23 Agustus 2019

Berita Golkar - Kursi ketua DPRD Balikpapan tak terbantahkan masih jadi milik Partai Golkar.

Sebelas kursi yang diperoleh menasbihkan mereka jadi partai pemenang Pileg 2019 di Balikpapan.

"Ketua DPRD pasti di golkar. Memang aturan pemenang kursi terbanyak jadi Ketua DPRD," kata Sekretaris DPD Golkar Balikpapan, Abdulloh.

Nah, saat ini partai politik yang duduk di parlemen sedang sibuk otak-atik posisi.

Apalagi kalau bukan memenuhi posisi ideal alat kelengkapan dewan (AKD), baik ketua komisi dan badan dewan di DPRD Balikpapan.

Lalu bagaimana dengan partai Golkar? Apakah sudah mempersiapkan strategi untuk menempatkan kadernya di posisi terbaik dalam AKD di parlemen?

Dikutip dari Tribunkaltim.co, Abdulloh berkata menargetkan 2 ketua komisi dan badan dewan pada formasi AKD 2019-2024.

"Insyaa Allah Gollkar ambil 2 ketua komisi. Mudahan komunikasi politik berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki," harapnya.

Kendati demikian, dijelasakan politisi Golkar yang saat ini merupakan Ketua DPRD Balikpapan, masalah AKD belum bisa diputuskan.

Lantaran menunggu pelantikan anggota DPRD dan pelantikan pimpinan dewan.

"Nah, setelah itu baru kami menyurat ke fraksi-fraksi untuk mengirim utusan, yang diutus masing-masing fraksi di 4 komisi dan beberapa badan yang ada. Setelah itu baru memetakan," ungkapnya.

6 Nama Calon Ketua

Partai Golkar jadi partai pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di Balikpapan.

Mereka memeroleh 11 kursi di parlemen Balikpapan. Kursi ketua DPRD kota Balikpapan dipastikan dipegang partai berlambang beringin.

Senin (19/8/2019) malam kemarin, mereka menggelar Rapat Pleno Pengurus Harian DPD Golkar Balikpapan Diperluas.

Salah satu agendanya membahas nama yang bakal mengemban amanat partai jadi ketua DPRD Balikpapan.

Rapat Pleno yang langsung dipimpin Ketua Harian DPD Golkar Balikpapan, Kashariyanto menghasilkan 6 nama calon pimpinan DPRD Balikpapan.

"Enam nama itu, ada Abdullah, Andi Arif Agung, Jhoni NG, Bu Suwarni, Bu Fadilah sama Alwi. Nama mereka nanti kita serahkan ke ketua (Rahmad Mas'ud), nanti beliau presskan lagi, sebelum dibawa ke DPD provinsi," kata Kashariyanto, Selasa (20/8/2019).

Enam nama itu

* Abdullah

* Andi Arif Agung

* Jhoni NG

* Suwarni

* Fadilah

* Alwi

Lebih lanjut, hasil pleno internal tersebut dibawa ke DPD Golkar untuk dimintai rekomendasi, sebelum diserahkan tim seleksi DPP Partai Golkar.

"Minimal 3 nama diminta DPP. Soal berapa nama yang dipilih ketua, itu hak prerogratif beliau melakukan verifikasi," ujar Kashariyanto.

Ditargetkan, setelah pelantikan anggota DPRD Balikpapan terpilih akhir Agustus ini, sudah ada nama siapa yang berhak menjabat sebagai Ketua DPRD Balikpapan.

Mekanisme penunjukan Ketua DPRD saat ini berbeda dengan periode sebelumnya.

Bila dulu caleg yang memeroleh suara terbanyak dipastikan menjabat ketua DPRD Balikpapan, saat ini mekanismenya berbeda.

"Jadi yang memeroleh suara terbanyak tak otomatis langsung jadi ketua dewan. Partai Golkar saat ini transparan, pemilihan lebih terbuka," kata Kashariyanto.

Surat edaran nomor 29/GOLKAR/VI/2009 perihal ketentuan rekrutmen calon pimpinan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, jadi dasar partai Golkar di daerah dalam menentukan kebijakan penunjukan pimpinan dewan.

Dalam surat edaran tersebut menjelaskan, mengingat sistem Saint League murni tidak mengenal istilah bilangan pembagi pemilih (BPP), maka ketentuan calon yang mencapai perolehan suara memenuhi BPP tidak lagi jadi bahan pertimbangan.

"Selain pertimbangan perolehan suara, terdapat kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk menilai calon-calon pimpinan DPRD," ungkap Kashariyanto.

Kashariyanto membeberkan, kriteria tersebut di antaranya melihat dari aspek pendidikan, pengalaman di parlemen dan masa abdi di partai.

"Nah, kalau dia loncatan dari partai lain tak mungkin jadi Ketua DPRD. Kalau anggota atau AKD masih boleh," ucapnya. [tribunnews]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya