partai politik yang lain.

"Jadi, dalam hal Munaslub Golkar dapat disetujui untuk diselenggarakan sebelum bulan Oktober, misalnya, menurut saya hal itu boleh jadi justru akan baik bagi Partai Golkar sendiri. Biar saja Bamsoet diperhadapkan dengan Airlangga dalam sebuah pemilihan yang demokratis," pungkas dia. [jurnas]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya