09 Agustus 2019

Berita Golkar - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong lembaga survei untuk menguji respons masyarakat jika pemilihan presiden kembali menjadi kewenangan MPR. Bamsoet sendiri menilai sistem pilpres yang berlaku di Tanah Air saat ini memakan biaya yang besar.

"Pertanyaan saya, kenapa Cyrus Network juga tidak menguji kepada publik. Dengan kejadian kemarin apakah tidak sebaiknya Pilpres dikembalikan lagi ke MPR. Ini dipertanyakan ke publik," kata Bamsoet di Hotel Ashley, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).

Hal itu disampaikan Bamsoet saat menghadiri pemaparan survei dari Cyrus Network. Bamsoet menilai Pemilu yang saat ini terlihat lebih ribet, banyak potensi ancaman perpecahan.

"Kalau begini ancamannya, kalau begini keruwetanya, kalau begini biayanya luar biasa, kenapa kok nggak dikembalikan ke MPR. Tapi kan ada keinginan beberapa orang," ujar Bamsoet.

"Harusnya Cyrus juga menguji keinginan, ini apakah ada dukungan dipublik. Kalau itu publik mengkehendaki dikembalikan ke MPR maka mau tidak mau kita amandemen UUD 1945 ini," imbuhnya.

Bamsoet menyebut penyelenggaraan demokrasi di Indonesia harus berdasarkan sila ke-4 Pancasila. Politikus Golkar itu menilai sistem pilpres saat ini lebih banyak mudaratnya.

"Karena kita memiliki dasar filosofi sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan perwakilan. Itu dasar kita. Kita nggak perlu sok demokratis kaya barat, tapi kita punya budaya sendiri. Tujuan kita berdemokrasi kan untuk mensejahterakan rakyat. Tapi kalau di sini menyengsarakan rakyat dengan kita saling gesek, saling fitnah, ini lebih banyak mudaratnya," ungkap Bamsoet.

Namun, Bamsoet mengaku tidak akan memaksakan wacana tersebut. Ia berharap para lembaga survei lebih dulu mengujinya langsung ke publik.

"Kami di DPR, MPR harus mendengarkan suara rakyat, suara publik yang lebih banyak itu yang didahulukan. Dari mana indikasinya, dari tren awalnya dari survei kita ingin tahu. Kemudian dipetakan lagi di Jawa bagaimana, Sumatera, Kalimantan, bagaimana dengan pemetaan itu kita tahu sebetulnya keinginan masyarakat," jelasnya.

Dalam survei Cyrus sendiri mayoritas publik puas terhadap jalannya Pemilu 2019. Sebanyak 95 persen publik menilai Pemilu 2019 berjalan aman dan tertib.

Selain itu, publik juga mengapresiasi para penyelenggara pemilu KPU dan aparat keamanan TNI Polri. Penyelenggara pemilu dan aparat keamanan itu dinilai bekerja baik dan netral.

Survei nasional tersebut dilakukan pada 22-28 Juli 2019. Survei ini mengambil sampel dari 1.230 responden yang berada di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan margin of error 3 persen.

Berikut hasil survei penilaian publik terhadap netralitas penyelenggara pemilu dan aparat keamanan:

KPU: 89,5 persen
Bawaslu: 91,1 persen
Polri: 90,8 persen
TNI: 95,5 persen

[detik]

fokus berita : #Bambang Soesatyo


Kategori Berita Golkar Lainnya