24 Agustus 2019

Berita Golkar - Ada tata kelola atau mekanisme di internal Partai Golkar yang dinilai tidak dijalankan dengan baik oleh Pengurus DPP saat ini.

Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Andi Nursyam Halid, mengungkapkan bahwa hal itulah yang menjadi dasar munculnya desakan kepada DPP untuk segera menggelar Rapat Pleno dan mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas).

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Andi menilai, Partai Golkar saat ini kurang begitu diuntungkan secara politik. Maka dari itu, menurutnya, menjadi hal yang sangat wajar jika para kader muda Golkar mempertanyakan dan menuntut perubahan kepemimpinan.

"Karena ada tata kelola organisasi yang tidak dijalankan dengan baik. Mekanisme aturan tidak dijalankan dengan baik," ungkapnya dalam diskusi publik yang diselenggarakan Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG) dengan tema 'Kupas Tuntas Persoalan Aturan dan Mekanisme Partai Golkar' di The Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Andi menyebutkan, munculnya tuntutan atau desakan perubahan dan pergantian kepemimpinan partai itu karena banyak agenda-agenda strategis ke depan yang harus bisa dihadapi Partai Golkar.

"Jangan seperti kemarin, banyak kawan kita yang seharusnya ditempatkan di Dapil kelahirannya, malah ditempatkan di Dapil yang lain. Gimana dia mau meraup suara banyak kalau dia dari Sumatera, ditempatkan di Jawa Timur?," ujarnya.

Selain itu, Andi mengatakan, juga terkait dengan penempatan alat kelengkapan dewan yang tidak berjalan dengan baik. Pasalnya, tidak ada pembicaraan soal bagaimana komposisi pimpinan MPR ataupun DPR yang ideal ke depannya.

"Saling klaim, berdebat di luar dari mekanisme yang ditetapkan. Jadi partai Golkar hanya sekelompok saja yang mengambil keputusan. Sedangkan kita (banyak) yang punya Kartu Tanda Anggota dan berhak menyuarakan pendapat. Jadi penyerapan aspirasi dari arus bawah itu tidak terjadi di partai ini," katanya. [akurat]

fokus berita : #Andi Nursyam Halid


Kategori Berita Golkar Lainnya