15 Agustus 2019

Berita Golkar - Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan calon legislatif (caleg) terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kini partai politik (parpol) peraih kursi terbanyak mulai menggodok figur yang akan menduduki kursi pimpinan DPRD Kota Cilegon periode 2019-2024.

Partai Golkar yang telah ditetapkan sebagai parpol peraih kursi terbanyak (10 kursi) di DPRD Kota Cilegon, dikabarkan telah menyiapkan sosok untuk mengisi kursi ketua dewan.

Baca Juga: Fraksi Golkar DPRD Cilegon Siap Menangkan Ratu Ati Marliati Jadi Wakil Walikota

Hal yang sama juga dilakukan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang masing-masing meraih kursi (suara) terbanyak kedua dan ketiga. Kedua parpol tersebut, sedang menyiapkan figur yang akan menempati kursi jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon.

Sekretaris DPD Golkar Kota Cilegon Sutisna Abbas, Selasa (13/8/2019) mengatakan, setelah KPU menggelar rapat pleno penetapan caleg terpilih, pihaknya akan menyampaikan hasil penepatan pleno tersebut kepada ketua DPD Golkar.

“Menyusul kemudian melakukan rapat pleno internal untuk diperluas terkait dengan mekanisme pemilihan alat kelengkapan dewan (AKD),” katanya.

Ia menuturkan, anggota DPRD terpilih dari Partai Golkar akan masuk dalam penggodokan, termasuk untuk penentuan ketua DPRD serta penempatan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan dibahas. “Semua itu bergantung aspirasi yang berkembang,” ujarnya.

Mengenai caleg terpilih dengan suara terbanyak, menurut dia, tidak berpengaruh untuk menjadikannya sebagai ketua DPRD. Karena, semua anggota DPRD dari Fraksi Golkar mempunyai potensi untuk menjabat sebagai Ketua DPRD Cilegon.

“Bagi saya, calon anggota DPRD yang terpilih 10 orang tersebut mempunyai kesempatan yang sama sebagai salah satu unsur pimpinan, tentunya untuk pemilihan ketua dengan mekanisme rapat pleno pengurus yang diperluas,” ucapnya.

Sementara itu, Caleg Terpilih DPRD Kota Cilegon dari Partai Gerindra Babay Suhaemi mengatakan, mekanisme pemilihan unsur pimpinan hak dari kewenangan DPD Partai Gerindra Banten.

Bahkan, sampai dengan saat ini, seluruh caleg terpilih dari Partai Gerindra sedang disekolahkan untuk menjadi anggota dewan yang berkualitas. “Kalau penentuan unsur pimpinan, adalah hak dari DPD Gerindra Banten, kami di daerah hanya ikut saja,” tuturnya.

Disinggung mengenai adanya perubahan struktur kepengurusan Partai Gerindra di tingkat Kota Cilegon, dia membantahnya. ”Enggak ada perubahan, ketua masih dipimpin oleh Hasbi (Hasbi Sidik),” katanya.

Sementara itu, Kasubag Perundang-undangan pada DPRD Kota Cilegon Hidayat Makmur menuturkan, penentuan unsur pimpinan DPRD didasari oleh jumlah perolehan kursi dalam pemilihan legislatif (pileg).

“Semuanya mengacu pada perolehan kursi. Partai yang memperoleh kursi terbanyak akan duduk sebagai ketua DPRD, dalam hal ini jelas Partai Golkar, kemudian disusul oleh Gerindra dan PKS,” ucapnya.

Penentuan ketua dan unsur pimpinan tersebut, ujar dia, mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan tersebut, juga memiliki turunanya di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018.

Pada Pasal 164 Ayat 3 tertulis ketua DPRD kabupaten/kota, ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota.

Pasal tersebut, secara tekstual menyatakan yang menjadi pimpinan, adalah partai yang memiliki kursi terbanyak di DPRD. Begitu juga untuk kursi wakil dan kepemimpinan di bawahnya. [kabar-banten]

fokus berita : #Sutisna Abbas


Kategori Berita Golkar Lainnya